Martabat Dayak di Garda Terdepan: Komitmen Kalimantan Tengah Menjaga Peradaban Leluhur

Di tengah arus pembangunan yang kian deras menyapu Kalimantan, suara dari jantung hutan tropis itu kembali menggema. Bukan suara mesin atau alat berat, melainkan suara komitmen yang lahir dari sejarah panjang dan peradaban tua: suara Dayak. Dalam peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang digelar di Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berdiri di podium, bukan sekadar sebagai kepala daerah, tetapi sebagai anak kandung tanah Borneo yang membawa pesan peradaban. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk melindungi eksistensi dan martabat Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan.

“Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu Manggatang Utus, yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalteng dalam bingkai NKRI,” ujar Agustiar dalam pembukaan seminar bertajuk “Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly)”. Kata-katanya bukan sekadar retorika, melainkan gema dari sejarah panjang yang pernah ditulis di Tumbang Anoi, tempat Perjanjian Damai Dayak tahun 1894 menjadi tonggak perdamaian dan persatuan suku-suku Dayak. Agustiar menyebut bahwa semangat Tumbang Anoi harus terus dihidupkan, termasuk melalui Napak Tilas tahunan yang menjadi ritual kolektif mengenang akar peradaban.

Seminar itu bukan hanya ajang akademik, tetapi juga panggung diplomasi budaya. Di hadapan peserta dari berbagai daerah dan latar belakang, Agustiar mengajak semua pihak untuk bersatu menyuarakan kepentingan daerah. Ia menekankan bahwa kekayaan alam Kalimantan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus jejak budaya, melainkan harus menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk tampil sebagai mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban.

Agustiar tidak berbicara dalam ruang hampa. Ia membawa serta hasil kesepakatan dari Rapat Koordinasi Gubernur yang digelar di Balikpapan pada 9 Juli 2025. Dalam forum bertajuk “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah,” para gubernur Kalimantan menyepakati langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal. Forum itu menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi daerah penghasil, termasuk Kalimantan Tengah, dalam percakapan nasional tentang distribusi kekayaan dan hak masyarakat lokal.

Di akhir seminar, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah memperkuat posisi Masyarakat Adat Dayak. Kesepakatan itu bukan hanya simbol, tetapi juga strategi untuk menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia sekaligus pusat budaya Dayak berskala internasional. Dalam konteks itu, Agustiar menyampaikan bahwa masyarakat adat bukanlah entitas tertinggal, melainkan penjaga peradaban yang memiliki pengetahuan ekologis dan sosial yang tak ternilai.

Pernyataan dan tindakan Agustiar mencerminkan perubahan paradigma dalam melihat masyarakat adat. Di masa lalu, mereka sering diposisikan sebagai objek pembangunan. Kini, mereka mulai diakui sebagai subjek yang memiliki hak, suara, dan peran strategis. Dalam konteks Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak bukan hanya pewaris tanah, tetapi juga penjaga nilai-nilai yang bisa menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. Agustiar tampaknya memahami bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan proyek, tetapi harus diteguhkan dengan kebijakan dan penghormatan.

Di luar ruang seminar, gema komitmen itu mulai terasa. Pemerintah provinsi mulai mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam perencanaan pembangunan. Program-program berbasis komunitas adat mulai digulirkan, dan ruang partisipasi masyarakat Dayak dalam pengambilan keputusan mulai diperluas. Namun, tantangan tetap ada. Di tengah tekanan investasi dan eksploitasi sumber daya alam, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya bukan perkara mudah. Agustiar menyadari hal itu, dan dalam berbagai kesempatan ia menegaskan bahwa pembangunan Kalimantan Tengah harus berakar pada kearifan lokal.

Bagi masyarakat Dayak, pernyataan Agustiar bukan sekadar janji politik, tetapi pengakuan atas identitas yang selama ini terpinggirkan. Di tengah arus modernisasi, mereka ingin tetap berdiri sebagai penjaga hutan, sungai, dan tanah leluhur. Mereka ingin pembangunan yang menghormati adat, bukan yang menggusur. Dan dalam seminar itu, suara mereka mendapat ruang, didengar, dan diakui.

Secara nasional, langkah Agustiar bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain. Di tengah desentralisasi dan otonomi daerah, komitmen terhadap masyarakat adat menjadi indikator penting dalam menilai keberpihakan pemerintah. Kalimantan Tengah, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki peluang besar untuk menjadi model pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan Agustiar, dengan segala keterbatasan dan tantangannya, tampaknya ingin menjadikan provinsinya sebagai pelopor dalam hal itu.

Seminar “Pumpung Hai Borneo” bukan hanya peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia, tetapi juga panggung bagi Kalimantan Tengah untuk menyatakan diri sebagai wilayah yang tidak hanya kaya secara alam, tetapi juga kaya secara nilai. Di tengah arus globalisasi, suara dari Palangka Raya itu menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati adalah yang mampu meneguhkan martabat, bukan yang menghapus jejak.