IKN Terus Dikebut: Basuki Hadimuljono Pastikan Pembangunan Berlanjut, Anggaran 2025 Capai Rp 13,5 Triliun

  

Pemerintah tak main-main dengan rencana besar membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Setelah berbagai tahap awal pembangunan rampung, kini tongkat estafet percepatan proyek pembangunan strategis nasional ini resmi berada di tangan Kepala Otorita IKN yang baru, Basuki Hadimuljono. Dalam keterangan resminya pada Minggu, 20 April 2025, Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut tanpa hambatan, dengan dukungan anggaran besar yang telah difinalisasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun ini.

 

Rp 13,5 Triliun untuk Akselerasi Proyek Besar

Tahun 2025 menjadi babak penting dalam sejarah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah menetapkan alokasi dana senilai Rp 13,5 triliun khusus untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan kawasan pusat pemerintahan tersebut. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 5,4 triliun berasal dari anggaran Otorita IKN sendiri, yang akan difokuskan pada pengaspalan jalan serta pekerjaan infrastruktur pendukung di sepanjang kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Tak hanya itu, tambahan dana sebesar Rp 8,1 triliun juga dialokasikan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang kini sedang memasuki tahap finalisasi desain. Artinya, pembangunan gedung-gedung untuk fungsi legislatif seperti DPR dan DPD serta yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan segera dimulai. Basuki menekankan bahwa semua pekerjaan lanjutan yang sebelumnya tertunda kini siap untuk dijalankan, berkat kepastian pendanaan yang telah dikantongi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 

Tidak Ada Kata Mundur

Dalam sebuah rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan infrastruktur yang digelar pada Selasa, 15 April 2025, Basuki menyampaikan pesan tegas: pembangunan IKN tidak akan berhenti, apalagi dibatalkan. Menurutnya, tidak ada alasan rasional untuk menghentikan atau memperlambat proyek ini. Terlebih lagi, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa IKN tetap menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga memiliki jaminan keberlanjutan di bawah pemerintahan yang baru.

“Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN,” ujar Basuki dalam rapat tersebut. “Semua sudah disiapkan, mulai dari perencanaan, pendanaan, hingga proses pengadaan jasa konstruksi. Sekarang saatnya mengeksekusi dengan cepat dan tepat.”

Sebagai mantan Menteri PUPR yang telah berpengalaman membangun berbagai infrastruktur besar di tanah air, Basuki tentu bukan nama asing dalam dunia pembangunan nasional. Kini, sebagai Kepala Otorita IKN, ia membawa semangat yang sama: pembangunan harus tuntas, sesuai rencana, tanpa kompromi pada kualitas.

 

Pekerjaan Masif: Dari Jalan, Bandara, Masjid, hingga Istana Wapres

Basuki merinci bahwa proyek-proyek besar di IKN tidak hanya mencakup pembangunan gedung pemerintahan. Sejumlah pekerjaan besar lainnya juga tengah berjalan, termasuk pembangunan bandara VVIP, jalan tol penghubung, serta Istana Wakil Presiden yang merupakan bagian dari landmark simbolik ibu kota baru tersebut. Termasuk juga masjid besar IKN yang dirancang menjadi salah satu bangunan ikonik yang menggabungkan unsur modern dan budaya lokal Kalimantan.

“Seluruh proyek yang sudah dikontrak melalui skema multi years contract akan terus dilanjutkan. Tidak ada yang ditinggalkan. Sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” kata Basuki, menepis kekhawatiran soal proyek-proyek mangkrak.

Tak hanya itu, mobilisasi tenaga kerja juga menjadi sorotan penting. Basuki meminta seluruh penyedia jasa konstruksi untuk segera mengerahkan tenaga kerja mereka ke lapangan. “Kami butuh kecepatan dan ketepatan. Penyedia jasa harus mulai memobilisasi timnya sekarang juga, tidak bisa ditunda lagi,” katanya dengan nada serius.

 

Peran Strategis Otorita dan Kementerian

Dalam struktur pelaksanaan pembangunan IKN ke depan, Otorita IKN akan tetap memainkan peran sentral sebagai pengelola dan pengarah pembangunan kawasan. Namun, tata kelola pelaksanaan proyek akan didorong melalui koordinasi erat dengan kementerian terkait, terutama Kementerian PUPR. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kecepatan sekaligus konsistensi standar dalam pelaksanaan proyek, mengingat kompleksitas infrastruktur yang dibangun mencakup berbagai sektor.

“Pekerjaan-pekerjaan akan dilaksanakan melalui tata kelola kementerian, tapi Otorita tetap menjadi pusat kendali perencanaan dan pengawasan,” tegas Basuki.

Ia juga menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan, pelelangan, dan pengawasan akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. "Transparansi adalah kunci keberhasilan proyek sebesar ini. Kita tidak boleh main-main. Harus tuntas, harus berkualitas," imbuhnya.

 

Gedung Legislatif dan Yudikatif: Finalisasi Desain Sebelum Lelang

Sementara itu, Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, memberikan pembaruan terkini mengenai proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Menurutnya, saat ini proses desain untuk kedua kompleks bangunan penting tersebut tengah dalam tahap akhir penyempurnaan. Setelah desain difinalisasi, proyek akan segera dilelang, yang ditargetkan bisa dimulai pada Mei atau Juni 2025.

“Tim perencana sudah bekerja keras menyiapkan desain gedung-gedung legislatif dan yudikatif yang merepresentasikan semangat demokrasi dan keadilan. Begitu rampung, kita akan langsung masuk ke proses lelang,” ujar Troy.

Ia juga menambahkan bahwa kompleks ini akan dirancang dengan mempertimbangkan konsep kota hijau dan ramah lingkungan yang menjadi ciri khas utama IKN. Penggunaan energi terbarukan, efisiensi air, serta ruang terbuka hijau yang luas menjadi bagian integral dari desain kawasan tersebut.

 

Dukungan Politik dan Harapan Publik

Pembangunan IKN tak lepas dari dinamika politik yang menyertainya. Namun, dengan dukungan politik dari Presiden Prabowo serta sejumlah kementerian strategis, proyek ini dipastikan tetap on track. Bahkan, Basuki menyebut bahwa proyek IKN adalah warisan penting dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang harus dituntaskan demi keberlanjutan pemerintahan dan simbol kemajuan bangsa.

“Ini bukan sekadar proyek fisik, ini adalah tonggak sejarah bangsa. IKN merepresentasikan Indonesia masa depan yang lebih merata, lebih adil, dan lebih maju,” ujar Basuki.

Masyarakat pun menaruh harapan besar terhadap kelanjutan pembangunan IKN. Banyak yang berharap kota baru ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga menjadi contoh kota cerdas dan berkelanjutan pertama di Asia Tenggara.

 

Menatap 2025 dan Seterusnya

Dengan anggaran besar yang telah disiapkan dan komitmen kuat dari pimpinan Otorita serta pemerintah pusat, tahun 2025 diprediksi menjadi tahun krusial dalam percepatan pembangunan IKN. Infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, gedung pemerintahan, serta fasilitas publik ditargetkan akan mulai terlihat wujudnya secara signifikan dalam 12 bulan ke depan.

Sementara itu, koordinasi lintas lembaga dan kementerian akan terus diperkuat demi memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal. Pemerintah juga menjanjikan keterlibatan swasta dan investor asing dalam tahap-tahap selanjutnya, khususnya dalam pembangunan kawasan permukiman, pendidikan, layanan kesehatan, dan kawasan bisnis.

Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin IKN akan menjadi salah satu proyek transformasi urban paling ambisius dan berhasil dalam sejarah Indonesia. Dari sebuah lahan hutan di Kalimantan Timur, kini lahir harapan baru: sebuah kota masa depan yang tak hanya megah secara fisik, tapi juga visioner dalam tata kelola dan kualitas hidup.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah cerminan komitmen Indonesia untuk keluar dari ketimpangan pembangunan Jawa-sentris. Dengan langkah berani dan anggaran besar, negara ini sedang menulis babak baru dalam sejarahnya. Dan tahun 2025, bisa jadi adalah awal dari segalanya.