gambar hanya ilustrasi
Balikpapan - Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di pulau Kalimantan selama beberapa waktu terakhir kembali memicu berbagai permasalahan krusial di sektor transportasi udara. Otoritas Bandar Udara Wilayah VII mencatat ada sebanyak 180 penerbangan di beberapa bandar udara wilayah regional Kalimantan yang terpaksa menghadapi gangguan operasional yang cukup signifikan akibat pekatnya kabut asap. Fenomena tahunan ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat antarwilayah tetapi juga menuntut kewaspadaan ekstra dari para pilot serta pengelola bandar udara guna memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama di tengah tantangan cuaca yang memburuk akibat bencana ekologis tersebut.
Gangguan operasional penerbangan ini tercatat berlangsung secara intensif selama rentang waktu sepekan, yakni pada periode 28 September hingga 4 Oktober 2026. Dari total keseluruhan 180 penerbangan yang terdampak, rincian menunjukkan bahwa sebanyak 63 penerbangan mengalami keterlambatan jadwal keberangkatan atau kedatangan dari jadwal semestinya. Sementara itu, dampak yang lebih parah dirasakan oleh 117 penerbangan lainnya yang terpaksa harus menghadapi pembatalan total maupun penundaan keberangkatan ke waktu yang belum bisa ditentukan. Meskipun demikian, otoritas setempat menyampaikan satu catatan positif bahwa tidak ada satu pun armada pesawat yang harus mengalami pengalihan pendaratan ke bandara alternatif selama kurun waktu pemantauan tersebut berlangsung.
Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Ferdinan Nurdin dalam keterangannya menjelaskan bahwa meskipun angka ratusan penerbangan tersebut terbilang masih cukup tinggi, sebenarnya terdapat tren penurunan jika dibandingkan dengan data statistik pada periode operasional sepekan sebelumnya. Penurunan ini memberikan secercah harapan bahwa upaya penanggulangan darurat yang dilakukan oleh berbagai unsur di lapangan mulai menunjukkan hasil yang positif meskipun ancaman titik panas masih terus dipantau secara berkala oleh instansi terkait. Data pembanding menunjukkan bahwa jumlah penerbangan yang terganggu pada akhir September ini telah berkurang sebanyak 124 penerbangan atau mengalami penyusutan sekitar 40,8 persen dari total 304 penerbangan terdampak pada periode 21 hingga 27 September 2026.
Secara lebih rinci, penurunan yang paling mencolok terlihat pada kategori pembatalan dan penundaan penerbangan yang sebelumnya mencatatkan angka fantastis sebanyak 240 penerbangan, kemudian berhasil ditekan menjadi 117 penerbangan saja atau turun sekitar 51,3 persen. Di sisi lain, jumlah penerbangan yang mengalami keterlambatan tercatat stabil pada angka 63 penerbangan di kedua periode tersebut. Adapun untuk kategori penerbangan yang dialihkan rutenya, jumlahnya mengalami penurunan drastis dari yang sebelumnya sempat mencatat satu kejadian kini menjadi nihil sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa para maskapai penerbangan bersama pengelola bandara telah mampu mengantisipasi perubahan jarak pandang secara lebih terukur demi menghindari risiko kecelakaan di udara maupun di darat.
Apabila ditinjau berdasarkan pembagian wilayah administratif provinsi, Kalimantan Tengah ternyata masih memegang rekor tertinggi sebagai daerah yang paling banyak menyumbang angka penerbangan terdampak akibat tebalnya kabut asap karhutla. Wilayah provinsi ini menyumbang sekitar 69,4 persen dari total keseluruhan penerbangan yang mengalami gangguan di seluruh regional Kalimantan dengan total mencapai 125 penerbangan. Jumlah tersebut terdiri dari 38 penerbangan yang mengalami keterlambatan serta 87 penerbangan yang harus dibatalkan atau ditunda keberangkatannya. Meskipun mendominasi secara nasional regional, wilayah Kalimantan Tengah sebenarnya juga mencatatkan perbaikan kondisi karena angka tersebut turun sekitar 44,4 persen dari 225 penerbangan pada periode minggu sebelumnya.
Sementara itu, wilayah provinsi tetangga seperti Kalimantan Timur juga tidak luput dari dampak buruk kabut asap dengan mencatatkan 47 penerbangan yang mengalami gangguan operasional. Angka di Kalimantan Timur ini justru menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan wilayah lain karena mengalami sedikit peningkatan sekitar 14,6 persen dari periode sebelumnya yang mencatat 41 penerbangan terdampak. Rincian untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri terdiri atas 19 penerbangan yang mengalami keterlambatan serta 28 penerbangan yang harus dibatalkan atau ditunda. Kenaikan ini dipicu oleh dinamika arah angin serta konsentrasi titik api lokal yang sempat pekat di beberapa titik kabupaten atau kota di sekitar wilayah penyangga ibu kota negara baru tersebut.
Di sisi lain, perbaikan kondisi yang sangat signifikan justru berhasil dicatatkan oleh wilayah provinsi Kalimantan Utara. Jumlah penerbangan yang terdampak di wilayah paling utara pulau Borneo ini merosot tajam dari yang mulanya tercatat sebanyak 38 penerbangan kini tinggal menyisakan delapan penerbangan saja atau mencatatkan persentase penurunan hingga mencapai 78,9 persen. Dari delapan penerbangan yang masih terdampak di Kalimantan Utara tersebut, sebanyak enam di antaranya mengalami keterlambatan waktu terbang dan dua sisanya terpaksa dibatalkan atau ditunda. Keberhasilan menekan angka gangguan penerbangan ini tidak terlepas dari gerak cepat tim pemadam kebakaran darat dan udara yang dibantu oleh turunnya hujan buatan maupun hujan alami di beberapa titik krusial.
Selain memantau fluktuasi jumlah penerbangan yang mengalami pembatalan maupun keterlambatan, aspek teknis berupa jarak pandang mendatar di sekitar kawasan landasan pacu juga menjadi fokus utama pengawasan ketat oleh pihak Otoritas Bandar Udara. Fenomena penurunan jarak pandang akibat partikel debu halus dan asap sisa pembakaran lahan terbukti sangat membahayakan keselamatan proses pendaratan maupun lepas landas pesawat berbadan sedang hingga besar. Pada titik-titik terparah di beberapa bandara pedalaman Kalimantan Tengah, jarak pandang sempat dilaporkan merosot drastis hingga menyentuh angka 100 meter saja. Kondisi ekstrem semacam ini tentu memaksa pihak pengelola bandara untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas penerbangan demi mengutamakan keselamatan jiwa para penumpang serta kru maskapai.
Dampak lanjutan dari krisis ekologis ini juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas yang harus merelakan rencana perjalanan bisnis maupun kunjungan keluarga mereka menjadi berantakan akibat pembatalan sepihak. Maskapai penerbangan nasional pun harus bekerja ekstra keras untuk melakukan penjadwalan ulang serta memberikan kompensasi berupa pengembalian dana tiket atau penyediaan fasilitas akomodasi sementara bagi para penumpang yang telantar di ruang tunggu bandara. Pemerintah daerah bersama instansi vertikal terkait terus didorong untuk meningkatkan sinergisitas dalam hal pencegahan dini dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar. Kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat di pulau Kalimantan sangat diperlukan agar bencana tahunan berupa kabut asap pekat ini tidak lagi berulang di masa mendatang demi menjaga stabilitas transportasi udara dan kesehatan publik secara menyeluruh.
