.webp) |
| Ilustrasi AI |
Samarinda, 19 November 2025 – Kerusakan jalan di
Kalimantan Timur (Kaltim) semakin mengkhawatirkan, terutama di kawasan
perkebunan sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ratusan truk
pengangkut minyak sawit mentah (CPO) yang melintas setiap hari dengan pelat
nomor luar provinsi diduga menjadi biang kerok utama. Akibatnya, Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kaltim bocor deras karena pajak kendaraan tak masuk ke kas
daerah. Gubernur Rudy Mas’ud tak tinggal diam; ia tegas memerintahkan
penertiban persuasif agar perusahaan sawit segera ganti pelat truk ke nomor
lokal bertanda KT.
Perjalanan inspeksi Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji pada
Senin (17/11/2025) menjadi pemicu aksi cepat ini. Saat melintasi rute panjang
dari Berau menuju Samarinda melalui Tanjung Redeb, Kelay, Muara Wahau, hingga
Sangatta, Seno Aji menyaksikan langsung kondisi jalan yang memprihatinkan.
"Pelatnya macam-macam: AB, B, DD, DP, dan lainnya. Yang KT paling cuma 5–7
persen," ujar Seno Aji saat briefing pagi di kantor Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Selasa (18/11/2025). Pengamatannya
ini langsung disampaikan ke Gubernur Rudy Mas’ud, yang langsung mengeluarkan
instruksi tegas.
Fenomena truk sawit berpelat luar provinsi bukan hal baru di
Kaltim. Provinsi ini, yang kaya akan lahan sawit seluas jutaan hektare,
bergantung pada ekspor CPO sebagai penyumbang devisa terbesar. Namun,
ironisnya, manfaat ekonomi tak sepenuhnya mengalir ke daerah asal. Truk-truk
raksasa bermuatan puluhan ton CPO ini sering kali terdaftar di provinsi lain,
seperti Jawa Barat (pelat B) atau Jawa Tengah (AB), untuk alasan efisiensi
birokrasi atau pajak lebih rendah. Hasilnya? Pajak kendaraan roda empat itu lenyap
dari PAD Kaltim, yang seharusnya bisa dipakai untuk perbaikan infrastruktur.
Dampaknya tak main-main. Di Kecamatan Kelay, Kabupaten
Berau, misalnya, jalan sepanjang 30–35 kilometer rusak parah akibat beban berat
truk sawit yang melintas setiap hari. Lubang-lubang menganga, aspal retak, dan
permukaan bergelombang membuat perjalanan warga setempat seperti naik roller
coaster. "Jika ini dibiarkan, biaya perbaikan jalan nasional saja bisa
membengkak miliaran rupiah," kata seorang warga Kelay yang enggan disebut
namanya, sambil mengeluhkan kesulitan mengakses pasar dan sekolah. Data dari
Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim memperkirakan, kerusakan infrastruktur akibat
kendaraan berat ini menyumbang hingga 40% dari total anggaran pemeliharaan
jalan provinsi setiap tahunnya.
Gubernur Rudy Mas’ud, yang baru saja dilantik, menekankan
pendekatan persuasif dalam penertiban. "Lakukan penertiban secara
persuasif dan edukatif kepada perusahaan-perusahaan agar segera memindahkan
pelat ke KT. Tapi jangan sampai menghambat operasional mereka," tegasnya
dalam briefing tersebut. Instruksi ini melibatkan koordinasi lintas instansi:
Dishub, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Samsat Kaltim. Rencananya, akan
disusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum, bahkan ditingkatkan
ke tingkat Peraturan Daerah (Perda) untuk kekuatan lebih mengikat.
Tak hanya soal pajak, isu ini juga menyentuh aspek
lingkungan dan sosial. Kawasan Kelay, yang dikelilingi perkebunan sawit milik
perusahaan besar, sering kali menjadi saksi bisu konflik lahan dan polusi.
Truk-truk yang overload sering meninggalkan jejak debu tebal dan risiko
kecelakaan tinggi. "Jika pelat KT diterapkan, tentu pendapatan asli daerah
Kaltim akan meningkat. Uang itu bisa balik lagi untuk benahi jalan rusak
ini," tambah Seno Aji, yang optimis langkah ini akan mendongkrak PAD hingga
20% di sektor pajak kendaraan.
Pemerintah provinsi juga menyiapkan kolaborasi dengan Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk percepatan perbaikan. Beberapa
segmen jalan nasional di rute Berau-Samarinda sudah masuk daftar prioritas,
dengan anggaran awal Rp 50 miliar dialokasikan untuk tahun fiskal 2026. Namun,
tantangan tetap ada: perusahaan sawit yang enggan pindah pelat karena biaya
administrasi dan waktu. Beberapa pengusaha sawit di Samarinda mengaku khawatir
prosesnya rumit, meski Pemprov menjanjikan kemudahan seperti layanan
door-to-door dari Samsat.
Di tingkat nasional, isu serupa pernah ramai di Sumatera dan
Kalimantan. Kementerian Keuangan mencatat, kehilangan PAD akibat pelat silang
antarprovinsi mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Kaltim, dengan kontribusi
sawit nasional mencapai 30%, tak boleh ketinggalan. "Ini momentum bagus
untuk reformasi tata kelola kendaraan di sektor perkebunan," komentar
pengamat ekonomi lokal, Dr. Andi Rahman, dari Universitas Mulawarman Samarinda.
Warga Kaltim berharap aksi ini tak sekadar wacana. Seorang
sopir truk lokal di Sangatta bilang, "Kami yang bayar pajak KT malah kalah
saing sama truk luar. Kalau semua rata, jalan lebih aman, pajak lebih
adil." Memang, di balik hiruk-pikuk industri sawit, ada cerita sederhana:
jalan yang mulus berarti anak-anak bisa sekolah tanpa guncangan, dan petani
kecil tak lagi kesulitan angkut hasil panen.
Pemprov Kaltim berkomitmen monitoring ketat. Tim gabungan
akan turun lapangan mulai pekan depan, dengan target 50% truk sawit berpelat KT
dalam tiga bulan. Jika berhasil, bukan hanya jalan rusak yang teratasi, tapi
juga pajak hilang yang kembali mengisi kas daerah. Kaltim, yang bersiap jadi
ibu kota baru Nusantara, butuh fondasi kuat seperti ini. Tanpa infrastruktur
prima, mimpi jadi pusat ekonomi hijau bakal tertatih.
