Gambar hanya ilustrasi
Banjarmasin - Dinamika politik di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kian menghangat menjelang tahapan krusial Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Berbagai persiapan, baik penyelenggaraan administratif oleh Komisi Pemilihan Umum maupun pengamanan oleh aparat kepolisian, terus diintensifkan guna memastikan pesta demokrasi berjalan kondusif. Menjelang penetapan resmi pasangan calon walikota dan wakil walikota, koordinasi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk meredam potensi kerawanan sosial dan politik di masyarakat. Pengawasan ketat tidak hanya dilakukan pada ranah fisik, melainkan juga pada ruang digital yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu.
Kepolisian Resor Kota Banjarmasin telah menyiagakan personel gabungan dalam rangka Operasi Mantap Praja Intan. Pengamanan ini difokuskan pada sejumlah titik vital, termasuk kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dan Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin. Aparat keamanan melakukan sterilisasi dan patroli rutin guna mencegah gangguan eksternal yang dapat menghambat jalannya tahapan pemilu. Pihak kepolisian menegaskan bahwa netralitas Polri merupakan harga mati dan seluruh personel diinstruksikan untuk bertindak tegas terhadap segala tindakan yang berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat Kota Seribu Sungai ini.
Dari sisi penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin saat ini sedang merampungkan tahapan verifikasi administrasi berkas persyaratan para bakal pasangan calon. Proses verifikasi ini dilakukan secara transparan demi menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Ada tiga poros kekuatan politik yang diprediksi bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan di Balai Kota Banjarmasin. Ketiga pasangan tersebut adalah Mukhyar yang berpasangan dengan Awan Subarkah, Arifin Nur yang berpasangan dengan Muhammad Supian Akbari, serta pasangan HM Yamin HR bersama Hj Ananda. Ketiganya membawa visi pembangunan berbeda untuk memikat pemilih yang terdaftar di kota ini.
Pasangan Mukhyar dan Awan Subarkah maju dengan dukungan koalisi partai yang mengandalkan rekam jejak birokrasi serta kedekatan dengan akar rumput. Sementara itu, Arifin Nur yang menjabat sebagai Wakil Walikota petahana berpasangan dengan politisi muda Muhammad Supian Akbari, menawarkan keberlanjutan program pembangunan daerah yang sudah berjalan. Di sisi lain, pasangan HM Yamin HR dan Hj Ananda hadir sebagai representasi kolaborasi politisi berpengalaman di parlemen daerah yang didukung koalisi besar partai politik nasional. Kehadiran tiga poros ini membuat persaingan berjalan ketat namun diharapkan tetap sehat dan kondusif.
Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin juga meningkatkan pengawasan terhadap potensi pelanggaran selama masa transisi menjelang kampanye resmi. Salah satu fokus utama pengawasan adalah netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Bawaslu telah melayangkan surat imbauan resmi kepada seluruh instansi pemerintah daerah agar menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis, baik langsung maupun lewat media sosial. Tindakan tegas berupa sanksi administratif hingga pidana pemilu menanti bagi oknum ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas demi menjamin keadilan bagi seluruh kontestan.
Selain pengawasan internal birokrasi, kerawanan di media sosial juga menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus aktif melakukan patroli siber guna memantau peredaran konten provokatif, ujaran kebencian, dan berita bohong yang menyasar para kandidat. Langkah preventif ini diambil demi mencegah polarisasi ekstrem di kalangan pendukung. Pendekatan persuasif dilakukan dengan mengajak para tim sukses dan relawan masing-masing pasangan calon untuk bersama-sama mendeklarasikan kampanye damai yang mengedukasi masyarakat.
Masyarakat Banjarmasin sendiri diharapkan menyikapi perbedaan pilihan politik dengan bijak dan dewasa. Karakter masyarakat Banjar yang religius dan menjunjung tinggi nilai gotong royong serta falsafah "Waja Sampai Kaputing" menjadi modal sosial yang kuat untuk menjaga perdamaian. Berbagai tokoh agama dan tokoh pemuda setempat terus menyerukan pesan damai di tempat ibadah maupun forum diskusi publik. Mereka menekankan bahwa pemilu hanyalah sarana konstitusional lima tahunan, sementara persaudaraan dan keutuhan warga kota harus tetap dipertahankan di atas segala kepentingan politik elektoral sesaat.
Dari aspek logistik, Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin terus mematangkan kesiapan gudang penyimpanan dan distribusi logistik pemilu seperti kotak suara, bilik suara, dan surat suara yang nantinya disebarkan ke lima kecamatan. Upaya mitigasi bencana, khususnya banjir luapan sungai atau pasang air laut yang kerap melanda beberapa wilayah Banjarmasin, telah diantisipasi agar tidak mengganggu pemungutan suara. Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan untuk memetakan Tempat Pemungutan Suara yang berada di kawasan rawan genangan guna menyiapkan lokasi alternatif jika terjadi darurat.
Sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat membuat Kota Banjarmasin optimis dapat menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan aman, tertib, dan demokratis. Keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi ini akan menjadi barometer penting bagi stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Harapan besar kini berada di pundak warga kota untuk memilih pemimpin terbaik yang mampu membawa Banjarmasin menjadi kota yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
