 |
| Ilustrasi AI |
Samarinda – Di balik gemerlap pembangunan Ibu Kota Nusantara
(IKN) dan proyek-proyek strategis nasional lainnya, realitas pendidikan di
pelosok Kalimantan Timur masih menyisakan cerita pilu. Banyak desa di
kabupaten-kabupaten pedalaman belum memiliki fasilitas sekolah menengah atas
(SMA) atau SMK, sehingga siswa lulusan SMP terpaksa meninggalkan kampung
halaman untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan
keluarga, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan
meningkatkan angka putus sekolah di wilayah terpencil.
Anggota MPR RI/DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan
Timur, Aji Mirni Mawarni, menyampaikan temuan ini secara langsung setelah
melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di daerah 3T (terdepan, terluar,
tertinggal) dalam beberapa minggu terakhir. Ia menegaskan bahwa meskipun Kaltim
memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan menjadi pusat perhatian
nasional, pemerataan akses pendidikan masih jauh dari kata merata. “Masih ada
desa yang belum memiliki SMA. Akibatnya, anak-anak harus keluar dari desanya untuk
melanjutkan pendidikan,” ujar Aji Mirni Mawarni pada Jumat, 13 Maret 2026,
seperti dikutip Jurnal Borneo.
Kenyataan di lapangan memang mencerminkan tantangan besar.
Di banyak desa di Kabupaten Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Paser, hingga
Penajam Paser Utara, siswa SMP yang ingin melanjutkan ke SMA harus pindah ke
kecamatan atau kota kabupaten terdekat. Jarak yang harus ditempuh bisa mencapai
50–200 kilometer, dengan medan yang sulit: jalan tanah berlubang, sungai besar
yang hanya bisa diseberangi dengan perahu, dan transportasi umum yang minim.
Biaya hidup di kota—termasuk sewa kos, makan sehari-hari, dan transportasi—menjadi
beban berat bagi orang tua yang mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan,
buruh harian, atau penebang kayu.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, pilihan sering kali
terbatas: melanjutkan sekolah dengan segala pengorbanan atau berhenti setelah
SMP demi membantu ekonomi rumah tangga. Data Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Timur menunjukkan bahwa angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK di
daerah pelosok masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Meski secara
keseluruhan angka putus sekolah provinsi menurun, kesenjangan antarwilayah
tetap mencolok, terutama di desa-desa yang terisolasi secara geografis.
Aji Mirni Mawarni menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar
kebutuhan individu, melainkan investasi strategis bagi masa depan daerah.
“Pendidikan memang dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi itu investasi
penting untuk masa depan daerah,” katanya. Ia mendorong pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran lebih besar bagi pembangunan fisik
sekolah menengah di desa-desa terpencil. Selain itu, program tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) dari sektor pertambangan, migas, kehutanan, dan
perusahaan besar lainnya dinilai sangat potensial untuk mendukung beasiswa,
pembangunan gedung sekolah, serta penyediaan transportasi siswa.
Upaya pemerintah daerah sebenarnya sudah ada, meski masih
terbatas. Program Gratispol (Gratis Pola Pendidikan) yang digulirkan Pemprov
Kaltim terus diperluas, dengan anggaran yang meningkat signifikan pada 2026.
Program ini memberikan beasiswa penuh bagi anak desa untuk melanjutkan ke
perguruan tinggi, termasuk biaya hidup dan transportasi. Namun, fondasi utama
tetap pada jenjang SMA: tanpa sekolah menengah yang dekat, sulit bagi siswa
pelosok untuk mencapai tahap perguruan tinggi. Beberapa inisiatif lain seperti
penyediaan akses internet gratis di desa-desa melalui program Desa Digital dan
pengiriman guru sukarelawan ke pelosok juga telah berjalan, tetapi belum cukup
mengatasi masalah jarak dan infrastruktur fisik.
Tantangan geografis Kaltim yang luas dan berbukit membuat
pembangunan sekolah baru tidak mudah. Biaya konstruksi tinggi, logistik sulit,
serta kebutuhan tenaga pendidik yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil
menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, solusi jangka pendek seperti
pembelajaran daring atau kelas bergerak (mobile classroom) sering diusulkan
sebagai jembatan. Namun, kualitas internet yang tidak merata dan minimnya
perangkat di tangan siswa membuat pendekatan ini belum optimal.
Aji Mirni Mawarni berharap kolaborasi lintas sektor bisa
mempercepat perubahan. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di
Kaltim—seperti PT Pertamina, PT Pupuk Kaltim, perusahaan tambang batu bara, dan
kehutanan—bisa mengalihkan sebagian dana CSR untuk membangun SMA/SMK di
desa-desa prioritas. Beasiswa khusus bagi anak desa, program magang siswa,
serta penyediaan bus sekolah antarjemput juga bisa menjadi model yang efektif.
Di sisi lain, pemerintah provinsi diminta merevisi prioritas anggaran agar pendidikan
di pelosok mendapat porsi lebih besar dibandingkan proyek-proyek prestisius
lainnya.
Bagi generasi muda di pelosok Kaltim, akses pendidikan yang
terbatas bukan hanya soal sekolah, melainkan peluang untuk keluar dari
lingkaran kemiskinan dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Tanpa
pendidikan menengah yang layak dan dekat, talenta lokal berisiko terbuang
sia-sia. Di saat IKN menjadi simbol kemajuan nasional, pemerataan pendidikan di
pelosok menjadi ujian nyata komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan
inklusivitas.
Dengan dorongan dari tokoh seperti Aji Mirni Mawarni dan
berbagai pihak terkait, diharapkan tahun-tahun mendatang akan melihat lebih
banyak SMA/SMK baru berdiri di desa-desa terpencil. Hanya dengan akses
pendidikan yang merata, Kalimantan Timur bisa benar-benar mewujudkan visi
sebagai provinsi maju yang diukur dari kualitas sumber daya manusianya, bukan
semata kekayaan alamnya. Generasi muda pelosok berhak mendapat kesempatan yang
sama untuk bermimpi besar dan berkontribusi bagi bangsa.
