Menteri Kehutanan Dukung Konservasi Mangrove di Kalimantan Utara: Strategi Penting Tangkal Perubahan Iklim dan Lindungi Masyarakat Pesisir

Ilustrasi AI

Tarakan, Kalimantan Utara — Dalam momentum peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 2026, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah terhadap perlindungan dan rehabilitasi lahan mangrove di Kalimantan Utara (Kaltara). Pernyataan Menteri mencerminkan peran strategis ekosistem pesisir dalam upaya mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Acara yang digelar di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Tarakan itu dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, pejabat kementerian, organisasi internasional dan sektor swasta yang memiliki peran dalam upaya pengelolaan ekosistem lahan basah. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kawasan mangrove sebagai bagian dari ekosistem tanah basah yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi tinggi.

Peran Lahan Mangrove dalam Penyerapan Karbon dan Ketahanan Iklim

Dalam sambutannya, Menhut Raja Juli Antoni menyatakan bahwa lahan basah termasuk mangrove bukan hanya sekedar tanah basah, tetapi memiliki biodiversitas tinggi, fungsi ekonomi untuk masyarakat, serta kapasitas besar dalam menyerap karbon — sehingga menjadi aset penting dalam strategi nasional menangkal perubahan iklim global.

Menurut data pemerintah, provinsi Kalimantan Utara merupakan rumah bagi sekitar 326.396 hektare hutan mangrove dan 347.451 hektare lahan gambut — dua komponen utama dari lahan basah yang vital secara ekologis dan berperan dalam menyimpan karbon dalam jumlah besar. Area ini menjadi salah satu wilayah lahan basah terbesar di Indonesia yang berkontribusi terhadap penyimpanan karbon dan ketahanan wilayah pesisir.

Penyimpanan karbon oleh lahan basah seperti mangrove jauh berbeda dengan hutan biasa, karena tanah yang basah membatasi proses dekomposisi organik sehingga karbon tetap tersimpan lama di dalam tanah, menjadikan mangrove salah satu solusi alamiah (nature-based solution) dalam mitigasi perubahan iklim.

Komitmen Multi-Pihak untuk Rehabilitasi Mangrove

Menhut turut menyaksikan penandatanganan komitmen kolaboratif antar berbagai pihak yang terlibat dalam konservasi mangrove di Kaltara. Kolaborasi ini melibatkan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mitra pembangunan internasional seperti Global Green Growth Institute (GGGI), serta sektor swasta termasuk PT Pertamina FP Tarakan Field dan PT Mustika Minanusa Aurora Tbk.

Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif besar seperti Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), Forest Programme VI, dan NASCLIM yang fokus pada rehabilitasi area mangrove yang terdegradasi dengan pendekatan kolaboratif — menggabungkan kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat lokal, dukungan pendanaan iklim, dan tanggung jawab korporat.

Melalui model kolaboratif ini, rehabilitasi mangrove tidak hanya dilakukan lewat penanaman pohon saja, tetapi juga metode regenerasi alami, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta penguatan keterlibatan pemerintahan daerah dalam perencanaan dan implementasi.

Manfaat Ekologis Mangrove bagi Masyarakat Pesisir

Ekosistem mangrove memiliki peran penting tidak hanya secara ekologis tetapi juga sosial ekonomi. Bagi masyarakat pesisir, mangrove berfungsi sebagai:

1. Pelindung garis pantai dari abrasi dan intrusi air laut, sehingga menjaga permukiman dan infrastruktur dari kerusakan.
2. Habitat bagi berbagai spesies ikan, udang dan biota laut, yang menjadi basis mata pencaharian masyarakat nelayan tradisional.
3. Sumber pendapatan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan ekowisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal.

Keberadaan mangrove juga mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan — yang secara langsung berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan komunitas pesisir di Kaltara.

Kolaborasi dengan Global Partners dan Program Inovatif

Sebagai contoh upaya konkret dalam pengelolaan mangrove, Kementerian Kehutanan menggandeng pihak internasional melalui Global Green Growth Institute untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dengan praktik inovatif dalam restorasi mangrove. Kerja sama ini membantu mendesain pendekatan rehabilitasi yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan — memperkuat ketahanan wilayah pesisir sekaligus memberikan peluang mata pencaharian baru bagi masyarakat.

Selain itu, komitmen multi-pihak untuk konservasi ini juga melibatkan program pembiayaan iklim dan mekanisme penyertaan modal yang ditujukan untuk memastikan kegiatan rehabilitasi mangrove berjalan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Peran Pengetahuan Lokal dalam Konservasi Lahan Basah

Dalam peringatan Hari Lahan Basah tersebut, Menhut juga mengangkat tema pentingnya menggabungkan pengetahuan tradisional masyarakat lokal dengan sains modern dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan lahan basah. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya bersifat teknis atau ilmiah, tetapi juga berkaitan dengan nilai budaya dan pengalaman masyarakat adat yang telah hidup berdampingan dengan lingkungan pesisir selama puluhan hingga ratusan tahun.

Pendekatan semacam ini diyakini dapat memperkuat strategi pengelolaan mangrove yang lebih efektif, karena melibatkan pengalaman generasi sebelumnya dalam memahami karakteristik alam, pola hidrologi, dan dinamika kehidupan kawasan pesisir.

Meski Kalimantan Utara memiliki wilayah mangrove yang luas, tantangan tetap ada dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan tersebut. Ancaman seperti alih fungsi lahan untuk pertambakan dan pembangunan infrastruktur dapat mempercepat degradasi ekosistem mangrove jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mencegah lahan basah ini rusak.

Pemerintah daerah juga terus memperkuat regulasi untuk memastikan kawasan mangrove terlindungi dari tekanan pembukaan lahan yang merusak. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi demi menjamin keberlanjutan fungsi ekologis dan manfaat sosial ekonomi di masa depan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara jelas menyampaikan bahwa konservasi mangrove di Kalimantan Utara adalah strategi penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, menghadapi perubahan iklim, sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi pemberdayaan komunitas pesisir. Dengan dukungan berbagai pihak — mulai dari pemerintah pusat dan daerah, mitra internasional, hingga sektor swasta — konservasi serta rehabilitasi mangrove di Kaltara menunjukkan sinergi yang kuat antara kebijakan, pengetahuan lokal, dan aksi nyata di lapangan.

Ekosistem mangrove bukan hanya paru-paru alam yang menyerap karbon, tetapi juga penjaga pesisir dan pendorong kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengannya. Inisiatif kolaboratif ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan aspek ekologis sekaligus sosial, demi masa depan yang lebih resilien dan sejahtera.