 |
| Ilustrasi AI |
IKN – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan bahwa
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menjadi mesin penggerak utama
ekonomi di ibu kota baru tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan
perekonomian IKN bersifat inklusif dan berkelanjutan, tanpa didominasi oleh
korporasi besar.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Direktur
Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Kana Lo, di Sepaku,
Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Sabtu (20/12/2025). "UMKM menjadi
motor penggerak ekonomi inklusif dan berkelanjutan di IKN dan kawasan
sekitarnya," ujar Ferdinand.
Menurutnya, penguatan UMKM diarahkan agar pelaku usaha lokal
di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dapat terlibat aktif
dalam rantai ekonomi baru. Hal ini bertujuan agar manfaat pembangunan IKN
terdistribusi merata dan berjangka panjang, sehingga masyarakat lokal tidak
hanya menjadi penonton.
Otorita IKN berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk
memperkuat ekosistem UMKM melalui berbagai program strategis. Di antaranya
adalah penataan kawasan tematik, kemudahan akses pembiayaan, kurasi UMKM agar
naik kelas menuju tingkat investasi, digitalisasi usaha, serta integrasi UMKM
ke dalam rantai pasok (supply chain) proyek-proyek di IKN.
"Dibangun dan dikembangkan ekosistem ekonomi IKN yang
kuat dengan UMKM sebagai tulang punggung, sehingga UMKM di kawasan IKN dapat
terus berkembang dan bertransformasi menjadi usaha berskala lebih besar,"
tambah Ferdinand.
Saat ini, Otorita IKN telah membina sebanyak 888 UMKM yang
tersebar di tujuh kecamatan dalam wilayah delineasi IKN. Angka ini menjadi
dasar bagi pengembangan lebih lanjut, termasuk pembangunan Sentra Industri
Terpadu Nusantara (SITNa) sebagai pusat produksi terintegrasi.
Selain itu, program pendukung lainnya meliputi pembangunan
galeri dan sentra layanan UMKM yang berfungsi sebagai pusat pendampingan,
pelatihan singkat melalui coaching clinic, pembentukan wadah organisasi seperti
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau koperasi UMKM IKN, serta pengembangan basis
data terintegrasi untuk mewujudkan konsep Smart UMKM.
Otorita IKN juga memperkuat pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (PBBR) guna memudahkan UMKM mendapatkan legalitas usaha.
Dukungan terhadap pertumbuhan UMKM bahkan diperhitungkan dalam perancangan dan
rencana pembangunan infrastruktur dasar di IKN.
Pendekatan ini sejalan dengan kerangka Tri-City Economy yang
menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus investasi hijau dan
berkelanjutan. Dengan menempatkan UMKM sebagai penggerak utama ekosistem
investasi dan kemudahan berusaha, Otorita IKN berupaya mencegah dominasi
korporasi besar yang sering terjadi di proyek pembangunan skala nasional
lainnya.
Pemerintah melalui Otorita IKN menilai bahwa penguatan
fondasi ekonomi kawasan melalui UMKM akan menciptakan resiliensi jangka
panjang. Pelaku usaha lokal diberikan akses terhadap pasar, pembiayaan,
pendampingan, serta kesempatan bergabung dalam pengadaan barang dan jasa di
IKN.
Strategi ini diharapkan dapat membangun ekonomi yang tidak
hanya tumbuh cepat, tetapi juga merata dan tangguh terhadap berbagai tantangan.
Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur inklusivitas pembangunan IKN,
terutama bagi masyarakat di Kalimantan Timur.
Dengan semakin intensifnya pembangunan infrastruktur IKN,
termasuk bandara internasional, jalan tol, dan kawasan inti pemerintahan,
peluang bagi UMKM lokal semakin terbuka lebar. Otorita IKN terus mengajak
berbagai pihak, termasuk perbankan dan investor, untuk mendukung transformasi
UMKM menjadi kekuatan ekonomi utama di ibu kota baru.
Komitmen ini menjadi sinyal positif bahwa IKN tidak hanya
akan menjadi pusat administrasi negara, tetapi juga model pembangunan ekonomi
yang berpihak pada rakyat kecil.
