Pemangkasan Anggaran di Kalimantan Tengah: Perjalanan Dinas dan ATK Jadi Korban Efisiensi

Pangkas Anggaran Demi Efisiensi: Pemprov Kalteng Sesuaikan Skala Prioritas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan langkah strategis dalam menata kembali kebijakan anggaran daerah. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas Instruksi Presiden (Inpres) yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kebijakan ini memaksa Pemprov Kalteng untuk melakukan rasionalisasi di berbagai sektor guna memastikan bahwa penggunaan dana daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak.

Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Katma F. Dirun, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi ini dilakukan dengan menyesuaikan skala prioritas pembangunan daerah. Terutama, fokus utama tetap pada proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap krusial bagi pembangunan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Kami melakukan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap skala prioritas yang berkaitan dengan proyek strategis nasional demi kepentingan daerah secara khusus dan kepentingan nasional secara lebih luas,” ujar Katma kepada awak media, Kamis (6/2/2025).

Dari Perjalanan Dinas Hingga ATK: Pos Anggaran yang Dikurangi

Salah satu langkah konkret dari rasionalisasi ini adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas bagi aparatur pemerintahan. Katma menjelaskan bahwa perjalanan dinas yang sebelumnya mendapat porsi anggaran cukup besar kini dikurangi dan disesuaikan dengan kebutuhan riil. Hal ini bertujuan agar dana yang tersedia dapat dialokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

“Contohnya seperti kegiatan perjalanan dinas, ini kami sesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Selebihnya, anggaran tersebut dialihkan untuk belanja pembangunan dan belanja sosial kemasyarakatan,” terang Katma.

Selain perjalanan dinas, anggaran untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) juga terkena imbas. Pemprov menilai bahwa pengeluaran untuk ATK bisa diminimalkan tanpa mengganggu kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan administratif ini kini dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pada dasarnya, tidak ada anggaran yang benar-benar dipotong. Yang ada adalah penyesuaian berdasarkan kebutuhan prioritas daerah,” tambahnya menegaskan.

Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Program Daerah

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalteng, Sri Widanarni, menjelaskan bahwa kebijakan ini juga merupakan upaya penyesuaian terhadap pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemotongan ini membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan alokasi dana yang tersedia.

“Ketika pemerintah pusat memotong anggaran, tentunya pemerintah daerah juga harus menyesuaikan. Jika dana dari pusat dikurangi, maka kita harus meninjau ulang belanja yang ada, memastikan mana program yang harus diprioritaskan,” kata Sri.

Evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah terus dilakukan secara berkala. Fokus utama dari evaluasi ini adalah memastikan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan dan mendapatkan anggaran yang memadai.

“Kami harus menyesuaikan belanja dengan program prioritas. Mana program yang dianggap strategis bagi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, itulah yang akan menjadi fokus utama,” imbuhnya.

Langkah Efisiensi yang Harus Diterapkan

Dalam praktiknya, pemangkasan anggaran bukan sekadar mengurangi angka pada laporan keuangan. Lebih dari itu, langkah ini harus disertai dengan kebijakan yang strategis agar tidak menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berikut beberapa langkah yang diambil oleh Pemprov Kalteng dalam menerapkan efisiensi anggaran:

• Evaluasi Anggaran Secara Menyeluruh
  Setiap instansi di lingkup Pemprov Kalteng diminta untuk melakukan evaluasi anggaran yang sudah ditetapkan. Program yang dinilai kurang memberikan dampak signifikan akan dikurangi atau ditiadakan sementara.

• Prioritaskan Program yang Berdampak Langsung
  Anggaran yang tersedia dialihkan ke sektor yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Misalnya, belanja sosial dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas.

• Digitalisasi Administrasi
  Pemprov Kalteng mulai menggalakkan penggunaan sistem digital dalam administrasi pemerintahan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kertas dan alat tulis kantor.

• Penghematan Operasional Perjalanan Dinas
  Perjalanan dinas yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kini lebih banyak dilakukan melalui pertemuan daring. Dengan memanfaatkan teknologi, kebutuhan perjalanan dinas dapat ditekan secara signifikan.

• Monitoring dan Evaluasi Berkala
  Kebijakan anggaran yang telah disusun tidak bersifat statis. Pemprov terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar dana yang tersedia benar-benar digunakan secara optimal.

Meski langkah ini dianggap sebagai solusi yang tepat dalam menghadapi keterbatasan anggaran, tetap ada tantangan yang muncul di lapangan. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pemangkasan ini bisa berdampak pada efektivitas kerja aparatur pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan koordinasi antarwilayah.

“Perjalanan dinas memang dikurangi, tapi ada kalanya koordinasi langsung tetap diperlukan. Tidak semua hal bisa diselesaikan secara virtual,” ujar salah satu pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya.

Namun, Pemprov Kalteng optimistis bahwa dengan sistem manajemen yang lebih efektif dan efisien, keterbatasan anggaran tidak akan menghambat kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi juga sebagai bentuk perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah.

Pemangkasan anggaran di Kalimantan Tengah merupakan langkah strategis yang diambil sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Meski beberapa sektor administratif mengalami penyesuaian, prioritas tetap diberikan pada program-program yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih efisien dan inovatif, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah tanpa mengorbankan pelayanan publik yang krusial.