 |
| Ilustrasi AI |
IKN – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) baru saja
merayakan ulang tahun ke-24 dengan kabar positif yang jarang terjadi di tengah
gejolak pembangunan nasional. Angka kemiskinan di daerah ini berhasil
diturunkan secara signifikan, bahkan saat wilayahnya tengah menjadi gerbang
utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Data resmi Badan Pusat Statistik
(BPS) yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD PPU pada Rabu, 11 Maret 2026,
menjadi bukti nyata bahwa upaya pemerintah daerah membuahkan hasil di tengah berbagai
tantangan.
Menurut catatan BPS, tingkat kemiskinan di PPU turun dari
6,69 persen pada tahun 2024 menjadi 5,58 persen pada 2025. Penurunan ini bukan
sekadar angka kecil. Dalam kurun waktu satu tahun saja, sebanyak 1.440 jiwa
berhasil keluar dari garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pun menyusut dari
10.780 jiwa menjadi 9.340 jiwa. Capaian ini disampaikan langsung oleh
Pemerintah Kabupaten PPU saat memaparkan kondisi pembangunan daerah di usia
ke-24 tahun Kabupaten Penajam Paser Utara.
Bagi sebuah daerah yang posisinya strategis sebagai pintu
masuk IKN, penurunan kemiskinan seperti ini terasa istimewa. IKN yang sedang
dibangun pemerintah pusat membawa harapan sekaligus tekanan. Banyak warga
khawatir bahwa pembangunan megah itu justru akan meninggalkan masyarakat lokal
sebagai penonton. Namun, data BPS membuktikan sebaliknya. Pemerintah daerah
berhasil menjaga keseimbangan antara mendukung transisi IKN dan melindungi
kesejahteraan rakyatnya.
Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin,
menegaskan komitmen tersebut dalam rapat paripurna. “Ini adalah tanggung jawab
besar. Kita harus memastikan warga PPU tidak hanya jadi penonton, tapi mampu
berdaya saing secara berkelanjutan,” ujarnya dengan tegas. Pernyataan itu
mencerminkan sikap Pemkab PPU yang tidak mau menyerah pada keterbatasan
anggaran. Meski kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan, strategi
penghematan di level birokrasi tetap diiringi program-program langsung yang
menyentuh masyarakat.
Salah satu program unggulan yang terus digenjot adalah Kartu
Penajam Cerdas (KPC). Saat ini, program beasiswa dan bantuan pendidikan
tersebut sudah menjangkau 5.404 siswa. Pemerintah daerah berencana memperluas
jangkauannya hingga jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah
(MTs) mulai tahun 2026. Langkah ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, agar warga PPU
siap bersaing di tengah gelombang tenaga kerja yang akan masuk seiring
pembangunan IKN.
Di balik angka-angka positif ini, Pemkab PPU juga terbuka
soal tantangan. Penurunan kapasitas fiskal menjadi isu utama yang dihadapi.
Namun, pihaknya menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi
alasan untuk menghentikan upaya peningkatan kesejahteraan. Penghematan
dilakukan di sektor birokrasi, sementara alokasi untuk program sosial dan
pemberdayaan masyarakat tetap diprioritaskan. Pendekatan ini terbukti efektif,
karena penurunan kemiskinan terjadi persis di saat transisi IKN mulai memasuki fase
krusial.
Perayaan HUT ke-24 PPU yang mengusung tema “Harmoni dalam
Kolaborasi” memang digelar sederhana, sesuai dengan semangat efisiensi. Namun,
di balik kesederhanaan itu, ada prestasi nyata yang patut diapresiasi.
Kabupaten yang dimekarkan pada 2002 ini kini berada di persimpangan sejarah.
Dari daerah yang dulu bergantung pada sektor primer, PPU kini bertransformasi
menjadi penyangga utama ibu kota baru. Penurunan kemiskinan 1,11 persen dalam
satu tahun ini menjadi sinyal kuat bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah,
pusat, dan masyarakat mulai membuahkan hasil.
Bagi masyarakat PPU, angka ini bukan sekadar statistik.
Setiap jiwa yang keluar dari kemiskinan berarti satu keluarga yang bisa makan
lebih layak, anak-anak yang bisa sekolah tanpa putus, dan orang tua yang tidak
lagi khawatir soal biaya kesehatan. Wakil Bupati Abdul Waris Muin berulang kali
menekankan bahwa pembangunan IKN harus dirasakan manfaatnya oleh warga lokal.
“Kita tidak mau hanya menjadi penyuplai lahan dan tenaga kasar. Warga PPU harus
punya skill, pendidikan, dan peluang ekonomi yang setara,” katanya dalam
berbagai kesempatan.
Di tengah sorotan nasional terhadap IKN, prestasi PPU ini
layak menjadi contoh. Banyak daerah lain di sekitar ibu kota baru masih
bergulat dengan angka kemiskinan yang stagnan atau bahkan naik. Sementara PPU
justru mampu menekannya meski menghadapi tekanan inflasi, migrasi penduduk, dan
perubahan struktur ekonomi. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan yang
holistik: menggabungkan penghematan anggaran dengan program pemberdayaan
langsung.
Ke depan, Pemkab PPU memiliki pekerjaan rumah yang tidak
ringan. Program KPC harus terus dievaluasi agar benar-benar menghasilkan
lulusan yang kompetitif. Sektor UMKM juga perlu didorong agar mampu menyerap
tenaga kerja lokal yang semakin banyak. Selain itu, koordinasi dengan
pemerintah pusat mengenai dana transfer dan proyek infrastruktur IKN harus
semakin intensif. Jika semua berjalan sesuai rencana, penurunan kemiskinan ini
bukan akhir, melainkan awal dari era baru kesejahteraan di Penajam Paser Utara.
Hari ini, saat Kabupaten Penajam Paser Utara genap berusia
24 tahun, warganya boleh sedikit bernapas lega. Angka kemiskinan yang terus
turun di tengah transisi IKN menjadi bukti bahwa mimpi besar ibu kota baru
tidak harus mengorbankan masyarakat kecil. Dengan semangat “Harmoni dalam
Kolaborasi” yang diusung dalam HUT kali ini, PPU tampaknya siap melangkah lebih
jauh. Bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai pelaku utama dalam
pembangunan nasional.
Data BPS yang dirilis dan disampaikan dalam rapat paripurna
menjadi pengingat penting bagi seluruh stakeholder. Kemiskinan bukan takdir,
melainkan bisa diatasi dengan kebijakan yang tepat, meski di tengah
keterbatasan. Penurunan dari 6,69 persen ke 5,58 persen dalam satu tahun ini
layak dicatat sebagai salah satu pencapaian terbaik di era transisi IKN. Bagi
PPU, usia 24 tahun bukan lagi angka biasa. Ini adalah usia di mana daerah ini
mulai membuktikan bahwa pembangunan besar bisa berjalan berdampingan dengan
keadilan sosial.
