 |
| Foto Repro AI |
KUCHING- Di Kuching hari ini, tiga puluh tiga organisasi non-pemerintah (LSM) berkumpul untuk menegaskan kembali visi mendiang Pehin Sri Adenan Satem — akrab disebut Tok Nan — bahwa sumber daya minyak dan gas di wilayah Sarawak seharusnya benar-benar milik dan dikelola oleh masyarakat Sarawak sendiri.
Ketua The Sarawak Initiatives (TSI), Datuk John
Tenewi Nuek, yang dilansir oleh DayakDaily
mengatakan bahwa aksi bersama tersebut merupakan bagian dari tiga
resolusi yang lahir dalam Forum “Future Economy of Sarawak” yang
diselenggarakan oleh TSI pada 27 September. Salah satu resolusi utama
menyebutkan bahwa seluruh sumber alam, termasuk minyak dan gas di Sarawak,
sepatutnya milik rakyat Sarawak.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Museum
Budaya Borneo, para perwakilan LSM menegaskan bahwa kerangka hukum
Sarawak—termasuk Oil Mining Ordinance 1958 (OMO) dan Distribution of Gas
Ordinance 2016 (DGO)—sudah memberikan hak tak terserahkan bagi pemerintah
Sarawak untuk memiliki, mengatur, dan mengelola sumber daya tersebut.
“Sarawak bukanlah wilayah yang dikuasai oleh
keputusan federal semata. Perusahaan seperti PETRONAS yang beroperasi di sini
harus tunduk kepada hukum Sarawak, bukan hanya kepada undang-undang federal,”
tegas Yusuf Abdul Rahman dari Suarah Petroleum Group.
Lebih jauh, aktivis dari Saya Anak Sarawak
(SAS), Peter John Jaban, mengingatkan bahwa setelah puluhan tahun Sarawak
menyumbang miliaran ringgit melalui minyak dan gas ke kas federal dengan
sedikit keuntungan bagi rakyat lokal, sudah saatnya “mematikan keran” dan
mengambil kembali kendali. Dia mencatat bahwa Sarawak menyimpan sekitar 60 %
cadangan minyak Malaysia dan menghasilkan lebih dari 90 % ekspor gas alamnya.
Sementara itu, penasihat TSI, Prof. James
Chin, melalui sambungan Zoom, memperingatkan bahwa aspirasi Sarawak untuk
kontrol penuh atas minyak dan gas tidak akan terwujud tanpa kekuatan politik
nyata di tingkat federal. Ia menyarankan agar Sarawak dan Sabah bersama
memperoleh sekitar 35 % kursi di Dewan Rakyat sebagai bagian dari keseimbangan
konstitusional yang dijanjikan.
Berikut daftar LSM yang hadir dalam konferensi
pers: The Sarawak Initiatives, Sarawak Association For People’s Aspiration
(SAPA), Salako Rara, Dayak National Congress (DNC), Dayak Bidayuh Literary
Society, Suarah Petroleum Group (SPG) dan lainnya—total 33 organisasi.
Langkah ini menunjukkan perubahan paradigma:
dari sumber daya yang dikendalikan jauh dari akar, menuju kedaulatan lokal yang
mengakui hak masyarakat atas negeri mereka sendiri. Jika benar didukung oleh
kebijakan dan sistem yang kuat, ini bisa menjadi model bagi gerakan serupa di
wilayah adat lain yang ingin merebut kembali hak atas sumber daya mereka.
