 |
| Ilsutrasi AI |
IKNTIME - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi tengah mematangkan rencana ambisius untuk membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan International Financial Center di Tanah Air. Kawasan khusus ini dirancang untuk menjadi magnet baru bagi masuknya arus modal global serta investasi berskala jumbo dari berbagai penjuru dunia. Namun sebuah fakta mengejutkan datang dari meja Kementerian Keuangan terkait penentuan lokasi strategis megaproyek tersebut. Nama Ibu Kota Nusantara yang selama ini digadang-gadang sebagai pusat peradaban dan ekonomi baru justru dicoret dari daftar kandidat utama. Keputusan ini memantik perhatian luas mengingat masifnya upaya pemerintah dalam mempromosikan ibu kota baru tersebut ke kancah mancanegara.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa dengan lugas menepis segala spekulasi yang menyebutkan bahwa kawasan pusat keuangan berkelas dunia itu akan dibangun di tanah Kalimantan Timur. Menurut pandangannya kondisi kawasan pemerintahan baru tersebut saat ini belum memenuhi kualifikasi dasar yang dibutuhkan oleh sebuah ekosistem finansial berskala internasional. Alasan utamanya adalah tingkat keramaian dan perputaran aktivitas ekonomi yang dinilai masih sangat minim. Pernyataan tersebut disampaikannya secara langsung usai merampungkan rapat kerja bersama jajaran anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan pada awal Juli tahun ini. Ia menegaskan bahwa pusat perputaran uang global membutuhkan ekosistem yang hidup dan dinamis setiap saat.
Dalam keterangannya di hadapan para awak media Purbaya menjelaskan bahwa operasional sebuah pusat keuangan mutlak membutuhkan tingkat kunjungan yang sangat padat serta infrastruktur sosial pendukung yang amat memadai. Beliau melontarkan pernyataan singkat namun menohok bahwa kondisi di wilayah Nusantara saat ini masih terlalu sepi untuk bisa menopang aktivitas padat para pialang saham kelas dunia maupun raksasa perbankan internasional. Bagi para investor global faktor kenyamanan mobilitas fasilitas hiburan berkelas serta gaya hidup kosmopolitan menjadi pertimbangan yang sama pentingnya dengan potensi keuntungan bisnis itu sendiri. Jika dipaksakan berdiri di tengah kawasan yang belum sepenuhnya terbentuk secara matang secara demografis proyek ini berisiko ditinggalkan.
Sebagai ganti dari ibu kota baru tersebut pemerintah kini mengarahkan fokus sepenuhnya ke Pulau Dewata. Bali dipandang sebagai kandidat paling rasional dan menjanjikan untuk menampung kawasan ekonomi khusus di sektor finansial ini. Lebih lanjut Menteri Keuangan membocorkan bahwa saat ini telah ada beberapa titik alternatif di Bali yang sedang dikaji secara mendalam. Tidak hanya mengandalkan satu lokasi terpusat kajian tersebut bahkan membuka peluang agar infrastruktur keuangan ini disebar pada dua hingga tiga titik strategis di seluruh wilayah tersebut. Reputasi Bali yang telah mendunia sebagai surga pariwisata memberikan nilai tambah luar biasa berupa kenyamanan tingkat tinggi bagi para ekspatriat dan pemodal asing yang kelak akan menetap dan menjalankan roda bisnisnya dari sana.
Konsep pengembangan kawasan ini rupanya telah dirancang dengan sangat matang dan terukur. Pemerintah memastikan tidak akan meniru mentah-mentah model pusat keuangan dari negara tetangga seperti Singapura. Purbaya beralasan bahwa Singapura merupakan sebuah negara kota dengan yurisdiksi hukum yang berlaku menyeluruh di seluruh daratannya. Sebaliknya Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dinilai lebih membutuhkan model pengembangan yang bersifat kawasan khusus atau berkonsep wilayah tertutup yang sering disebut dengan istilah enclave. Dengan model ini aturan perpajakan maupun regulasi perbankan yang sangat longgar hanya akan berlaku secara eksklusif di dalam pagar kawasan tersebut tanpa mengganggu atau merusak sistem hukum perpajakan yang berlaku secara nasional.
Untuk mewujudkan visi ambisius tersebut jajaran kabinet kini tengah melirik kesuksesan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Model cemerlang yang diterapkan oleh Abu Dhabi Global Market serta Dubai International Financial Centre di Uni Emirat Arab dianggap sebagai referensi paling sempurna untuk diadopsi di Tanah Air. Kawasan-kawasan tersebut selama ini terbukti sukses luar biasa menyedot triliunan likuiditas global berkat tawaran insentif perpajakan yang sangat agresif dan bersahabat dengan iklim bisnis. Salah satu strategi pemanis andalan yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah Indonesia adalah potensi pemberian insentif pembebasan pajak atau pengenaan tarif pajak korporasi hingga menyentuh persentase nol persen untuk kategori pendapatan bisnis tertentu.
Langkah progresif ini sejatinya lahir dari kesadaran atas tertinggalnya volume penyerapan investasi langsung Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga. Data ekonomi terbaru menunjukkan bahwa arus investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia secara keseluruhan masih berkisar di angka dua ribu dua ratus triliun rupiah. Angka ini terlihat masih jauh tertinggal jika disandingkan dengan derasnya arus modal yang transit di wilayah Singapura yang nilainya mampu menembus lebih dari lima ribu triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga telah menekankan bahwa miliaran dolar dana investasi global selama ini hanya mengalir ke negara transit sebelum diteruskan ke proyek riil. Keberadaan pasar keuangan khusus akan memutus rantai tersebut.
Kini seluruh instrumen pemerintahan tengah berpacu melawan waktu untuk segera merampungkan payung hukum kokoh yang akan menaungi pendirian zona khusus tersebut. Rancangan Undang-Undang mengenai Pusat Finansial Internasional Indonesia ditargetkan dapat segera disahkan oleh institusi legislatif paling lambat pada bulan Juli tahun ini. Apabila landasan regulasi tersebut resmi berlaku proses pembangunan infrastruktur fisik beserta penyiapan kerangka kelembagaan dapat segera dimulai. Pada akhirnya dinamika kebijakan ini menjadi bentuk penegasan kuat dari pemerintah bahwa pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara akan lebih difokuskan sebagai jantung pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu pusat penarikan permodalan global diserahkan kepada daerah yang lebih siap.
