 |
| Ilustrasi AI |
IKN, 1 Januari 2026 – Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan
pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara
(IKN), Kalimantan Timur, tepat pada akhir Desember 2027. Pernyataan tersebut
disampaikan Gibran usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada
Rabu, 31 Desember 2025, sehari sebelum pergantian tahun.
"Pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif
sudah dimulai pada awal Desember 2025. Kami targetkan rampung Desember 2027
agar seluruh fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif dan mendukung
proses pengambilan keputusan kenegaraan di ibu kota baru," ujar Gibran
dalam keterangan resmi yang diterima awak media di Jakarta.
Kunjungan Wakil Presiden ke Penajam Paser Utara ini menjadi
salah satu agenda penutup tahun 2025 yang paling strategis. Gibran didampingi
langsung oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Diana Kusumastuti, serta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud.
Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan betapa seriusnya pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal kelanjutan proyek strategis
nasional ini.
Target penyelesaian Desember 2027 sejalan dengan Peraturan
Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2025. Perpres tersebut secara tegas menetapkan bahwa pada tahun 2028,
Nusantara resmi menjadi Ibu Kota Politik Indonesia. Artinya, seluruh
fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif diharapkan sudah dapat beroperasi
penuh di IKN pada tahun tersebut.
Kawasan Yudikatif: Desain Filosofis dan Kapasitas Besar
Salah satu sorotan utama dalam peninjauan tersebut adalah
kawasan yudikatif yang mencakup tiga gedung penting: Mahkamah Agung
(MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Komisi Yudisial (KY).
Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara,
menjelaskan bahwa setiap gedung dirancang dengan filosofi yang sangat kental
dengan nilai-nilai keadilan dan budaya Indonesia. Gedung Mahkamah Agung
dibangun dengan empat pilar utama yang melambangkan empat lingkungan peradilan
di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan
peradilan tata usaha negara.
Sementara itu, gedung Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan
pilar yang merepresentasikan nilai spiritual serta sinergi kolektif para hakim
konstitusi. Sedangkan gedung Komisi Yudisial dirancang dengan tujuh pilar yang
mencerminkan peran pengawasan terhadap integritas hakim agung di seluruh
Indonesia.
"Kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif ini sangat
bervariasi, mulai dari ruang sidang kecil berkapasitas 60 orang hingga ruang
sidang besar yang mampu menampung hingga 800 orang," terang Cakra Negara
saat mendampingi peninjauan.
Desain tersebut tidak hanya berfokus pada fungsi teknis,
tetapi juga mengintegrasikan elemen arsitektur modern yang ramah lingkungan,
sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan berkelanjutan (forest city). Material
bangunan menggunakan kombinasi beton ramah lingkungan, kayu lokal
bersertifikat, serta sistem pendingin alami untuk mengurangi konsumsi energi.
Kawasan Legislatif: Menghidupkan Kedaulatan Rakyat
Tak kalah penting, kawasan legislatif dirancang sebagai
jantung demokrasi Indonesia di masa depan. Salah satu elemen paling menonjol
adalah Plaza Demokrasi, sebuah ruang terbuka publik seluas beberapa
hektare yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung
kepada para wakil rakyat. Konsep ini diharapkan memperkuat prinsip kedaulatan
rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif memiliki
kapasitas hingga 1.500 kursi, angka yang jauh lebih besar dibandingkan
gedung DPR/MPR saat ini di Jakarta. Menurut Cakra Negara, kapasitas tersebut
sengaja dibuat besar untuk mengantisipasi kemungkinan penambahan jumlah anggota
legislatif di masa mendatang seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan
kompleksitas permasalahan nasional.
Selain ruang sidang paripurna, kawasan ini juga dilengkapi
dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk:
- Ruang
sidang komisi yang dapat menampung ratusan orang sekaligus
- Ruang
sidang kecil untuk rapat fraksi dan pansus
- Pusat
media dan ruang konferensi pers
- Area
parkir bawah tanah untuk mengurangi dampak lingkungan
- Sistem
keamanan terintegrasi berbasis teknologi terkini
Semua fasilitas tersebut dirancang dengan prinsip
aksesibilitas universal, sehingga dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
serta masyarakat dari berbagai kalangan.
Kunjungan Penutup Tahun yang Bermakna
Peninjauan yang dilakukan Wakil Presiden Gibran pada 31
Desember 2025 juga memiliki makna simbolis tersendiri. Di tengah suasana
pergantian tahun, Gibran ingin menunjukkan bahwa proyek IKN bukan sekadar janji
politik, melainkan pekerjaan nyata yang terus berjalan meski di akhir tahun
anggaran.
Selain kawasan legislatif dan yudikatif, dalam kunjungan
yang sama Gibran juga sempat melihat perkembangan infrastruktur pendukung
lainnya, seperti jalan akses utama, sistem penyediaan air bersih, serta kawasan
permukiman ASN dan Hankam yang sedang dibangun secara bertahap.
"Proyek ini bukan hanya soal memindahkan gedung-gedung
pemerintahan, tetapi juga membangun ekosistem baru yang lebih adil, lebih
merata, dan lebih berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur
Gibran.
Dengan target penyelesaian Desember 2027, pemerintah memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk menyelesaikan konstruksi dua kawasan krusial tersebut. Meski progres konstruksi dilaporkan berjalan sesuai jadwal, tantangan tetap ada, terutama terkait logistik material di wilayah Kalimantan Timur yang masih bergantung pada jalur laut dan darat.
Namun demikian, optimisme terlihat kuat di kalangan pejabat
Otorita IKN. Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa seluruh paket pekerjaan sudah
terkontrak dan sebagian besar kontraktor utama merupakan perusahaan nasional
yang berpengalaman menangani proyek skala besar.
Bagi masyarakat luas, terutama generasi muda, kelahiran
kawasan legislatif dan yudikatif di IKN diharapkan menjadi simbol baru
demokrasi Indonesia yang lebih inklusif, transparan, dan dekat dengan rakyat.
Ketika pada tahun 2028 nanti gedung-gedung tersebut mulai beroperasi penuh,
Indonesia akan memasuki babak baru dalam sejarah tata kelola negara—dari ibu
kota yang terpusat di Pulau Jawa menuju ibu kota yang benar-benar mewakili
kebhinekaan Nusantara.
Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada akhir
2025 ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintahan saat ini tidak hanya
melanjutkan, tetapi juga mempercepat dan menyempurnakan visi besar Ibu Kota
Nusantara demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
