Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, kembali menegaskan komitmen kuat daerahnya dalam mendukung agenda pembangunan hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025), Norsan menekankan pentingnya memanfaatkan pendanaan yang tersedia sebagai langkah konkret menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak.
Di hadapan para pemangku kepentingan, Norsan mengungkapkan bahwa Kalbar telah mendapatkan dukungan dana dari berbagai sumber, baik dalam negeri maupun internasional, yang akan difokuskan untuk kegiatan penghijauan serta pelestarian lingkungan di wilayahnya.
“Alhamdulillah, Kalbar memperoleh dana dari banyak daerah dan sumber. Ini bukan hanya angka, tapi amanah yang akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pembangunan hijau. Ini langkah konkret kita menghadapi ancaman perubahan iklim,” ujar Norsan penuh optimisme.
Meski hingga saat ini Kalbar belum memiliki program khusus yang secara eksplisit memuat skema pendanaan ekologis, Norsan memastikan bahwa arah kebijakan penggunaan dana tersebut akan difokuskan untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Penghijauan kawasan hutan yang terdegradasi, perlindungan kawasan gambut, serta program pemulihan ekosistem menjadi prioritas dalam agenda pembangunan hijau yang sedang dirancang.
“Memang, program khususnya masih dalam tahap penyusunan, namun komitmen kami jelas. Dana ini tidak akan mengalir ke program-program yang tidak mendukung upaya pelestarian lingkungan,” tegas Norsan.
Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI kali ini mengangkat tema “Menapak Paradigma Baru Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.” Tema tersebut dianggap sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana upaya pelestarian lingkungan menuntut pendekatan inovatif yang tidak terjebak pada pola-pola lama.
Indonesia Hadapi Darurat Iklim, Diaz Hendropriyono Ingatkan Dunia dalam Bahaya
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Diaz Hendropriyono, dalam kesempatan yang sama memberikan peringatan keras terkait kondisi darurat iklim yang saat ini dihadapi oleh dunia, termasuk Indonesia. Ia menyebutkan bahwa tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan suhu rata-rata global tertinggi dalam sejarah, mengacu pada laporan lembaga riset Climate Central yang berbasis di Princeton, New Jersey.
“Panas yang kita alami saat ini bukan lagi murni fenomena alam. Ini adalah akibat dari aktivitas manusia yang selama ini abai terhadap lingkungan. Dunia saat ini tidak sedang menghadapi global warming, tapi sudah masuk ke fase global boiling,” ujar Diaz dengan nada serius.
Diaz menjelaskan bahwa apabila suhu bumi naik hingga 1,5 derajat Celsius, dampak yang ditimbulkan akan sangat masif. Es di kutub utara dan selatan akan mulai mencair dengan cepat. Lebih jauh, apabila kenaikan suhu mencapai 2 derajat, dunia berpotensi menghadapi musim panas tanpa es dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan.
“Yang paling mengerikan adalah ancaman naiknya permukaan laut hingga 7 meter jika es di Greenland mencair sepenuhnya. Ini bukan sekadar prediksi, tapi ancaman nyata yang sudah di depan mata,” katanya memperingatkan.
Dana Ekologis Sebagai Nafas Baru dalam Pembangunan Berkelanjutan
Dalam konteks tersebut, Diaz menekankan bahwa pendanaan ekologis harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan di setiap daerah. Pemerintah pusat, menurutnya, terus mendorong agar setiap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran konvensional, melainkan aktif mencari sumber-sumber pembiayaan hijau yang bersifat inovatif dan transformatif.
“Kita harus berani berpikir di luar kebiasaan. Pendanaan ekologis bukan hanya tentang angka di atas kertas, tapi tentang masa depan anak cucu kita. Pemerintah daerah harus kreatif dan jujur dalam mengelola dana ini agar tepat sasaran dan tidak menjadi proyek yang hanya indah di laporan,” jelas Diaz.
Diaz juga mengapresiasi langkah-langkah awal yang diambil oleh Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan, yang menurutnya telah menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi kebijakan menuju pembangunan hijau yang terukur dan terarah.
Kalbar dalam Pusaran Ancaman Lingkungan
Sebagai provinsi yang kaya akan kawasan hutan tropis, gambut, serta sumber daya alam lainnya, Kalbar memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekologis di Indonesia. Namun, Kalbar juga menjadi salah satu provinsi yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta degradasi kawasan gambut.
Norsan mengakui bahwa tantangan menjaga kelestarian lingkungan di Kalbar tidaklah mudah. Dibutuhkan sinergi dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat adat, pelaku industri, hingga generasi muda.
“Kita harus jujur mengakui bahwa Kalbar masih menghadapi tantangan serius. Tapi kita tidak boleh menyerah. Dengan dukungan dana ekologis yang tepat sasaran, kita bisa menekan laju kerusakan lingkungan dan memastikan Kalbar tetap hijau dan lestari,” tegasnya.
Norsan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk lebih terbuka terhadap inovasi dalam bidang pelestarian lingkungan. Ia menilai bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses dalam mewujudkan pembangunan hijau yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Langkah Nyata Menuju Hijau
Di akhir acara, Norsan menegaskan bahwa agenda pembangunan hijau di Kalbar bukan sekadar retorika. Ia menyebut bahwa Pemprov Kalbar tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya program rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan.
“Kita tidak akan menunggu. Langkah-langkah awal harus segera dijalankan, sambil terus menyempurnakan kebijakan dan strategi jangka panjangnya. Ini perjuangan yang harus konsisten,” ujar Norsan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan dana ekologis. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pelestarian lingkungan, bukan sekadar proyek administratif semata.
