Foto : Tempo

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menelan biaya negara sebesar Rp72,1 triliun mendapat sorotan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah besar yang menghambat pelaksanaan proyek ini. Berikut adalah empat masalah utama yang diungkapkan BPK serta rekomendasi yang disarankan untuk mengatasinya.

 

1. Ketidaksesuaian dengan Target Rencana Pemerintah

BPK menemukan bahwa pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan berbagai target rencana yang telah ditetapkan pemerintah. Ini mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024, serta Rencana Induk IKN. Selain itu, perencanaan pendanaan juga belum sepenuhnya memadai. Sumber pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pendanaan dari pihak swasta/BUMN/BUMD, belum terlaksana sesuai harapan.

 

2. Pembebasan Lahan yang Belum Tuntas

Persiapan pembangunan proyek IKN juga terhambat oleh masalah pembebasan lahan di kawasan hutan. Dari total 36.150 hektar tanah yang dibutuhkan, 2.085,62 hektar masih dikuasai pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL). Selain itu, proses sertifikasi atas lima area hasil pengadaan tanah belum selesai, menambah kerumitan dalam penguasaan lahan.

 

3. Manajemen Rantai Pasok dan Peralatan Konstruksi yang Kurang Optimal

Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I dinilai belum optimal. Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi yang dibutuhkan. Harga pasar material seperti batu split dan sewa kapal tongkang juga tidak sepenuhnya terkendali. Selain itu, pelabuhan bongkar muat yang seharusnya melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan terdapat kekurangan pasokan air untuk pengolahan beton.

 

4. Kekurangan dalam Rancangan Serah Terima Aset dan Pengelolaan

Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan dan efisiensi penggunaan aset yang telah dibangun.

 

Rekomendasi BPK

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, BPK memberikan beberapa rekomendasi kepada Menteri PUPR. Salah satu rekomendasi utama adalah melakukan sinkronisasi rencana pembangunan IKN dengan target yang telah ditetapkan. BPK juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelaraskan peraturan dan merumuskan solusi serta rencana aksi percepatan proses pembebasan lahan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan berbagai kendala dalam pembangunan IKN dapat diatasi, sehingga proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara.

 

Analisis dan Dampak Masalah Pembangunan IKN

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ambisius ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu segera diatasi untuk mencapai keberhasilan. Ketidaksesuaian dengan target rencana pemerintah mengindikasikan adanya masalah koordinasi dan perencanaan yang harus diperbaiki. Tanpa sinkronisasi yang baik, proyek sebesar ini berisiko mengalami keterlambatan dan peningkatan biaya yang tidak diantisipasi.

Masalah pembebasan lahan sering kali menjadi hambatan utama dalam proyek pembangunan besar. Dalam kasus IKN, kurangnya hak pengelolaan lahan dan proses sertifikasi yang belum selesai menunjukkan perlunya tindakan lebih tegas dan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak terkait. Tanpa lahan yang jelas dan dikuasai sepenuhnya, pembangunan tidak bisa dilanjutkan sesuai rencana.

Manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi yang kurang optimal juga menambah kompleksitas proyek ini. Pasokan material yang tidak stabil serta kendala logistik dapat menyebabkan keterlambatan dan peningkatan biaya. Hal ini perlu diatasi dengan perencanaan yang lebih matang dan kerjasama yang lebih baik dengan para penyedia material dan peralatan.

Terakhir, kekurangan dalam rancangan serah terima aset dan pengelolaan mengindikasikan masalah dalam perencanaan jangka panjang. Aset yang telah dibangun perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan. Kementerian PUPR perlu segera menyusun rencana yang jelas dan detail mengenai hal ini.

Dengan mengatasi berbagai masalah ini, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi negara. Koordinasi yang lebih baik, perencanaan yang lebih matang, serta tindakan tegas dan cepat dalam mengatasi masalah yang muncul adalah kunci keberhasilan proyek ini.

 

Persiapan Upacara Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta: Jokowi dan Ma'ruf Amin Bagi Tugas

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan rencana pelaksanaan upacara yang akan diadakan di dua lokasi berbeda: Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin upacara di IKN, didampingi oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, di Istana Kepresidenan Jakarta, upacara akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi oleh wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Muhadjir menjelaskan bahwa pengaturan ini memungkinkan perayaan kemerdekaan berlangsung meriah di kedua tempat tersebut. "Iya, skenarionya memang di dua tempat, sebagian di IKN dan sebagian di Istana Jakarta. Pak Wapres akan berada di sini, sementara di IKN Insya Allah Pak Presiden langsung memimpin," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

 

Pembagian Tugas untuk Perayaan Ganda

Menurut Muhadjir, persiapan ini mencakup berbagai aspek, termasuk akomodasi dan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan di IKN. Bandara di IKN diharapkan sudah berfungsi penuh pada akhir Juli, demikian pula dengan jalan tol yang akan mendukung kelancaran akses ke lokasi upacara. "Akomodasi Insya Allah sudah siap. Bandara dipastikan fungsional akhir Juli, dan jalan tol juga Insya Allah sudah aman," jelasnya.

Muhadjir menambahkan bahwa upacara di dua tempat terpisah ini akan sama-sama dilengkapi dengan hiburan yang menarik. "Hiburannya sama, di sini ada hiburan, di sana juga ada hiburan, jadi konsepnya hybrid. Pengibaran bendera Merah Putih akan dilakukan di kedua tempat tersebut," ucapnya.

Persiapan untuk upacara di IKN, menurut Presiden Jokowi, sudah hampir final. Saat meninjau lokasi lapangan upacara di IKN pada Rabu (5/6/2024), Jokowi menyatakan bahwa tidak ada masalah berarti yang menghambat persiapan tersebut. "Jadi kita cek satu per satu dari lokasi venue kemudian tata urutan upacara, semuanya tidak ada masalah. Pembangunan di sini kira-kira pertengahan Juli sudah siap untuk persiapan 17 Agustus," katanya.

Keberadaan presiden dan wakil presiden terpilih dalam upacara ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintahan yang sedang berjalan dan pemerintahan yang akan datang. Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, akan mendampingi Presiden Jokowi di IKN. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden terpilih, akan mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta.

Pelaksanaan upacara kemerdekaan di dua lokasi yang terpisah secara geografis ini tentu saja menimbulkan tantangan logistik dan infrastruktur yang signifikan. Namun, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua persiapan berjalan lancar. Menurut Muhadjir, sarana dan prasarana di IKN terus dikejar penyelesaiannya dan dipastikan siap tepat waktu.

Persiapan di IKN mencakup penyelesaian pembangunan infrastruktur penting seperti bandara dan jalan tol. Bandara di IKN diharapkan sudah beroperasi penuh pada akhir Juli, sementara jalan tol yang menghubungkan IKN dengan daerah sekitarnya juga ditargetkan selesai dalam waktu yang sama. "Akomodasi Insya Allah sudah siap. Bandara dan jalan tol diharapkan sudah berfungsi dengan baik pada akhir Juli," kata Muhadjir.

 

Upacara yang Meriah di Dua Tempat

Dengan konsep upacara yang hybrid, perayaan kemerdekaan di IKN dan Jakarta diharapkan bisa berlangsung meriah dan semarak. Di kedua lokasi tersebut, pengibaran bendera Merah Putih akan dilakukan dengan khidmat, disertai dengan berbagai hiburan yang menarik bagi masyarakat. "Hiburannya sama, di sini ada hiburan, di sana juga ada hiburan," ujar Muhadjir.

Antusiasme masyarakat terhadap upacara kemerdekaan ini sangat tinggi, terutama mengingat ini adalah pertama kalinya upacara dilakukan di IKN, yang merupakan ibu kota baru Indonesia. Pemerintah berupaya keras untuk memastikan bahwa semua persiapan berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala berarti yang mengganggu pelaksanaan upacara tersebut.

Kehadiran presiden dan wakil presiden terpilih dalam upacara ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan yang akan datang. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan program-program pembangunan dan visi pemerintahan yang berkelanjutan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemimpin terpilih, diharapkan bisa melanjutkan dan memperkuat pencapaian yang telah diraih oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Pelaksanaan upacara kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta merupakan sebuah langkah bersejarah dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan sinergi antara pemerintah yang sedang berjalan dan yang akan datang, diharapkan upacara ini dapat berlangsung dengan khidmat dan meriah, serta menjadi momentum penting bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa depan.