Kagetnya PDIP dengan Keputusan Jokowi tentang Titik Nol Kilometer IKN: Sebuah Kisah di Balik Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Foto : Foreignbrief

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan reaksi partainya terhadap penetapan titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan ini, menurut Hasto, cukup mengejutkan PDIP, mengingat mereka tidak banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Pada Jumat, 7 Juni 2024, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Hasto menceritakan bahwa PDIP tidak terlibat secara mendetail dalam penetapan titik nol IKN Nusantara. Presiden Jokowi, mantan kader PDIP, menentukan titik nol di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Penetapan ini dilakukan pada 2022, menandai dimulainya pembangunan kota baru yang ambisius di wilayah tersebut. Titik nol ini menjadi referensi bagi pembangunan berbagai infrastruktur, termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Kami sendiri kaget pada awalnya, terutama dengan target yang begitu ambisius," ujar Hasto. Keputusan Jokowi ini diambil dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan konsultan McKinsey & Company dari Amerika Serikat. Konsultan tersebut turut berperan dalam menentukan koordinat tepat untuk lokasi KIPP di IKN.

Namun, setelah pembangunan dimulai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengubah lokasi KIPP. Alasan perubahan ini adalah karena lokasi awal yang ditetapkan Bappenas dan McKinsey membutuhkan banyak pembebasan lahan masyarakat dan rawan banjir. Hasto mengkritik perencanaan pembangunan IKN yang dianggap tergesa-gesa dan terlalu ambisius, terlihat dari kondisi proyek-proyek saat ini.

Proyek IKN menghadapi berbagai masalah sejak penetapan titik nol, termasuk rantai pasok, persoalan tanah, dan koordinasi lintas sektoral. Hasto menyatakan bahwa situasi ini semakin terlihat dengan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pada 3 Juni 2024. "Ini merupakan hal yang sangat serius dan menunjukkan bahwa proyek ambisius ini tidak diikuti dengan perencanaan yang matang," kata Hasto.

Di DPR RI, Fraksi PDIP juga turut menyetujui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada 2022. Proses pengesahan ini dilakukan secara kilat dan tertutup, hanya membutuhkan 43 hari untuk membentuk panitia khusus, membahas rancangan undang-undang, dan akhirnya mengesahkannya.

Pembangunan IKN Nusantara memang menjadi salah satu proyek ambisius di bawah pemerintahan Jokowi. Namun, dengan berbagai tantangan yang dihadapi dan perubahan-perubahan yang terjadi, proyek ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan yang matang dan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan kesuksesan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasto berharap ke depannya, setiap keputusan besar yang diambil dalam proyek pembangunan strategis seperti ini melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan dilakukan dengan perencanaan yang lebih komprehensif. "Kami berharap semua pihak bisa belajar dari pengalaman ini dan lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil," tutupnya.

Dengan berbagai tantangan yang telah dan akan dihadapi, masa depan IKN Nusantara masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, dengan perencanaan yang lebih matang dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, proyek ambisius ini memiliki potensi besar untuk berhasil dan membawa perubahan positif bagi Indonesia.


Pergantian Pimpinan IKN dan Progres Investasi: Klarifikasi Bahlil Lahadalia

Foto : Kompas

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu yang berkembang tentang mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Beliau dengan tegas membantah rumor bahwa pengunduran diri mereka disebabkan oleh kurangnya investasi di Ibu Kota Nusantara.

"Enggak benar kalau mereka katakan bahwa gak ada investasi yang jalan," ujar Bahlil saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

 

Proyek-Proyek Investasi yang Sudah Berjalan

Bahlil menjelaskan bahwa beberapa proyek investasi signifikan telah berjalan di IKN. Salah satunya adalah pembangunan Jambuluwuk Nusantara Hotel. Hotel ini memulai groundbreaking pada Januari 2024 dengan dana investasi sebesar Rp 300 miliar dari Jambuluwuk Hotels & Resort.

Selain itu, ada juga pembangunan Mayapada Hospital Nusantara. Rumah sakit ini mendapat suntikan dana sebesar Rp 500 miliar dari Mayapada Group yang bekerja sama dengan mitra internasional. Groundbreaking proyek ini dilakukan pada November 2023. Bahlil menyatakan, "Hotel sudah sebagian jadi, RS 60%-70%, itu Mayapada kan jalan kok, enggak ada masalah."

 

Optimisme Terhadap Investasi di IKN

Bahlil juga menegaskan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya rampung, minat investor untuk berinvestasi di IKN tetap tinggi. "Bahwa proses pengembangan pembangunan infra belum 100% setuju, iya, benar, tapi animonya orang mau masuk investasi tidak ada yang kurang," katanya.

Menurut Bahlil, pengunduran diri Bambang dan Dhony tidak akan memengaruhi kepercayaan investor terhadap pembangunan di IKN. Beliau menambahkan bahwa kegiatan groundbreaking berbagai proyek investasi di IKN terus berlanjut. Salah satu proyek besar yang baru saja dimulai adalah pembangunan Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma alias Aguan. Konsorsium ini bahkan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian pada awal Juni lalu.

"Kepala IKN mundur itu sama sekali tak ganggu proses investasi yang ada di IKN," kata Bahlil. Beliau menegaskan bahwa meskipun Bambang dan Dhony mundur karena penugasan baru, proses yang sudah mereka jalankan akan tetap berlanjut. Bahlil juga baru saja mendampingi Presiden dalam groundbreaking beberapa proyek, termasuk di bidang pendidikan, hub untuk PLN, dan R&D dengan Stanford.

 

Alasan Pengunduran Diri dan Penugasan Baru

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan mereka karena alasan pribadi. "Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Dhony, karena alasannya alasan pribadi," kata Jokowi saat meninjau lokasi Lapangan Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di IKN pada Kamis, (6/6/2024).

Presiden juga menjelaskan bahwa Bambang telah diberikan posisi baru untuk mengurus kerja sama internasional bagi IKN. Meskipun belum ada penugasan baru untuk Dhony, Presiden menilai pengalaman internasional Bambang sangat berharga untuk mempercepat pembangunan IKN. "Dalam rangka mempercepat pembangunan IKN, karena memang pengalaman beliau di internasional kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kebaikan negara," ujar Jokowi.

 

Investasi dan Masa Depan IKN

Klarifikasi dari Bahlil dan penjelasan dari Presiden Jokowi menunjukkan bahwa investasi di IKN tidak terpengaruh oleh pergantian pimpinan. Proyek-proyek besar terus berjalan dan minat dari investor tetap tinggi. Proyek seperti Jambuluwuk Nusantara Hotel dan Mayapada Hospital Nusantara adalah contoh konkret dari komitmen investasi di IKN.

Di tengah transisi kepemimpinan, keyakinan akan masa depan IKN tetap kuat. Dengan penugasan baru bagi Bambang Susantono untuk mengurus kerja sama internasional, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi dengan standar internasional. Begitu juga dengan proyek-proyek lainnya yang akan terus berjalan sesuai rencana, memastikan bahwa pembangunan IKN tetap on track dan mampu menarik lebih banyak investasi di masa depan.

Dengan demikian, isu tentang mundurnya pimpinan IKN karena kurangnya investasi telah terbantahkan. Kepercayaan investor terhadap proyek IKN tetap tinggi, dan berbagai proyek investasi terus berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN adalah sebuah proyek jangka panjang yang didukung oleh komitmen kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun investor.

Next Post Previous Post