gambar hanya ilustrasi
Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil langkah proaktif dalam menanggapi dinamika kebutuhan energi masyarakat dengan memastikan ketersediaan serta kestabilan harga gas bersubsidi bagi warga setempat. Upaya konkret ini diwujudkan melalui sinergi lintas sektoral yang melibatkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian atau yang biasa disingkat sebagai DPKUKMP bersama dengan PT Pertamina. Kolaborasi strategis tersebut difokuskan untuk meredam potensi lonjakan harga sekaligus mengatasi fenomena kelangkaan gas elpiji tabung tiga kilogram yang kerap meresahkan masyarakat di tingkat akar rumput. Berdasarkan pantauan di lapangan, intervensi pasar ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli warga agar tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi yang fluktuatif.
Pelaksanaan kegiatan intervensi pasar ini dipusatkan di Kelurahan Kereng Bangkirai yang selama ini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat mobilitas dan kebutuhan konsumsi energi yang cukup tinggi. Dalam kegiatan penyaluran langsung tersebut, pemerintah dan pihak distributor resmi menyediakan sebanyak 400 tabung gas elpiji tiga kilogram yang diperuntukkan secara khusus bagi warga yang berhak menerima. Seluruh tabung gas bersubsidi ini dijual dengan mengacu secara ketat pada Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yakni sebesar Rp22.000 per tabung. Penetapan harga sesuai HET ini dimaksudkan untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang yang sering kali menjadi pemicu melambungnya harga di tingkat pengecer liar, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaat subsidi energi secara utuh tanpa ada beban tambahan biaya yang tidak wajar.
Kehadiran program stabilisasi harga ini disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh warga Kelurahan Kereng Bangkirai sejak pagi hari. Banyak warga yang datang membawa tabung kosong untuk ditukarkan dengan tabung isi ulang melalui mekanisme yang telah tertib diatur oleh petugas kelurahan bekerja sama dengan aparat setempat. Antrean warga tampak tertib dan teratur berkat koordinasi yang matang antara panitia penyelenggara dan pengurus rukun warga setempat. Pemerintah Kota Palangka Raya menilai bahwa keterlibatan aktif perangkat kelurahan sangat krusial agar distribusi tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan, terutama dari kalangan keluarga prasejahtera dan pelaku usaha mikro kecil yang sangat bergantung pada pasokan gas bersubsidi tersebut untuk kelangsungan aktivitas ekonomi harian mereka.
Langkah preventif yang diambil oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya ini tidak berhenti hanya pada kegiatan penyaluran sesaat di satu titik saja. Pemerintah kota berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan stok di berbagai pangkalan resmi yang tersebar di seluruh kecamatan. Pengawasan berkala ini dilakukan guna mengantisipasi adanya tindakan spekulatif dari oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi di tengah tingginya permintaan masyarakat. Selain itu, edukasi mengenai penggunaan energi yang bijak dan tepat sasaran juga terus disosialisasikan agar subsidi dari negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan oleh golongan mampu yang seharusnya menggunakan gas nonsubsidi.
Kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah dan PT Pertamina ini diharapkan dapat menjadi model penanganan krisis distribusi yang efektif dan berkelanjutan di masa mendatang. Sinergi yang kuat antara instansi pemerintah dan badan usaha milik negara terbukti mampu memberikan solusi cepat ketika masyarakat dihadapkan pada kendala pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah Kota Palangka Raya senantiasa membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya ketidaksesuaian harga atau kelangkaan pasokan di lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui langkah-langkah terpadu yang konsisten ini, stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga dengan baik, serta kesejahteraan masyarakat di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat senantiasa ditingkatkan secara merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.
