.webp)
Di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, muncul inisiatif menarik dari
tetangga sebelah: Sarawak, Malaysia. Pemerintah negeri bagian ini sedang
mengkaji pembangunan jalur kereta api lintas negara yang menghubungkan
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan titik akhir langsung di IKN.
Usulan ini bukan sekadar mimpi, melainkan bagian dari visi besar untuk
menyatukan Pulau Borneo melalui infrastruktur modern yang mendukung pertumbuhan
ekonomi regional.
Pada 10 Desember 2025, Menteri Pengangkutan Sarawak, YB
Dato Sri Lee Kim Shin, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Otorita IKN di
Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam pertemuan itu, ia secara terbuka menyatakan
minat Sarawak untuk memperkuat konektivitas, tidak hanya melalui udara, tapi
juga darat. "Kita berada di pulau yang sama, Borneo. Kami sangat tertarik
dengan pembangunan Nusantara, ini adalah masa depan," ujar Lee Kim Shin,
seperti dikutip dari berbagai laporan media terpercaya.
Ia menambahkan bahwa selain rencana peluncuran maskapai baru
Air Borneo pada Januari 2026 dengan rute langsung ke beberapa kota di
Kalimantan termasuk IKN, pihaknya juga sedang mengkaji pembangunan jalur
kereta api yang menghubungkan tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Inisiatif ini disambut positif oleh Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi
Nursanthyasto. Menurutnya, jika terealisasi, proyek ini akan menggerakkan
ekonomi Asia Tenggara dan menunjukkan kepada dunia betapa dinamisnya kawasan
ini.
Latar Belakang Ambisi Trans-Borneo Railway
Ide kereta api lintas Borneo bukan hal baru. Sejak beberapa
tahun lalu, konsep Trans-Borneo Railway telah dibahas di tingkat
regional, termasuk melalui forum BIMP-EAGA
(Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area). Pemerintah
Sarawak, di bawah kepemimpinan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari
Tun Openg, telah lama mendorong studi kelayakan untuk jaringan rel yang
menghubungkan Sarawak dengan Sabah, Brunei, dan Kalimantan.
Studi kelayakan yang dipimpin pemerintah Malaysia untuk
segmen Sabah-Sarawak diperkirakan selesai pada Agustus 2025, dengan anggaran
khusus sekitar RM7 juta. Sementara itu, perusahaan swasta asal Brunei, Brunergy
Utama Sdn Bhd, pernah mengusulkan proyek ambisius senilai sekitar US$70
miliar untuk jalur sepanjang 1.620 kilometer dengan kecepatan hingga 350
km/jam. Rute fase pertama menghubungkan Pontianak (Kalimantan Barat) ke Kota
Kinabalu (Sabah), melewati Kuching, Sibu, Bintulu, Miri di Sarawak, serta
wilayah Brunei. Fase kedua meluas ke Kalimantan Utara dan Timur, termasuk
Samarinda, Balikpapan, dan IKN Nusantara.
Meski proposal swasta itu mendapat perhatian media,
pemerintah Sarawak menegaskan bahwa proyek semacam ini harus melalui
kesepakatan resmi antarnegara untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan bersama.
Menteri Perhubungan Indonesia juga menyatakan bahwa pembahasan masih di level
komunikasi awal dengan Otorita IKN, belum masuk ke tahap teknis kementerian.
Potensi Dampak Ekonomi dan Tantangan
Jika terealisasi, jalur kereta ini bisa menjadi game-changer
bagi Borneo. Pulau terbesar di Asia ini kaya akan sumber daya alam, hutan hujan
tropis, dan potensi pariwisata, tapi konektivitas darat masih terbatas. Kereta
api lintas negara akan mempersingkat waktu perjalanan, menurunkan biaya
logistik, dan membuka akses ke pasar baru.
Bagi Sarawak, proyek ini selaras dengan visi
Post-COVID recovery menuju 2030, di mana infrastruktur menjadi prioritas.
Sarawak telah menunjukkan komitmen melalui pembangunan jalan raya, bandara, dan
bahkan rekor dunia drone relay pada pergantian tahun 2025-2026 yang
mempromosikan Borneo sebagai destinasi terintegrasi.
Untuk Indonesia, terutama IKN, ini berarti akses
lebih mudah dari wilayah barat Borneo. Bandara Internasional Nusantara yang
akan beroperasi komersial penuh pada 2026 bisa terhubung dengan rute darat,
menciptakan hub multimodal yang kuat. Sekretaris Otorita IKN menekankan bahwa
kolaborasi ini juga membuka peluang di sektor kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan – mengingat akar budaya Dayak yang sama antara Sarawak dan
Kalimantan.
Namun, tantangan tidak kecil. Medan Borneo yang berbukit,
hutan lebat, dan sungai besar membuat konstruksi mahal dan rumit. Estimasi
biaya mencapai miliaran dolar, dan proyek memerlukan jaminan volume penumpang
serta kargo agar tidak mangkrak. Selain itu, isu lingkungan, hak masyarakat
adat, dan koordinasi antarnegara harus ditangani hati-hati untuk memastikan
pembangunan berkelanjutan.
Menteri Perhubungan Indonesia menekankan perlunya
hitung-hitungan mendalam agar integrasi tidak mengganggu kedaulatan
masing-masing negara. Sebelumnya, Sarawak juga telah menginisiasi pembahasan
tol lintas batas, menunjukkan pendekatan bertahap yang realistis.
Kunjungan Lee Kim Shin ke IKN pada akhir 2025 menandai babak baru dalam hubungan Sarawak-Indonesia. Di saat IKN terus menarik investor global, inisiatif dari Sarawak ini menggarisbawahi bahwa masa depan Borneo bukan lagi tentang batas negara, melainkan kolaborasi untuk kemakmuran bersama.
Premier Abang Johari pernah menyatakan bahwa konektivitas
yang baik akan membuka peluang perdagangan, investasi, dan pariwisata bagi
seluruh wilayah. Dengan Visit Malaysia 2026 dan perkembangan IKN,
tahun-tahun mendatang bisa menjadi era emas integrasi Borneo.
Bagi masyarakat di kedua belah pihak, mimpi menaiki kereta
dari Kuching ke Nusantara mungkin tak lagi terlalu jauh. Ini bukan hanya soal
rel besi, tapi tentang menyatukan visi satu pulau, satu masa depan.
