Transmigrasi Tanpa Gejolak: Pemerintah Pusat Fokus Revitalisasi, Kalbar Tarik Rem Penempatan Baru

Ilustrasi AI

Polemik soal rencana penempatan transmigran baru ke Kalimantan Barat (Kalbar) akhirnya dijawab tuntas oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Dalam sebuah unggahan resmi yang dirilis melalui akun media sosial @kementrans.ri dua hari lalu, Kementerian memberikan klarifikasi menyeluruh bahwa saat ini tidak ada program penempatan transmigran baru di Kalimantan Barat, setidaknya hingga ada permintaan resmi dari pemerintah daerah setempat. Pernyataan itu bukan hanya menyangkut teknis administratif semata, melainkan juga mencerminkan perubahan paradigma besar dalam pendekatan pemerintah terhadap transmigrasi: dari sekadar pemindahan penduduk, menjadi pemberdayaan dan revitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Hingga saat ini, belum ada penempatan transmigran baru di Kalbar karena belum ada permintaan resmi dari pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian,” tulis akun resmi Kementerian, sembari menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar keputusan sepihak, melainkan bagian dari penghormatan terhadap prinsip otonomi daerah.

Klarifikasi tersebut muncul setelah gelombang kritik dari sejumlah elemen masyarakat Kalbar dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalbar yang menolak gagasan penempatan transmigran baru di wilayah mereka. Kekhawatiran mereka tidak lepas dari potensi gejolak sosial yang bisa timbul, ketidaksiapan infrastruktur, serta kondisi transmigran lama yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera. Mereka meminta pemerintah untuk berhenti menambah persoalan dengan memasukkan warga baru, dan sebaliknya fokus memperbaiki kondisi yang sudah ada.

Dalam unggahan yang sama, Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa program transmigrasi masih berjalan, namun dengan orientasi baru yang lebih berfokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi eksisting. Bukan sekadar renovasi infrastruktur, tetapi menyentuh akar permasalahan: kesejahteraan warga, penguatan ekonomi lokal, dan pelibatan masyarakat asli dalam seluruh proses pembangunan.

“Program transmigrasi tetap berlangsung. Tapi kami kini mengarahkannya pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigrasi yang sudah lama menetap. Kami ingin dampaknya terasa nyata, bukan hanya di atas kertas,” terang pernyataan Kementerian.

Langkah revitalisasi ini mencakup perbaikan akses jalan, penyediaan air bersih, listrik, sistem sanitasi, hingga penguatan ekonomi warga melalui pelatihan usaha mikro, pertanian berkelanjutan, dan keterampilan lainnya. Pendekatan baru ini dinilai lebih manusiawi, karena tidak memaksakan kehendak pembangunan tanpa kesiapan sosial dan infrastruktur.

Tak hanya itu, Kementerian pun menekankan pentingnya kolaborasi dan pendekatan budaya dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Dalam narasi yang mereka bangun, transmigrasi bukan sekadar soal relokasi penduduk, tetapi integrasi sosial-ekonomi yang saling menguntungkan antara pendatang dan penduduk lokal. “Kami terus mendorong agar kawasan transmigrasi tumbuh berdampingan dan harmonis dengan masyarakat sekitar. Prinsipnya gotong royong dan kolaborasi,” tulis Kementerian.

Pernyataan tersebut disambut hangat oleh banyak netizen, khususnya warga Kalimantan Barat yang selama ini menaruh kekhawatiran atas dampak program transmigrasi baru. Di kolom komentar, banyak yang mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang tidak bersikap sepihak dan mau mendengar aspirasi masyarakat daerah.

Tak ketinggalan, Fraksi PAN DPRD Kalbar pun menyatakan dukungannya terhadap pendekatan baru ini. Menurut mereka, apa yang disampaikan Kementerian Transmigrasi merupakan bukti bahwa suara rakyat dan wakil rakyat di daerah masih didengar. Ritaudin, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung program revitalisasi, asal dilakukan dengan memperhatikan keadilan sosial dan keseimbangan ekosistem.

“Kami mengapresiasi klarifikasi dari Kementerian. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak jalan sendiri. Fokus kita sekarang adalah memperbaiki yang sudah ada, bukan membuka luka baru,” kata Ritaudin, menegaskan posisi politik Fraksinya yang sejak awal menolak penempatan transmigran baru.

Bukan hanya pernyataan normatif, sikap tegas PAN Kalbar ini didasarkan pada arahan langsung dari Ketua DPD PAN Kalbar, Boyman Harun, yang juga duduk sebagai Anggota Komisi V DPR RI. Boyman baru saja mengikuti rapat kerja bersama Kementerian Transmigrasi dan menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Komisi V DPR RI yang menghentikan sementara program transmigrasi baru secara nasional.

Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal Kalbar semata, tapi berlaku untuk seluruh Indonesia. Pemerintah diminta untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kondisi transmigrasi yang lama, dan memastikan revitalisasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif. “Kami mendukung penuh keputusan ini. Saatnya kita benahi dan validasi terlebih dahulu yang lama, sebelum bicara soal yang baru,” kata Boyman dalam arahannya.

Dalam perspektif pembangunan, pendekatan ini menjadi titik balik penting. Selama ini, transmigrasi sering kali diasosiasikan dengan proyek top-down, di mana pemerintah pusat mengatur tanpa mendengar cukup banyak dari daerah. Namun, dengan penekanan pada permintaan resmi dari pemda dan didukung kajian sosial, ekonomi, dan lingkungan, Kementerian Transmigrasi kini mencoba membangun narasi baru: bahwa pembangunan harus dimulai dari kebutuhan riil dan partisipasi publik.

Ini juga menjadi contoh nyata bagaimana prinsip otonomi daerah dan good governance diterapkan dalam kebijakan nasional. Penempatan transmigran baru, kata Kementerian, hanya bisa dilakukan bila ada permintaan resmi dari pemerintah provinsi atau kabupaten yang dilandasi data, analisis risiko, dan kesepahaman bersama dengan masyarakat lokal. Artinya, tidak ada lagi program “asal jalan,” melainkan harus berdasarkan kesiapan dan kesepakatan.

Dari kacamata sosial-politik, pendekatan seperti ini penting untuk menghindari gesekan horizontal yang bisa timbul akibat ketidakseimbangan sosial. Di Kalimantan Barat, misalnya, sudah berkali-kali terjadi ketegangan antara pendatang dan masyarakat asli yang merasa tidak dilibatkan atau bahkan dirugikan oleh kehadiran transmigrasi. Dengan revitalisasi sebagai fokus utama, diharapkan ketegangan tersebut bisa diredam, bahkan diubah menjadi kerja sama produktif.

Namun demikian, tantangan revitalisasi juga tidak ringan. Pemerintah harus bekerja ekstra untuk memastikan bahwa setiap kawasan transmigrasi yang lama benar-benar mendapatkan perhatian. Mulai dari infrastruktur yang sering kali sudah rusak, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, hingga semangat warganya yang sudah lama merasa dilupakan. Program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha lokal harus benar-benar menyentuh akar persoalan.

Selain itu, integrasi sosial juga harus menjadi prioritas. Kementerian harus aktif membangun forum-forum dialog antara masyarakat lokal dan transmigran, membangun proyek kolaboratif, dan memperkuat jaringan budaya serta ekonomi yang saling menopang. Tanpa itu, revitalisasi hanya akan menjadi proyek fisik tanpa nyawa sosial.

Respons cepat dan terbuka dari Kementerian Transmigrasi ini patut diapresiasi. Dalam situasi yang kerap dipenuhi ketegangan antara pusat dan daerah, langkah seperti ini menjadi contoh bahwa komunikasi yang sehat, jujur, dan inklusif bisa menjadi kunci menyelesaikan banyak masalah.

Kini, sorotan kembali tertuju pada implementasi. Apakah janji revitalisasi akan benar-benar diwujudkan dengan anggaran memadai dan manajemen yang transparan? Mampukah pemerintah daerah, bersama DPRD dan elemen masyarakat, menjadi mitra aktif dalam proses ini?

Yang jelas, program transmigrasi tidak bisa lagi berjalan seperti masa lalu. Ini adalah era baru. Era di mana suara daerah harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan nasional. Era di mana pembangunan tidak lagi sekadar angka dan target, tetapi tentang keadilan, partisipasi, dan masa depan yang lebih baik untuk semua.