IKN, 5 Januari 2026 – Bandara Internasional Nusantara di
Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kini resmi mendapat persetujuan
untuk beroperasi sebagai bandara umum. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat ditemui awak media di Kantor
Kementerian Perhubungan, Senin pagi.
"Sudah disetujui kayaknya bandara IKN untuk umum, kalau
saya tidak salah," ujar Menhub Dudy secara singkat.
Sebelumnya, bandara dengan kode ICAO WALK tersebut hanya
digunakan untuk penerbangan VVIP guna mendukung kunjungan pejabat negara dan
delegasi resmi ke kawasan IKN. Persetujuan baru ini membuka peluang bagi
maskapai untuk mengoperasikan penerbangan komersial reguler, baik domestik
maupun internasional.
Bandara yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 621
hektare ini memiliki runway sepanjang 3.000 meter × 45 meter, menjadikannya
salah satu landasan terpanjang di Pulau Kalimantan. Dengan spesifikasi
tersebut, bandara mampu menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan
Airbus A330, serta pesawat kargo besar.
Pembangunan fisik bandara telah rampung pada akhir 2025.
Progres konstruksi menunjukkan percepatan signifikan: pada Juli 2024 mencapai
sekitar 40–50 persen, September 2024 naik menjadi 74,79 persen, hingga akhirnya
dinyatakan selesai secara keseluruhan. Presiden Joko Widodo bahkan melakukan
pendaratan perdana menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 pada September 2024.
Proses kalibrasi peralatan navigasi dan keselamatan telah
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub.
Hingga akhir Januari 2025, total anggaran yang terserap mencapai Rp 3,451
triliun.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa
menjelaskan bahwa rencana perubahan status bandara dari khusus VVIP menjadi
bandara umum sudah dirancang sejak masa pemerintahan sebelumnya. Namun,
operasional penuh masih menunggu aturan final dari Kementerian Sekretariat
Negara (Setneg).
"Masih menunggu aturannya di Setneg. Setelah itu baru
bisa kita izinkan operasional penerbangan komersial secara penuh," kata
Lukman.
Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia
(InJourney Airports) M. Rizal Pahlevi menyatakan kesiapan perusahaan sebagai
operator bandara. "Kami siap menjalankan tugas sebagai pengelola bandara
umum sesuai kewenangan yang diberikan," tegasnya.
Meski pembangunan fisik telah selesai dan status umum telah
disetujui secara prinsip, operasional komersial reguler diperkirakan baru dapat
dimulai pada pertengahan hingga akhir 2026. Beberapa faktor penentu meliputi:
- Penyelesaian
regulasi di Setneg
- Koordinasi
jadwal dan slot penerbangan dengan maskapai
- Penyesuaian
operasional terminal, keamanan, serta akses darat menuju pusat
pemerintahan IKN
Tahap awal kemungkinan besar akan dimulai dengan rute
domestik ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan
Balikpapan, sebelum diperluas ke rute internasional.
Pembukaan bandara untuk umum diproyeksikan memberikan
sejumlah dampak positif. Pertama, mengurangi beban lalu lintas udara di Bandara
Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, yang selama
ini menjadi pintu gerbang utama Kalimantan Timur. Kedua, meningkatkan
konektivitas langsung ke kawasan IKN sehingga mempermudah mobilitas pegawai
pemerintahan, investor, serta masyarakat umum.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Penajam Paser
Utara dan sekitarnya melalui sektor pariwisata, logistik, properti, serta jasa
pendukung aviasi. Bandara ini juga berpotensi menjadi alternatif bandara haji
bagi jemaah asal Kalimantan dan Sulawesi.
Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan
visi IKN sebagai ibu kota masa depan yang mandiri dan terintegrasi. Pemerintah,
operator bandara, serta maskapai diharapkan dapat mempercepat koordinasi agar
jadwal operasional komersial dapat terlaksana sesuai target.
Pariwisata Kaltim Melonjak Berkat Magnet IKN: Tantangan Ke Depan Agar Tak Sekadar Kunjungan Singkat
IKN, 5 Januari 2026 – Sepanjang tahun 2025, sektor
pariwisata di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami pertumbuhan signifikan, dan
hampir seluruh lonjakan itu ditopang oleh kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN)
Nusantara. Glamor proyek ibu kota baru ini berhasil menarik jutaan pasang mata
dari seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, yang penasaran ingin melihat
langsung perkembangan kota masa depan tersebut. Namun, memasuki awal 2026,
pertanyaan besar muncul: bisakah Kaltim mengubah kunjungan singkat ke IKN
menjadi perjalanan panjang yang benar-benar menggerakkan roda ekonomi daerah
penyangga?
Menurut laporan dari media lokal Prokal.co pada 4 Januari
2026, IKN menjadi "pemain tunggal" dalam mendongkrak kunjungan
wisatawan sepanjang 2025. Kawasan inti IKN, terutama selama periode libur
seperti Natal dan Tahun Baru, mencatat angka kunjungan luar biasa. Otorita IKN
(OIKN) mencatat sekitar 37.000 orang mengunjungi kawasan tersebut pada 26
Desember 2025 saja, dengan lebih dari 10.000 kendaraan masuk. Fenomena ini
memperkuat posisi IKN sebagai magnet pariwisata baru, di mana banyak wisatawan
nusantara datang bukan hanya untuk berwisata alam, tapi juga untuk menyaksikan
langsung pembangunan monumental tersebut.
Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel
Agencies (Asita) Kaltim, Syarifuddin Tangalindo, menegaskan hal ini.
"Kunjungan memang meningkat tajam, tapi tantangannya adalah bagaimana agar
orang tidak cuma beberapa jam di IKN lalu pulang. Kita harus arahkan mereka
masuk ke paket perjalanan menuju destinasi pendukung," ujar Syarifuddin
seperti dikutip dalam artikel tersebut. Ia menambahkan bahwa dukungan
pemerintah pusat melalui Otorita IKN menjadi kunci agar ekosistem pariwisata
tidak timpang antara pusat kota baru dengan daerah penyangga seperti
Balikpapan, Samarinda, dan Paser.
Data dari berbagai sumber menunjukkan tren positif ini.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, dalam acara Bincang-bincang
Pariwisata pada September 2025, menyatakan bahwa pembangunan IKN memberikan
dampak signifikan terhadap pertumbuhan kepariwisataan. Provinsi ini berhasil
menempati peringkat keempat nasional dalam Indeks Pembangunan Pariwisata
Nasional (IPKN) 2024 dengan skor 4,54, berkat efek spillover dari IKN. Lonjakan
kunjungan wisatawan nusantara di Balikpapan saja mencapai lebih dari 1,6 juta
orang hingga pertengahan 2025, sementara target keseluruhan wisatawan nusantara
untuk Kaltim di tahun itu mencapai 6,9 juta orang dan diyakini tercapai.
Destinasi pendukung seperti Pulau Derawan, Maratua, dan
Sangalaki tetap menjadi favorit wisatawan mancanegara, terutama dari Malaysia,
Singapura, China, serta tren positif dari Timur Tengah dan Amerika. Namun,
kunjungan ke IKN cenderung bersifat "day trip" atau singkat, sehingga
manfaat ekonomi belum merata ke daerah sekitar. Potensi besar ada di Balikpapan
dengan wisata mangrove dan kuliner pesisir, Samarinda dengan Sungai Mahakam
(meski saat ini terkendala isu keselamatan pasca-insiden), serta wisata budaya
dan sejarah di Paser yang belum tergarap maksimal.
Optimisme semakin kuat dengan kabar bahwa Kaltim menjadi
kandidat kuat tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Syarifuddin
Tangalindo menyebut, "Jika PON 2028 benar-benar digelar di sini, ini akan
menjadi booster luar biasa bagi destinasi wisata alami di sekitar IKN."
Infrastruktur kelas dunia di IKN, ditambah fasilitas olahraga yang sudah ada di
Samarinda dan Balikpapan, menjadi keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain.
Presiden Prabowo Subianto disebut sedang mengevaluasi opsi sebelumnya, menjadikan
Kaltim sebagai pilihan terkuat.
Tantangan klasik tetap ada, terutama keterbatasan anggaran.
Namun, angin segar datang dari komitmen Otorita IKN untuk mulai memperbaiki
destinasi di luar kawasan inti. Intervensi ini diharapkan mempercepat
pengembangan tempat-tempat yang selama ini tumbuh secara alami tanpa fasilitas
memadai, seperti penambahan akses jalan, sinyal internet yang lebih baik, serta
pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan.
Secara keseluruhan, pertumbuhan pariwisata Kaltim di 2025
membuktikan bahwa IKN bukan hanya proyek politik, tapi juga katalisator ekonomi
baru pasca-era migas. Namun, agar lonjakan ini berkelanjutan, diperlukan
strategi terintegrasi: paket wisata gabungan IKN dengan destinasi pendukung,
promosi event berskala besar, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi,
serta pelaku usaha. Jika berhasil, Kaltim bisa menjadi contoh bagaimana
pemindahan ibu kota membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, bukan hanya
pusatnya saja.
Pariwisata Kaltim kini berada di persimpangan: dari sekadar
"efek IKN" menjadi sektor mandiri yang tangguh. Dengan dukungan semua
pihak, tahun 2026 bisa menjadi titik balik menuju pariwisata yang lebih
inklusif dan berkelanjutan di Bumi Etam.








