 |
| Ilsutrasi AI |
Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur menyimpan paradoks menarik terkait sektor pertanian dan hajat hidup masyarakatnya. Di satu sisi, wilayah yang kini menjadi pusat perhatian nasional ini mencatatkan prestasi gemilang dengan menempati peringkat kedua tertinggi di Indonesia dalam hal Indeks Ketahanan Pangan tepat di bawah Kalimantan Selatan. Namun di balik predikat mentereng tersebut, Benua Etam ternyata masih menyimpan pekerjaan rumah yang berat karena daerah ini belum mampu melepaskan diri dari jerat defisit beras. Ketergantungan pada pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah masih sangat tinggi, padahal kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN diproyeksikan memicu ledakan penduduk. Urbanisasi besar-besaran akibat pembangunan megaproyek tersebut berbanding lurus dengan melonjaknya tingkat konsumsi harian masyarakat, sehingga memacu pemerintah daerah untuk bekerja ekstra keras mengamankan pasokan pangan warganya sebelum krisis ketersediaan terjadi.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, secara terbuka mengakui kondisi defisit yang dihadapi oleh wilayahnya. Berdasarkan perhitungan instansi terkait, total produksi beras yang dihasilkan oleh petani lokal saat ini baru menyentuh angka sekitar seratus tujuh puluh ribu ton per tahun. Di sisi lain, kebutuhan beras masyarakat di provinsi ini tercatat sudah melampaui angka seratus delapan puluh ribu ton setiap tahunnya. Hal ini secara gamblang mengindikasikan adanya selisih kekurangan pasokan internal yang signifikan. Fakta di lapangan inilah yang membuat capaian indeks ketahanan pangan yang tinggi belum selaras dengan kemampuan swasembada daerah. Indikator ketahanan pangan selama ini diukur dari tiga aspek utama, yakni ketersediaan, keterjangkauan, serta akses pangan masyarakat. Kalimantan Timur berhasil mencatatkan nilai yang sangat baik pada aspek keterjangkauan dan akses, tetapi titik lemahnya masih berpusat pada ketersediaan produk lokal yang belum mandiri.
Selama berpuluh-puluh tahun, sebagian besar kebutuhan karbohidrat utama warga Kalimantan Timur disuplai langsung dari provinsi tetangga yang telah lama dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Sebut saja Provinsi Sulawesi Selatan serta beberapa sentra pertanian andalan di Pulau Jawa yang secara rutin mengirimkan ribuan ton beras melintasi lautan untuk menambal kekurangan pasokan di Bumi Mulawarman. Praktik impor antarprovinsi semacam ini bukan tanpa risiko, mengingat stabilitas pasokan sangat rentan terhadap berbagai macam gangguan. Mulai dari cuaca buruk di perairan yang kerap menghambat laju kapal pengangkut, fluktuasi biaya logistik angkutan yang bisa membuat harga jual meroket, hingga ancaman gagal panen di daerah produsen akibat dampak perubahan iklim. Oleh sebab itu, melepaskan diri dari ketergantungan pasokan eksternal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis demi menyokong kehidupan pusat pemerintahan baru di IKN.
Menyadari besarnya urgensi tersebut, kolaborasi yang semakin erat terus dijalin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mengejar target swasembada beras. Berbagai upaya strategis kini mulai digenjot secara masif dan terstruktur di seluruh kabupaten maupun kota. Program prioritas tersebut mencakup perluasan area tanam baru, pelaksanaan cetak sawah rakyat yang melibatkan partisipasi masyarakat, hingga optimalisasi lahan rawa dan sawah tadah hujan yang selama ini kurang dimanfaatkan. Langkah komprehensif ini bertujuan agar lahan garapan yang sebelumnya hanya bisa dipanen satu kali dalam setahun, kini mampu menghasilkan gabah berkualitas tinggi hingga dua atau tiga kali lipat. Pemerintah daerah bertekad untuk mengawal seluruh program rancangan kementerian agar implementasinya benar-benar dirasakan dampaknya oleh kelompok tani di tingkat akar rumput.
Harapan meraih kemandirian pangan sejati belumlah tertutup jika kita melihat tren data statistik terbaru dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Pada awal tahun ini, wilayah tersebut berhasil menunjukkan geliat positif dengan tren peningkatan jumlah panen gabah. Tiga kabupaten utama yakni Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Paser terus tampil konsisten sebagai tulang punggung utama produksi padi daerah. Ketiga wilayah penyangga ini menunjukkan grafik produktivitas yang perlahan merangkak naik berkat penerapan sistem intensifikasi pertanian yang lebih modern. Fakta positif ini membuktikan secara nyata bahwa dengan adanya pendampingan berkelanjutan yang tepat sasaran, serta kepastian penyaluran pupuk bersubsidi dan ketersediaan alat mesin pertanian yang lancar, kapasitas panen daerah masih sangat mampu untuk terus ditingkatkan secara lebih tajam lagi ke depannya.
Namun demikian, jalan menuju swasembada penuh tidak hanya bergantung pada sekadar perluasan lahan sawah dan mesin traktor canggih semata, melainkan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusianya. Fenomena keengganan kelompok generasi muda untuk mau berkeringat menggarap sawah menjadi tantangan sosiologis tersendiri yang harus segera dipecahkan melalui program regenerasi petani muda. Pada akhirnya, percepatan produksi padi di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan Ibu Kota Nusantara bukanlah sekadar urusan pemenuhan angka kebutuhan konsumsi harian masyarakat belaka. Lebih jauh dari itu, hal ini adalah sebuah ikhtiar besar menciptakan kedaulatan pangan nasional sesungguhnya. Proses ini akan mengukuhkan posisi penting wilayah Kalimantan Timur, tidak hanya sebagai etalase birokrasi pemerintahan negara yang megah, tetapi juga sebagai benteng pertahanan ketahanan pangan masa depan yang tangguh, mandiri, dan berkesinambungan.
