 |
| Ilustrasi AI |
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
(Kalteng) secara resmi meluncurkan serangkaian program strategis di sektor
pendidikan untuk memperkuat akses dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Acara
yang digelar di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (5/3/2026),
menjadi momentum penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang merata bagi
seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai. Langkah ini tidak hanya menjawab
tantangan akses pendidikan di daerah terpencil, tapi juga mendukung visi
nasional Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan SDM yang beretika dan
kompetitif.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memimpin langsung
peluncuran tersebut, menekankan bahwa program ini bukan seremoni belaka,
melainkan komitmen nyata untuk memastikan setiap anak Kalteng mendapatkan hak
pendidikan layak. “Hari ini kita telah menyaksikan bersama launching berbagai
program strategis pendidikan di Kalimantan Tengah, mulai dari Program D-1
Vokasi Pertanian UMPR, bantuan seragam sekolah, pendidikan dokter spesialis
kandungan di Universitas Palangka Raya, hingga penandatanganan kerja sama dengan
perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah. Ini bukan sekadar acara seremonial,
tetapi langkah dan komitmen nyata kita untuk memastikan setiap putra-putri
Kalteng bisa mendapatkan haknya mengenyam pendidikan yang layak dan
berkualitas,” ujar Agustiar.
Peluncuran ini mencakup empat agenda utama yang dirancang
untuk menjangkau berbagai tingkatan pendidikan. Pertama, Program D-1 Vokasi
Pertanian di Akademi Komunitas Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR),
yang bertujuan meningkatkan keterampilan vokasi di bidang pertanian. Program
ini diharapkan mendukung ketahanan pangan lokal dan membuka peluang kerja bagi
pemuda daerah, sekaligus mengintegrasikan pendidikan dengan kebutuhan ekonomi
Kalteng yang berbasis agraria.
Kedua, bantuan seragam sekolah bagi siswa SMA/SMK/SKH dari
keluarga kurang mampu. Bantuan ini menyasar lebih dari 60 ribu siswa di seluruh
Kalteng, meliputi seragam olahraga, seragam batik Huma Betang, seragam putih
abu-abu, seragam Pramuka lengkap, sepatu, topi, dasi, serta ikat pinggang.
Inisiatif ini langsung mengurangi beban ekonomi orang tua, sehingga partisipasi
sekolah meningkat dan angka putus sekolah menurun. Agustiar menambahkan, “Kami
tidak ingin melihat ada putra-putri Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah,
tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat, bahkan tidak bisa makan. Oleh karena
itu, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pembangunan
daerah.”
Ketiga, peluncuran Program Pendidikan Dokter Spesialis
Obstetri dan Ginekologi (PPDS Obgin) di Universitas Palangka Raya. Program ini
menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan reproduksi di
daerah, sekaligus meningkatkan ketersediaan tenaga medis spesialis. Dengan ini,
Kalteng diharapkan lebih mandiri dalam menangani isu kesehatan ibu dan anak,
yang selama ini menjadi tantangan di wilayah pedalaman.
Keempat, penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov
Kalteng dengan 36 perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah tersebut. Kerja
sama ini fokus pada kolaborasi dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi,
integrasi sains dan teknologi, serta pembangunan SDM yang selaras dengan kaidah
Belom Bahadat – nilai budaya lokal yang menekankan etika dan inklusivitas.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung dalam
laporannya menyatakan bahwa program ini sejalan dengan visi misi Gubernur dan
Wakil Gubernur, khususnya misi kedua tentang peningkatan pendidikan untuk SDM
beretika melalui pendidikan inklusif. Ia juga menyoroti dukungan terhadap
agenda nasional Asta Cita Presiden, yang menekankan pembangunan SDM melalui
pendidikan, sains, teknologi, dan kesehatan.
Meski menghadapi penurunan APBD drastis dari Rp10,2 triliun
pada 2025 menjadi Rp5,4 triliun pada 2026 akibat kebijakan efisiensi nasional,
Agustiar menegaskan komitmen tidak goyah. “Kita mengetahui adanya efisiensi
anggaran yang menyebabkan APBD Provinsi Kalimantan Tengah turun cukup drastis.
Namun hal itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk mengurangi komitmen terhadap
pembangunan pendidikan,” katanya. Program unggulan seperti Satu Rumah Satu
Sarjana, Sekolah Gratis, dan Kartu Huma Betang Sejahtera tetap menjadi
prioritas untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi,
Sains dan Teknologi Dr. Fauzan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, Wakil Gubernur Edy
Pratowo, unsur Forkopimda, serta perwakilan perguruan tinggi dan pelajar yang
ikut secara daring. Kehadiran mereka menandakan dukungan lintas sektor untuk
visi Kalteng yang lebih maju dan bermartabat.
Sebagai jurnalis yang mengamati isu pendidikan di Kalimantan
selama bertahun-tahun, saya melihat peluncuran ini sebagai respons tepat
terhadap disparitas akses pendidikan di Kalteng. Wilayah ini sering kali
tertinggal karena faktor geografis, di mana desa-desa terpencil sulit
dijangkau. Program vokasi pertanian dan dokter spesialis, misalnya, langsung
menyentuh kebutuhan lokal seperti ketahanan pangan dan kesehatan. Sementara
bantuan seragam sekolah menjadi solusi praktis untuk keluarga miskin, yang sering
kali memilih bekerja daripada sekolah karena biaya seragam.
Pendidikan memang fondasi pembangunan, seperti yang
ditegaskan Agustiar: “Pendidikan adalah fondasi sekaligus investasi masa depan.
Pendidikan akan memutus mata rantai kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian.
Maju mundurnya suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya
manusianya.” Dengan anggaran terbatas, efisiensi dan kolaborasi dengan
perguruan tinggi menjadi kunci. Harapannya, program ini tidak berhenti di
peluncuran, tapi diimplementasikan secara merata hingga ke pelosok.
Publik kini menanti realisasi bantuan bagi 60 ribu siswa dan
pengembangan program vokasi. Jika berhasil, Kalteng bisa menjadi model bagi
provinsi lain dalam membangun SDM unggul di tengah keterbatasan. Peluncuran ini
membuktikan bahwa komitmen pendidikan tetap kuat, meski anggaran menurun, demi
masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda.
