Pontianak – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
merespons dengan santai dan rendah hati tantangan yang dilontarkan Wakil
Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar) Krisantus Kurniawan. Dedi
Mulyadi menyampaikan permohonan maaf jika capaian pembangunan infrastruktur di
Jawa Barat dianggap menyinggung daerah lain, sekaligus menegaskan bahwa ia
tidak pernah bermaksud membandingkan kinerja antarprovinsi.
Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui unggahan di
akun Instagram pribadinya pada Sabtu (11/4/2026). “Buat Bapak Wakil Gubernur
Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya. Mohon maaf
saya selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Barat tidak ada
maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain,” tulis Dedi Mulyadi, seperti
dikutip berbagai media nasional termasuk Kompas.com dan Tribunnews.
Ia menambahkan, “Kami juga memahami setiap daerah punya
tantangannya sendiri-sendiri dan persoalan fiskal masing-masing. Saya juga
mohon maaf apabila apa yang dilakukan di Jawa Barat menyinggung daerah lain.
Semoga kita bisa bersama-sama untuk terus melayani masyarakat dengan baik.”
Respons ini muncul setelah Krisantus Kurniawan menyatakan
siap “mencium lutut” jika Dedi Mulyadi mampu membangun infrastruktur jalan di
Kalimantan Barat hanya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sebesar Rp6 triliun, sebagaimana yang diklaim dilakukan di Jawa
Barat. Pernyataan Wagub Kalbar itu beredar viral di media sosial setelah muncul
perbandingan kondisi jalan antara Kalbar dan Jabar.
Kontroversi bermula ketika netizen dan beberapa pihak di
media sosial sering membanding-bandingkan capaian pembangunan infrastruktur
Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi dengan daerah lain, termasuk
Kalimantan Barat. Krisantus Kurniawan merasa perbandingan tersebut tidak adil
karena setiap provinsi memiliki karakteristik geografis, tantangan fiskal, dan
keterbatasan anggaran yang berbeda.
Wagub Kalbar menantang Dedi Mulyadi untuk memimpin
pembangunan di Kalbar dengan anggaran terbatas tersebut. Pernyataan bernada
emosional itu langsung menjadi sorotan publik dan memicu diskusi luas tentang
otonomi daerah serta realitas pembangunan di Indonesia yang sangat beragam.
Dedi Mulyadi memilih tidak membalas dengan nada yang sama.
Sebaliknya, ia merespons dengan nada damai, menghargai kritik, dan langsung
meminta maaf agar tidak ada kesan saling menjatuhkan antardaerah. “Pembangunan
daerah tak pernah bisa dibandingkan secara apple to apple karena setiap wilayah
punya tantangan dan potensi yang unik,” tegasnya secara tidak langsung melalui
klarifikasi tersebut.
Banyak pihak mengapresiasi respons Dedi Mulyadi, alih-alih
membela diri atau membalas tantangan, Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang
Dedi ini justru mengajak semua pihak untuk fokus pada tugas masing-masing:
melayani masyarakat sebaik mungkin.
Dedi menekankan bahwa pembangunan di Jawa Barat selama ini
dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, tanpa
niat sedikit pun untuk menyindir atau membandingkan dengan provinsi lain. “Kami
hanya bekerja untuk masyarakat Jawa Barat sesuai dengan kewenangan dan anggaran
yang tersedia,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di era
otonomi daerah, setiap kepala daerah dihadapkan pada kondisi yang berbeda. Jawa
Barat dengan jumlah penduduk besar, basis industri, dan APBD yang relatif lebih
kuat tentu memiliki dinamika tersendiri dibandingkan provinsi di wilayah
Kalimantan yang memiliki tantangan infrastruktur jalan lintas pedalaman dan
geografi yang luas.
Kasus ini menarik perhatian karena menunjukkan betapa
sensitifnya isu perbandingan kinerja antardaerah di media sosial. Meski awalnya
memicu polemik, respons Dedi Mulyadi justru membuka peluang dialog yang lebih
sehat. Ia bahkan mengajak semua pemimpin daerah untuk saling mendukung dan
belajar, bukan saling menantang atau memperuncing perbedaan.
Di kalangan pengamat politik dan pemerintahan daerah, sikap
Dedi Mulyadi ini dinilai sebagai contoh kepemimpinan yang matang. Alih-alih
memanfaatkan viralitas untuk popularitas, ia memilih jalan rekonsiliasi dengan
meminta maaf dan mengakui perbedaan antardaerah.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada
tanggapan lanjutan dari Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan terhadap klarifikasi
Dedi Mulyadi. Publik menanti apakah kedua belah pihak dapat menjalin komunikasi
yang lebih baik ke depannya untuk kepentingan pembangunan nasional secara
keseluruhan.
Dedi Mulyadi berulang kali menegaskan bahwa setiap daerah
sebaiknya berkonsentrasi pada prioritas masing-masing. Jawa Barat, misalnya,
tengah gencar membangun infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas publik
untuk mendukung mobilitas penduduk yang padat. Sementara Kalimantan Barat
memiliki tantangan sendiri dalam menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dan
mengoptimalkan sumber daya alam.
“Lebih baik kita semua bekerja keras di daerah masing-masing
sesuai kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat,” pesan Dedi. Ia juga berharap
agar perdebatan semacam ini tidak berkepanjangan dan tidak mengganggu semangat
gotong royong antardaerah di Indonesia.
