 |
| Ilustrasi AI |
Tarakan – Akses listrik masih menjadi tantangan besar
di Kalimantan Utara (Kaltara), dengan lebih dari 100 desa yang belum teraliri
listrik hingga kini. Kondisi ini menarik perhatian serius dari anggota Komisi
VII DPR RI Daerah Pemilihan Kaltara, Rahmawati, yang menegaskan komitmennya
untuk memperjuangkan pemerataan infrastruktur dasar, termasuk target akses
listrik 100 persen hingga ke wilayah terpencil dan perbatasan.
Pernyataan ini disampaikan Rahmawati di sela-sela penyerahan
simbolis Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025 kepada masyarakat di
Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Rabu (4/3/2026).
“Listrik adalah kebutuhan dasar dan simbol kemajuan, terutama bagi masyarakat
perbatasan,” ujar Rahmawati, istri Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.
Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergi antara
pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
Pemprov Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta PT PLN (Persero) dalam
program BPBL. “Kami berharap fasilitas BPBL ini digunakan sebaik-baiknya untuk
kegiatan yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tuturnya.
Program BPBL ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam
pemerataan akses energi dan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya di
wilayah perbatasan provinsi termuda Indonesia ini. Di tempat yang sama,
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto menegaskan peran vital
listrik dalam kehidupan sehari-hari. “Listrik bukan hanya untuk penerangan,
tetapi untuk mendukung pendidikan anak-anak, layanan kesehatan dan usaha
masyarakat,” kata Denny.
Pada tahun 2025, total penerima manfaat BPBL mencapai 1.787
rumah tangga, dengan rincian 1.516 rumah tangga dibiayai melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 271 rumah tangga melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. Denny berharap bantuan ini
dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi
keluarga.
Kondisi akses listrik di Kaltara memang menjadi sorotan
nasional. Sebagai provinsi perbatasan dengan Malaysia, Kaltara memiliki
tantangan geografis yang rumit, termasuk pulau-pulau kecil dan desa terpencil
di pedalaman. Data Pemprov Kaltara menunjukkan bahwa meski rasio elektrifikasi
telah meningkat signifikan sejak provinsi ini berdiri pada 2012, masih ada
lebih dari 100 desa yang gelap gulita, terutama di Kabupaten Nunukan, Malinau,
dan Tana Tidung. Hal ini berdampak pada produktivitas masyarakat, di mana
anak-anak kesulitan belajar malam hari, puskesmas terbatas dalam operasional,
dan usaha kecil sulit berkembang tanpa listrik stabil.
Rahmawati, sebagai wakil rakyat di parlemen, menjanjikan
akan terus memperjuangkan anggaran dan kebijakan pusat untuk mempercepat
elektrifikasi. Komisi VII DPR RI yang membidangi energi memang sering membahas
isu ini, dan Rahmawati bertekad membawa suara Kaltara ke tingkat nasional. “Di
parlemen, saya akan perjuangkan target 100 persen Kaltara berlistrik,”
tegasnya. Upaya ini selaras dengan program nasional pemerintah untuk mencapai
rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh Indonesia, meski tantangan di daerah
perbatasan seperti Kaltara lebih kompleks akibat infrastruktur yang mahal dan
medan sulit.
Sinergi dengan PLN menjadi kunci. PT PLN (Persero) Unit
Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara telah aktif membangun jaringan
listrik, termasuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk daerah
terpencil. Namun, tantangan seperti cuaca ekstrem dan biaya logistik tinggi
sering menghambat progres. Program BPBL tahun 2025 ini menjadi salah satu
solusi cepat untuk menjangkau rumah tangga miskin yang belum terhubung ke
jaringan PLN.
Dari perspektif masyarakat, bantuan ini sangat dinanti. Di
Desa Setabu, misalnya, warga yang menerima BPBL menyambut gembira. Salah
seorang penerima, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa listrik akan
memudahkan usaha rumahan seperti pengolahan ikan asin. “Dulu kami pakai genset,
mahal bahan bakarnya. Sekarang bisa hemat dan anak-anak bisa belajar lebih
baik,” katanya.
Sekprov Denny juga menekankan pentingnya pemanfaatan
produktif. “Jangan hanya untuk penerangan, tapi gunakan untuk usaha seperti
mesin penggiling atau pendingin ikan,” sarannya. Ini sejalan dengan visi
Pemprov Kaltara untuk mendorong ekonomi berbasis sumber daya lokal, di mana
listrik menjadi fondasi utama.
Sebagai jurnalis yang mengikuti isu pembangunan di Kaltara
selama bertahun-tahun, saya melihat komitmen Rahmawati ini sebagai angin segar.
Provinsi ini sering tertinggal dibanding saudara-saudaranya di Kalimantan
karena usia muda dan keterbatasan anggaran. Namun, dengan dukungan parlemen dan
sinergi pusat-daerah, target 100 persen elektrifikasi bukan mimpi. Data
Kementerian ESDM menunjukkan rasio elektrifikasi Kaltara telah mencapai sekitar
90 persen pada akhir 2025, tapi sisanya yang 10 persen itu berada di wilayah
paling sulit dijangkau.
Penyerahan BPBL di Sebatik Barat juga simbolis, mengingat
pulau ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Masyarakat perbatasan sering
membandingkan infrastruktur dengan negara tetangga, di mana listrik sudah
merata. Oleh karena itu, percepatan ini bukan hanya soal kebutuhan, tapi juga
martabat nasional.
Dengan 1.787 rumah tangga yang terbantu tahun ini, langkah
selanjutnya adalah memastikan pemeliharaan dan perluasan jaringan. PLN
diharapkan terus berinovasi dengan energi terbarukan untuk daerah terisolir.
Rahmawati telah menyuarakan komitmennya di parlemen; kini saatnya aksi nyata
dari semua pihak untuk mewujudkan Kaltara yang terang benderang.
