.webp) |
| Ilustrasi AI |
IKN, 11 Januari 2026 – Di tengah hiruk-pikuk
perdebatan tentang masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN), kunjungan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka ke lokasi proyek ini menjadi sorotan utama.
Kunjungan tersebut, yang berlangsung pada akhir Desember 2025, tak hanya
menunjukkan komitmen pemerintah terhadap megaproyek ini, tapi juga memberikan
isyarat politik yang kuat tentang arah pembangunan nasional di masa depan.
Sebagai putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran sering dikaitkan dengan
kelanjutan legacy ayahnya, termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke
Kalimantan Timur. Namun, di balik itu semua, ada pertanyaan besar: apakah IKN
benar-benar bisa menjadi pusat pemerintahan yang hidup dan efektif?
Kunjungan Gibran ke IKN bukanlah yang pertama kali, tapi
kali ini terasa lebih simbolis. Didampingi istrinya, Selvi Ananda, serta Kepala
Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Gibran mendapat penjelasan langsung dari Wakil
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengenai
progres pembangunan fisik Istana Nusantara. Foto-foto dari kunjungan itu
menunjukkan Gibran tampak antusias, mendengarkan dengan seksama sambil
melihat-lihat model infrastruktur yang sedang dibangun. Ini bukan sekadar kunjungan
protokoler; ini adalah bentuk pengawalan langsung dari level tertinggi
pemerintahan, yang menegaskan bahwa IKN bukan proyek sementara, melainkan visi
jangka panjang untuk Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.
Proyek IKN, yang digagas sejak era Presiden Jokowi, memang
sarat dengan kontroversi. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensinya, terutama
di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi dan isu lingkungan. Namun, fakta di
lapangan menunjukkan bahwa pembangunan telah mencapai tahap signifikan. Hingga
akhir 2025, sejumlah infrastruktur strategis seperti jalan utama dan kawasan
inti pemerintahan (KIPP) hampir rampung. Pemerintah menargetkan agar pada 2028,
IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik, lengkap dengan gedung
legislatif, yudikatif, dan pusat-pusat peribadatan. Ini berarti sidang DPR,
kegiatan kenegaraan, dan agenda nasional lainnya akan mulai bergeser ke sana.
Tapi, apakah target ini realistis?
Keraguan Publik dan Realitas Pembangunan IKN
Keraguan masyarakat terhadap IKN bukan tanpa alasan. Sejak
awal, proyek ini telah menyerap anggaran negara yang fantastis, mencapai
triliunan rupiah. Kritikus sering menyoroti risiko lingkungan, seperti
deforestasi di hutan Kalimantan, serta potensi kegagalan ekonomi jika kota baru
ini tidak mampu menarik investasi dan penduduk. "IKN harus jadi kota yang
hidup, bukan hanya kumpulan gedung megah yang sepi," kata seorang pengamat
urban dari Universitas Indonesia yang enggan disebut namanya. Memang, membangun
kota bukan sekadar soal batu bata dan semen; ini tentang menciptakan ekosistem
sosial-ekonomi yang dinamis.
Dari pengalaman sejarah, kota-kota baru di Indonesia seperti
BSD City di Tangerang atau kawasan industri di sekitar Surabaya membutuhkan
waktu puluhan tahun untuk benar-benar "hidup". Mereka punya pemantik
kuat: pelabuhan, industri, dan jutaan penduduk di sekitarnya. IKN, meski
dirancang sebagai kota pintar dengan konsep hijau, masih harus membuktikan
diri. Aktivitas ekonomi yang nyata, seperti transaksi harian dari pedagang
kecil hingga bisnis besar, adalah kunci utama. Tanpa itu, IKN berisiko jadi
"kota hantu" yang mahal biayanya tapi minim manfaatnya.
Di sinilah peran politik menjadi krusial. Kehadiran Gibran
di IKN dilihat sebagai sinyal bahwa pemerintahan saat ini—dan mungkin masa
depan—tetap berkomitmen. Sebagai Wakil Presiden, Gibran bukan hanya simbol
generasi muda, tapi juga penghubung antara visi Jokowi dengan era baru.
Kunjungannya menekankan koordinasi lintas sektor, memastikan bahwa proyek ini
tidak mandek di tengah jalan. "Ini bukan soal politik dinasti, tapi
tentang keberlanjutan pembangunan," ujar seorang sumber di lingkaran istana.
Dengan demikian, IKN bukan lagi sekadar mimpi, tapi realitas yang harus dikawal
bersama.
Gagasan Inovatif: Penyebaran Kantor Kementerian untuk Pemerataan
Salah satu ide menarik yang muncul dalam diskusi tentang IKN
adalah penyebaran kantor kementerian ke berbagai daerah. Bukan sekadar cabang
regional, tapi pusat pengambilan keputusan menteri itu sendiri. Gagasan ini
bukan baru; ia sudah lama bergaung di kalangan akademisi dan pengamat.
Bayangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkantor pusat di
Kalimantan, dekat dengan hutan tropis yang menjadi jantung tugasnya. Ini akan
membuat kebijakan lebih grounded, lebih dekat dengan realitas lapangan, daripada
hanya mengatur dari gedung tinggi di Jakarta.
Contoh lain: Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa pindah
ke Sulawesi, wilayah dengan potensi laut terbesar. Di sana, menteri bisa
langsung berinteraksi dengan nelayan, melihat dinamika ekosistem pesisir, dan
merancang program yang lebih tepat sasaran. Begitu pula Kementerian Perdagangan
di Sumatera, yang punya pelabuhan strategis untuk ekspor-impor. Ide ini tak
hanya mengurangi beban Jakarta yang sudah overcrowded, tapi juga mempercepat
pemerataan pembangunan. Dengan teknologi digital seperti video conference dan
sistem e-government, koordinasi antar-kementerian tetap lancar meski jarak
ribuan kilometer.
Pendekatan ini selaras dengan semangat negara kepulauan.
Indonesia bukan negara kecil; kita punya keragaman yang luar biasa, dari Sabang
sampai Merauke. Memusatkan segalanya di satu kota justru menciptakan
ketimpangan. Penyebaran kantor kementerian bisa jadi solusi win-win: IKN tetap
jadi pusat simbolik, sementara operasional pemerintahan lebih merata. Ini juga
bisa menarik investasi ke daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan
memperkuat rasa kebangsaan di seluruh nusantara.
Secara ideal, Presiden beserta seluruh kabinetnya harus
tinggal dan bekerja di IKN. Itulah gambaran klasik ibu kota: pusat kekuasaan
yang lengkap dengan rumah dinas, kantor, dan fasilitas pendukung. Tapi,
realitasnya lebih kompleks. Biaya operasional untuk memindahkan ribuan aparatur
sipil negara (ASN) dan keluarganya bukan main-main. Belum lagi adaptasi budaya:
dari hiruk-pikuk Jakarta ke ketenangan Kalimantan Timur.
Pemerintah telah menyiapkan skema bertahap. Mulai 2028,
kegiatan politik nasional akan mulai digeser ke IKN. Ini termasuk sidang
paripurna, upacara kenegaraan, dan pertemuan internasional. Namun, untuk
menghidupkan kota, butuh lebih dari itu. Perlu insentif untuk swasta, seperti
tax holiday untuk investor, serta program pendidikan dan kesehatan yang menarik
penduduk baru. Anak-anak bermain di taman KIPP, seperti yang terlihat dalam
foto-foto terbaru, adalah tanda awal bahwa IKN mulai punya denyut kehidupan.
Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan tetap jadi prioritas.
IKN dirancang sebagai kota hijau, dengan 70% area ditutupi hutan dan ruang
terbuka. Ini kontras dengan Jakarta yang tenggelam dalam polusi dan banjir.
Tapi, implementasinya harus diawasi ketat agar tidak jadi alasan untuk
eksploitasi alam. Organisasi seperti WWF dan Greenpeace sering mengingatkan
agar pembangunan tak merusak biodiversitas Kalimantan.
Kehadiran Gibran di IKN bukan sekadar foto opportunity; ini
isyarat bahwa pembangunan masa depan Indonesia harus inklusif dan visioner.
Dengan target 2028, pemerintah punya waktu singkat untuk membuktikan bahwa IKN
bukan utopia, tapi solusi nyata untuk masalah overpopulasi dan ketimpangan.
Gagasan penyebaran kementerian bisa jadi kunci, membuat pemerintahan lebih
dekat dengan rakyat.
Tentu, kritik tetap diperlukan. Diskursus publik yang sehat
akan memastikan IKN tak jadi proyek gagal. Sebagai warga, kita punya hak
bertanya: apakah ini untuk rakyat, atau hanya untuk elite? Jawabannya ada di
tangan pemimpin kita, termasuk Gibran yang mewakili generasi baru. Mari kawal
bersama agar IKN jadi kebanggaan bangsa, bukan beban.
