Jokowi Tanggapi Isu Pemblokiran Anggaran IKN: Tanyakan ke Pemerintah!

  

Presiden Joko Widodo. Foto : Biro Pers Presiden

Isu pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengemuka dan menimbulkan berbagai spekulasi di publik. Banyak pihak mempertanyakan kebenaran kabar tersebut dan dampaknya terhadap kelangsungan pembangunan megaproyek ambisius tersebut.

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, turut menanggapi isu ini. Dalam kesempatan bertemu dengan politikus Partai Buruh Nigeria, Peter Obi, di kediaman pribadinya di Solo, Jokowi menegaskan bahwa persoalan tersebut lebih tepat ditanyakan kepada pihak berwenang.

“Tanyakan ke Kepala Otorita IKN (anggaran IKN diblokir), tanyakan Pemerintah,” ujar Jokowi singkat saat diwawancarai oleh awak media, Jumat (7/2/2025). Jawaban tersebut menunjukkan bahwa Jokowi memilih untuk tidak terlibat lebih jauh dalam polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

 

Komunikasi dengan Basuki Hadimuljono Hanya Sebatas Kabar

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih menjalin komunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Namun, ia menegaskan bahwa komunikasi tersebut hanya sebatas menanyakan kabar, bukan membahas urusan pekerjaan atau proyek pembangunan IKN.

“Ya kadang-kadang (komunikasi dengan Basuki) mengabarkan saja, bukan urusan pekerjaan. Sehat Pak Bas, keluarga gimana, gitu aja,” jelasnya sambil tersenyum.

Pernyataan Jokowi ini menegaskan bahwa ia telah menyerahkan sepenuhnya urusan pemerintahan kepada penguasa yang baru. Sejak berakhirnya masa jabatannya, ia tampaknya ingin menjaga batasan agar tidak turut campur dalam kebijakan yang kini berada di bawah kendali pemerintahan Prabowo Subianto.

 

Jokowi: “Itu Urusan Pemerintah”

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan bahwa segala urusan terkait pembangunan IKN adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah saat ini. Ia meminta agar persoalan ini tidak ditarik-tarik ke arahnya.

“Itu kan (IKN) urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah,” ucapnya tegas.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Jokowi enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai isu pemblokiran anggaran. Ia tampaknya ingin menjaga sikap netral serta menghindari spekulasi politik yang bisa menyeretnya ke dalam polemik pemerintahan yang sedang berjalan.

 

Kementerian PUPR: Tidak Ada Pemblokiran, Hanya Efisiensi Anggaran

Di lokasi berbeda, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan klarifikasi mengenai isu yang beredar luas di masyarakat. Bertempat di Pura Mangkunegaran, Dody menegaskan bahwa tidak ada pemblokiran atau penguncian anggaran 2025 yang dialokasikan ke Kementerian PUPR. Yang terjadi, menurutnya, adalah upaya efisiensi sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Anggaran untuk IKN, kami minta untuk menanyakan langsung ke Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Ya itu kan total ya, apa namanya sebetulnya bukan di-lock hanya sekedar beberapa kali waktu Pak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien ya kan, wajib mengurangi kebocoran sana-sini kan,” bebernya.

Menurut Dody, langkah efisiensi ini merupakan strategi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan, termasuk proyek IKN. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti menghentikan proyek, melainkan memastikan penggunaan dana lebih efektif dan transparan.

 

Efisiensi Anggaran: Benarkah IKN Terancam?

Kebijakan efisiensi anggaran yang disebutkan oleh Dody menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat dan masyarakat. Apakah ini berarti pembangunan IKN terancam stagnasi? Sejumlah analis menilai bahwa efisiensi bukan berarti proyek berhenti, melainkan adanya seleksi ketat terhadap penggunaan dana.

Beberapa proyek yang dinilai kurang prioritas kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian anggaran atau bahkan ditunda pelaksanaannya. Namun, proyek infrastruktur utama seperti jalan tol, sarana transportasi, serta pembangunan pusat pemerintahan kemungkinan besar akan tetap berjalan sesuai rencana.

Pemerintah Prabowo tampaknya ingin menghindari pemborosan anggaran serta memastikan bahwa pembangunan IKN tidak menjadi beban keuangan negara dalam jangka panjang. Meski demikian, pemerintah harus menjamin bahwa efisiensi ini tidak menghambat progres pembangunan yang sudah berjalan.

 

Bagaimana Nasib Investor?

Salah satu dampak dari isu pemblokiran anggaran ini adalah potensi kekhawatiran dari investor, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa investor yang sudah menanamkan modalnya di IKN mungkin akan mempertanyakan apakah proyek ini masih memiliki kepastian hukum dan kelangsungan pembangunan.

Kepastian anggaran menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Jika tidak ada kejelasan mengenai arah kebijakan terkait pendanaan IKN, bukan tidak mungkin akan ada investor yang memilih menarik diri atau menunda investasi mereka.

Sejumlah pengamat ekonomi menyarankan agar pemerintah segera memberikan kejelasan terkait kebijakan anggaran IKN. Langkah ini penting agar kepercayaan investor tetap terjaga dan pembangunan tidak terganggu oleh ketidakpastian kebijakan.

 

Efisiensi, Bukan Pemblokiran?

Pernyataan dari Jokowi dan Menteri PU Dody Hanggodo memberikan gambaran bahwa isu pemblokiran anggaran IKN sebenarnya lebih condong ke arah efisiensi anggaran. Jokowi sendiri memilih untuk tidak terlalu banyak berkomentar dan menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada pemerintahan yang berwenang.

Di sisi lain, pemerintah Prabowo Subianto tampaknya ingin memastikan bahwa proyek IKN berjalan dengan penggunaan dana yang lebih ketat dan terukur. Meski ada kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kelangsungan proyek, sejauh ini pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tetap berjalan dengan skala prioritas yang lebih jelas.

Bagi masyarakat dan investor, yang paling dibutuhkan saat ini adalah kejelasan dan transparansi dari pemerintah mengenai arah kebijakan IKN ke depan. Apakah proyek ini akan tetap menjadi prioritas nasional? Atau justru akan mengalami revisi besar dalam perencanaannya? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan ibu kota baru Indonesia.