 |
| Ilustrasi AI |
Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan
Selatan, memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir seiring kondisi
genangan yang masih meluas di sejumlah wilayah. Perpanjangan status ini
dilakukan karena debit air belum menunjukkan tanda-tanda surut secara
signifikan, sementara curah hujan masih cukup tinggi di kawasan hulu dan daerah
sekitar.
Status tanggap darurat yang sebelumnya ditetapkan oleh Pemkab Banjar kembali diperpanjang hingga 12 Januari 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan penanganan banjir, distribusi bantuan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terus dilakukan secara optimal dan terkoordinasi.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, banjir saat ini telah merendam sembilan kecamatan dengan total 121 desa dan kelurahan terdampak. Jumlah warga yang terdampak mencapai 43.469 kepala keluarga atau sekitar 122.353 jiwa. Sebagian wilayah masih tergenang dengan ketinggian air yang bervariasi, mulai dari puluhan sentimeter hingga mendekati satu meter di kawasan permukiman tertentu.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan perpanjangan status tanggap darurat dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan potensi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi dan dapat memperparah genangan di wilayah yang berada di dataran rendah serta bantaran sungai.
Dalam masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus mengintensifkan upaya penanganan, mulai dari evakuasi warga, pendistribusian logistik, hingga pelayanan dapur umum. Sejumlah dapur umum telah didirikan di beberapa titik, di antaranya di Kecamatan Sungai Tabuk dan Martapura Barat, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga terdampak.
Selain itu, BPBD bersama relawan dan aparat gabungan juga terus melakukan pemantauan kondisi sungai dan pemukiman warga. Warga yang rumahnya terendam cukup dalam memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman, baik ke posko pengungsian yang disediakan pemerintah maupun ke rumah kerabat di wilayah yang tidak terdampak banjir.
Banjir juga berdampak pada aktivitas pendidikan di Kabupaten Banjar. Dinas Pendidikan setempat mencatat lebih dari 200 satuan pendidikan terdampak genangan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga lembaga pendidikan nonformal. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar sementara dialihkan melalui pembelajaran jarak jauh untuk menjaga keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Di sejumlah lokasi pengungsian, warga mengaku sangat bergantung pada bantuan makanan dan logistik dari pemerintah serta relawan. Seorang warga Desa Bincau, Munawarah, mengungkapkan bahwa dirinya bersama keluarga harus mengungsi setelah rumahnya terendam air hampir setinggi satu meter. Selama berada di pengungsian, kebutuhan makan sehari-hari dipenuhi dari dapur umum yang beroperasi rutin.
Munawarah juga mengatakan banjir berdampak langsung pada mata pencahariannya. Kebun bunga tempat ia bekerja ikut terendam, sehingga aktivitas ekonomi terhenti sementara. Kondisi serupa dialami banyak warga lain yang bekerja di sektor pertanian dan usaha kecil di wilayah terdampak banjir.
Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap kondisi banjir di lapangan. Jika situasi belum membaik, tidak menutup kemungkinan langkah lanjutan akan diambil untuk memperpanjang masa penanganan darurat. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta upaya meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat bencana banjir.
Dengan perpanjangan status tanggap darurat ini, Pemkab Banjar berharap seluruh proses penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk terus bergerak cepat dalam membantu masyarakat yang terdampak.
