 |
| Ilustrasi AI |
Tanjung Selor – Inflasi Provinsi Kalimantan Utara
(Kaltara) pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,57 persen secara bulanan
(month-to-month). Kenaikan ini terutama dipicu oleh lonjakan harga cabai rawit,
daging ayam ras, dan tarif angkutan udara jelang Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) Idulfitri.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara mencatat Indeks
Harga Konsumen (IHK) naik dari 109,06 pada Februari menjadi 109,68 pada Maret
2026. Kepala BPS Kaltara, Mustaqim, menyatakan bahwa kelompok makanan, minuman,
dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan inflasi kelompok
sebesar 1,53 persen.
“Komoditas yang mendorong inflasi antara lain cabai rawit
dengan andil 0,24 persen, daging ayam ras 0,13 persen, angkutan udara 0,10
persen, ikan bandeng atau ikan bolu serta telur ayam ras masing-masing dengan
andil 0,05 persen,” jelas Mustaqim.
Lonjakan harga cabai rawit dan daging ayam ras terjadi
seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang
Lebaran. Sementara kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi tingginya
mobilitas masyarakat yang menggunakan pesawat sebagai moda transportasi utama
di Kaltara, yang wilayahnya masih bergantung pada konektivitas udara antarpulau
dan antardaerah.
Inflasi Maret ini terjadi di seluruh wilayah pemantauan IHK
di Kaltara, yaitu Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan. Secara tahunan
(year-on-year), inflasi Kaltara pada Maret 2026 mencapai 3,12 persen, sementara
inflasi tahun kalender (year-to-date) tercatat 1,14 persen.
Pada level tahunan, tekanan inflasi terutama berasal dari
kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik 6,67
persen, serta kelompok kesehatan yang melonjak hingga 8,01 persen. Komoditas
dominan penyumbang inflasi tahunan meliputi tarif listrik, tarif air minum,
layanan rumah sakit, beras, dan angkutan udara.
Per wilayah, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Tarakan
sebesar 3,81 persen, disusul Tanjung Selor 3,06 persen, dan Nunukan 1,96
persen. Meski demikian, secara keseluruhan inflasi Kaltara masih berada dalam
kategori terkendali.
Beberapa komoditas justru memberikan deflasi yang menahan
laju inflasi, di antaranya emas perhiasan dengan deflasi 0,06 persen, sawi
hijau, kangkung, dan angkutan laut masing-masing 0,03 persen, serta bayam 0,01
persen.
Mustaqim menjelaskan bahwa pola inflasi Maret ini mengikuti
tren musiman jelang HBKN, di mana permintaan pangan dan transportasi biasanya
meningkat tajam. Namun, pihaknya terus memantau agar tekanan harga tidak
melampaui target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah.
Kenaikan harga pangan seperti cabai dan ayam serta tarif
angkutan udara berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah
tangga menengah ke bawah yang sensitif terhadap fluktuasi harga kebutuhan
pokok. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan Bank
Indonesia Perwakilan Kaltara.
Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) terus melakukan berbagai langkah antisipasi, antara lain operasi
pasar murah, pemantauan pasokan barang, serta koordinasi dengan distributor dan
pedagang untuk menjaga kestabilan harga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat
meredam tekanan inflasi menjelang dan pasca-Lebaran.
BI Kaltara juga aktif melakukan sinergi dengan pemerintah
daerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, khususnya komoditas
strategis seperti beras, cabai, daging ayam, dan telur. Program Ketersediaan
Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) terus digencarkan di berbagai pasar
tradisional di Tarakan, Bulungan, dan Nunukan.
Meski inflasi Maret masih terkendali, para ekonom
mengingatkan pentingnya diversifikasi pasokan pangan agar Kaltara tidak terlalu
bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Pengembangan kawasan produksi
cabai, sayuran, dan peternakan ayam lokal menjadi salah satu solusi jangka
panjang yang perlu dipercepat.
Inflasi yang stabil menjadi kunci utama menjaga daya beli
masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kondisi geografis
Kaltara yang unik, penguatan infrastruktur logistik dan ketahanan pangan lokal
akan sangat menentukan kestabilan harga ke depan.
BPS Kaltara akan terus merilis data inflasi secara berkala
sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan. Masyarakat juga diimbau untuk
bijak dalam berbelanja dan memanfaatkan produk lokal agar dapat membantu
menekan tekanan inflasi dari komoditas impor atau antarpulau.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, BI, pelaku
usaha, dan masyarakat, diharapkan inflasi Kaltara dapat tetap terkendali
sepanjang tahun 2026 meski menghadapi berbagai tantangan musiman dan global.
