 |
| Ilustrasi AI |
IKN – Tokoh suku Dayak, Panglima Jilah dari pasukan
Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), mempertanyakan kelanjutan
pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN). Janji ini pernah
disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di masa lalu, namun hingga
kini belum ada kejelasan realisasi. Pertanyaan ini muncul dalam pertemuan
tertutup antara Panglima Jilah dan Jokowi di kediaman mantan presiden di Kota
Solo, Kamis (5/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu dihadiri
rombongan kecil dari masyarakat Dayak. Awalnya, diskusi membahas kelanjutan
pembangunan IKN secara umum, tapi kemudian melebar ke isu Dayak Center. Bagi
masyarakat Dayak, pusat ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol pengakuan
budaya dan peluang ekonomi yang telah lama dinantikan.
“Kami berharap kepastian Dayak Center,” ujar Panglima Jilah
usai pertemuan, seperti dikutip Media Indonesia, Kamis (5/3/2026).
Latar Belakang Janji Dayak Center
Dayak Center pertama kali dibahas sebagai bagian dari visi
inklusif IKN, di mana masyarakat adat Kalimantan diharapkan terlibat aktif.
Jokowi pernah menjanjikan pembangunannya untuk menghormati peran suku Dayak
sebagai pemilik tanah asli di wilayah tersebut. Rencana awal mencakup galeri
seni, pusat Usaha Kecil Menengah (UKM), serta ruang penampilan budaya, adat,
tradisi, dan tarian Dayak.
Menurut Panglima Jilah, keberadaan Dayak Center diharapkan
memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat Dayak. “Nantinya,
keberadaan Dayak Center, diharapkan berdampak kepada perekonomian masyarakat
Dayak. Saat rancangan, di Dayak Center akan ada galeri, dan UKM, yang bisa
meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, pusat ini akan menjadi wadah untuk
memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada pengunjung nasional maupun
internasional. “Dayak Center juga akan menampilkan budaya, adat, tradisi dan
tarian Dayak,” tambah Panglima Jilah.
Janji ini muncul di tengah pembangunan masif IKN yang
digadang-gadang sebagai ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan. Namun,
seiring berjalannya waktu, fokus pemerintah lebih banyak pada infrastruktur
inti seperti jalan, gedung pemerintahan, dan rehabilitasi lahan, sementara
proyek pendukung seperti Dayak Center tampak terabaikan.
Respons Jokowi dan Harapan Percepatan
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi merespons positif aspirasi
masyarakat Dayak. Panglima Jilah menyatakan bahwa mantan presiden sangat
mendukung ide tersebut. “Respons Pak Jokowi sangat mendukung. Dayak Center
harus ada di IKN,” ungkapnya.
Meski demikian, diskusi tidak menghasilkan komitmen konkret.
Panglima Jilah berharap aspirasi ini bisa diteruskan ke pemerintah pusat saat
ini. “Aspirasi kami, pembangunan Dayak Center dapat segera terealisasi. Sebab
warga Dayak sudah menunggu berdirinya Dayak Center di IKN. Kemungkinan dibangun
tahun ini atau tahun depan. Kami harapkan bisa diteruskan ke pemerintah pusat,”
tegasnya.
Harapan ini mencerminkan kegelisahan masyarakat Dayak yang
merasa janji lama belum terealisasi. Sebagai pemimpin TBBR, Panglima Jilah
mewakili suara ribuan warga adat yang telah mendukung pemindahan ibu kota ke
Kalimantan, tapi kini mempertanyakan manfaat langsung bagi mereka.
Dampak Ekonomi dan Budaya bagi Masyarakat Dayak
Pembangunan Dayak Center bukan hanya soal simbolis. Di
tengah transisi IKN, masyarakat Dayak menghadapi berbagai tantangan, termasuk
perubahan lahan dan peluang ekonomi baru. Pusat ini bisa menjadi katalisator
untuk meningkatkan pendapatan melalui UKM berbasis budaya, seperti kerajinan
tangan, makanan tradisional, dan pertunjukan seni.
Lebih jauh, Dayak Center akan memperkuat identitas adat di
tengah modernisasi. Suku Dayak, yang mendiami sebagian besar Kalimantan,
memiliki warisan kaya seperti tarian tradisional dan adat istiadat yang unik.
Kehadiran pusat ini di IKN bisa menjadi jembatan antara tradisi dan kemajuan,
mencegah marginalisasi budaya lokal.
Sebagai jurnalis yang mengamati isu masyarakat adat di
Kalimantan, saya melihat pertanyaan Panglima Jilah ini sebagai pengingat
penting. Pembangunan nasional seperti IKN harus inklusif, tidak hanya untuk
elite pusat tapi juga untuk warga lokal. Janji Jokowi yang mendukung perlu
diwujudkan agar kepercayaan masyarakat Dayak tetap terjaga.
Saat ini, belum ada respons resmi dari Otorita IKN atau pemerintah pusat terkait aspirasi ini. Namun, dengan dukungan Jokowi, diharapkan ada percepatan. Tantangan utama adalah alokasi anggaran di tengah prioritas infrastruktur lain, tapi peluang integrasi dengan program rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial bisa menjadi solusi.
Publik, khususnya masyarakat Dayak, menanti kepastian.
Apakah Dayak Center akan dibangun tahun ini atau depan? Pertemuan di Solo ini
bisa menjadi titik balik, asal aspirasi benar-benar diteruskan.
Yang jelas, suku Dayak telah menyuarakan harapannya. Kini
giliran pemerintah menjawab agar IKN benar-benar menjadi ibu kota untuk semua,
termasuk penghormatan terhadap janji lama Jokowi. Pembangunan yang adil akan
memperkuat fondasi Nusantara sebagai simbol persatuan bangsa.
