Pontianak — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
menggebrak Kalimantan Barat dengan langkah hukum yang mengejutkan publik. Dalam
rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten
Mempawah, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi
strategis, termasuk rumah dinas dan kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Barat,
Ria Norsan. Langkah ini menandai eskalasi serius dalam pengusutan praktik
korupsi yang diduga melibatkan pejabat tinggi daerah.
Penggeledahan dilakukan selama dua hari berturut-turut,
yakni pada Rabu (24/9) dan Kamis (25/9), dengan fokus utama pada pengumpulan
dokumen, barang bukti elektronik, dan indikasi aliran dana yang berkaitan
dengan proyek jalan tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam
keterangannya kepada media, membenarkan bahwa rumah dinas Gubernur Kalbar dan
rumah pribadi Ria Norsan menjadi sasaran penggeledahan. “Benar, bahwa dalam
pekan ini penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah,
rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi saudara RN,” ujar
Budi, Jumat (26/9).
Meski belum merinci secara spesifik barang bukti yang
diamankan, KPK menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari
strategi pengungkapan kasus yang telah memasuki tahap lanjutan. Sebelumnya, KPK
telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara yang sama, meski identitas mereka
belum diumumkan secara publik. “Dalam perkara ini, KPK juga sudah menetapkan
pihak-pihak sebagai tersangkanya dan tentu nanti kami akan update secara
lengkap siapa saja yang sudah ditetapkan,” kata Budi dalam pernyataan sebelumnya
pada Senin (25/8).
Proyek pembangunan jalan yang menjadi objek perkara ini
merupakan bagian dari program strategis daerah yang didanai melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah. Nilai proyek yang
mencapai puluhan miliar rupiah diduga menjadi ladang korupsi melalui manipulasi
pengadaan, mark-up anggaran, dan pengaturan pemenang tender. Dugaan
keterlibatan pejabat tinggi, termasuk Gubernur Kalbar, menjadi sorotan tajam
karena menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di level teknis, tetapi
juga menyentuh lapisan pengambil keputusan.
Penggeledahan terhadap rumah dinas gubernur dan kediaman
pribadi Ria Norsan menjadi sinyal bahwa KPK memiliki bukti awal yang cukup kuat
untuk menelusuri keterlibatan elite daerah. Langkah ini juga menunjukkan bahwa
KPK tidak ragu untuk menyasar pejabat setingkat gubernur dalam upaya penegakan
hukum. Dalam konteks politik lokal, Ria Norsan dikenal sebagai figur yang
memiliki pengaruh besar, baik dalam birokrasi maupun dalam jaringan politik
Kalimantan Barat.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Tanjungpura, Dr.
Andi Mahendra, menilai bahwa penggeledahan terhadap rumah kepala daerah
merupakan langkah yang tidak bisa dianggap remeh. “KPK tidak akan melakukan
penggeledahan terhadap pejabat setingkat gubernur tanpa dasar hukum yang jelas.
Ini menunjukkan bahwa penyelidikan telah memasuki tahap yang serius dan
berpotensi menyeret nama-nama besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan
proyek infrastruktur daerah. Menurutnya, proyek jalan sering menjadi titik
rawan korupsi karena nilai anggarannya yang besar dan lemahnya pengawasan.
“Tanpa sistem audit yang ketat dan partisipasi publik, proyek seperti ini
sangat rentan disalahgunakan,” tambahnya.
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi
berbeda di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada akhir April 2025.
Dari operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti
elektronik yang diyakini berkaitan dengan penganggaran dan pelaksanaan proyek
jalan. KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi di Polda Kalimantan Barat untuk
memperkuat konstruksi hukum kasus ini.
Di tengah sorotan publik, masyarakat Kalimantan Barat mulai
mempertanyakan integritas pejabat daerah dan efektivitas pengawasan internal
pemerintah provinsi. Beberapa aktivis antikorupsi mendesak agar KPK segera
mengumumkan identitas tersangka dan membuka hasil penggeledahan kepada publik.
“Kami ingin tahu siapa saja yang bermain dalam proyek ini. Jangan sampai kasus
ini ditutup-tutupi,” ujar Rudi Hartono, koordinator LSM Pemantau Anggaran
Kalbar.
Sementara itu, DPRD Kalimantan Barat menyatakan akan
menunggu hasil penyelidikan KPK sebelum mengambil sikap politik. Ketua DPRD,
Fransiskus Yanto, mengatakan bahwa lembaganya menghormati proses hukum dan akan
mendukung langkah KPK dalam menegakkan keadilan. “Kami tidak akan
mengintervensi proses hukum. Tapi jika terbukti ada pelanggaran, tentu akan ada
konsekuensi politik,” tegasnya.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah pusat
dalam memberantas korupsi di daerah. Proyek jalan yang menjadi objek perkara
merupakan bagian dari program pembangunan strategis yang didanai APBD dan APBN.
Dugaan korupsi dalam proyek tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lintas sektor
masih perlu diperkuat.
Dalam jangka pendek, publik menuntut agar KPK segera
mengumumkan hasil penggeledahan dan menetapkan tersangka secara terbuka.
Transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga penegak hukum. Di sisi lain, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi
menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, agar
tidak menjadi celah bagi praktik korupsi.
Sebagai penutup, penggeledahan rumah Gubernur Kalbar oleh
KPK menjadi babak baru dalam pengusutan korupsi infrastruktur di Indonesia.
Publik menanti transparansi dan ketegasan dari lembaga antirasuah dalam
mengungkap siapa saja yang terlibat, serta memastikan bahwa proyek pembangunan
tidak menjadi ajang bancakan elite daerah. Integritas pejabat publik dan
kepercayaan masyarakat menjadi taruhan besar dalam kasus ini. Jika tidak
ditangani dengan serius, maka kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi
penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
