Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang akan jatuh pada 17 Agustus 2025 mendatang dipastikan tidak akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pemerintah memutuskan untuk menggelar upacara kenegaraan tersebut di Jakarta, menandai peringatan kemerdekaan pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini menuai berbagai reaksi dari publik, namun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut dan meminta seluruh pihak untuk menghormati kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

"Semua keputusan Pemerintah, kita harus dukung," ujar Jokowi singkat namun penuh makna, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (18/7/2025). Sebagai kepala negara yang pada masa pemerintahannya menginisiasi dan mengawal langsung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional, sikap Jokowi ini menunjukkan kelapangan hatinya dalam mendukung arah kebijakan pemerintahan baru yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan keyakinannya bahwa keputusan untuk tetap menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 di Jakarta tentu telah dipertimbangkan secara mendalam oleh pemerintah. Ia memahami bahwa setiap kebijakan besar, apalagi yang berkaitan dengan simbol kenegaraan, tidak mungkin diambil secara tergesa-gesa. “Pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang,” katanya meyakinkan, sekaligus memberi sinyal bahwa ia tidak dalam posisi mengkritik ataupun mempertanyakan keputusan yang telah diambil.

Namun ketika ditanya apakah dirinya akan hadir dalam upacara kenegaraan tersebut, Jokowi memilih untuk tidak memberikan jawaban pasti. Dengan nada santai, ia menjawab, “Wah, masih lama, masih sebulan,” sembari tersenyum. Jawaban itu menandakan bahwa ia belum menetapkan agenda pribadinya untuk hari kemerdekaan, atau setidaknya belum ingin mengungkapkannya ke publik. Kehadirannya tentu akan menjadi sorotan, mengingat ia adalah tokoh kunci dalam pembangunan IKN dan menjadi presiden pertama yang menyelenggarakan upacara kemerdekaan di sana.

Sebagaimana diketahui, pada peringatan HUT ke-79 RI tahun 2024 lalu, Jokowi mencatat sejarah sebagai kepala negara pertama yang memimpin langsung upacara kemerdekaan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Upacara tersebut digelar secara terbatas namun meriah, dengan dihadiri sekitar 1.400 tamu undangan dari berbagai kalangan. Dalam momen itu, Jokowi didampingi oleh Prabowo Subianto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Upacara di IKN kala itu merupakan simbol kuat dari peralihan ibu kota negara dan menandai babak baru dalam sejarah Indonesia modern.

Sebagai bentuk transisi, upacara HUT ke-79 RI pada 2024 lalu digelar secara hybrid: selain di IKN, acara seremonial juga tetap dilangsungkan di Jakarta. Wakil Presiden RI saat itu, Ma’ruf Amin, memimpin langsung upacara di Jakarta, didampingi oleh Wapres terpilih periode 2024-2029 yang juga merupakan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Kombinasi dua lokasi upacara itu menjadi bentuk kompromi antara tradisi dan transisi, antara warisan lama dan masa depan baru.

Namun pada tahun ini, pemerintah memutuskan untuk kembali memusatkan seluruh rangkaian acara kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI di Jakarta saja. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di IKN masih dalam tahap penyelesaian, sehingga belum memungkinkan untuk digunakan sebagai lokasi resmi upacara kenegaraan yang berskala nasional. “Ya di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, kan. Jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN,” kata Juri kepada awak media usai menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (17/7/2025).

Ia juga mengakui bahwa kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya rampung menjadi pertimbangan teknis utama di balik keputusan tersebut. “Iya, karena proses infrastruktur belum kelar,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semangat memindahkan pusat pemerintahan ke IKN tetap ada, realitas teknis dan kesiapan lapangan tetap menjadi faktor utama dalam penentuan kebijakan berskala nasional.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan IKN memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu dengan sokongan politik dan anggaran besar, realisasi pemindahan secara penuh memerlukan waktu, perencanaan matang, dan kesiapan infrastruktur yang menyeluruh. Keputusan untuk menunda kembali pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN menjadi semacam sinyal bahwa pemerintah ingin menghindari simbolisme semu dan lebih memilih pendekatan realistis.

Di sisi lain, keputusan ini juga bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melanjutkan proyek warisan Jokowi. Alih-alih memaksakan sesuatu yang belum siap hanya demi mengejar momentum, pemerintah tampaknya memilih untuk mengkonsolidasikan seluruh aspek pembangunan IKN terlebih dahulu sebelum menggunakannya sebagai panggung kenegaraan penuh. Langkah ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan, tetapi juga fleksibilitas dalam merespons kondisi faktual di lapangan.

Sikap Jokowi yang mendukung penuh keputusan tersebut turut memperkuat narasi stabilitas politik pasca-pemilu. Di tengah berbagai dinamika nasional, dukungan dari pemimpin sebelumnya terhadap langkah pemerintah baru menjadi sinyal positif bagi kelangsungan proyek strategis seperti IKN. Ia seolah ingin mengatakan bahwa pembangunan bukan tentang siapa yang memulai atau siapa yang menyelesaikan, tetapi tentang kolaborasi lintas generasi pemimpin demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

Walaupun tahun ini IKN belum jadi lokasi utama peringatan kemerdekaan, harapan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan masa depan tetap menyala. Dengan catatan, proses pembangunannya harus tetap mengedepankan transparansi, keberlanjutan, dan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Bukan sekadar proyek mercusuar, tapi kota yang benar-benar hidup dan menjadi simbol peradaban baru bangsa Indonesia.

Kini, mata publik tertuju pada pelaksanaan HUT RI ke-80 yang akan digelar di Jakarta. Apakah konsepnya akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Apakah Prabowo dan Gibran akan memberikan sentuhan baru dalam upacara kemerdekaan pertama mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI? Dan yang tak kalah menarik, apakah Jokowi akan hadir dalam barisan tamu kehormatan atau justru memilih menyimak dari kediamannya di Solo?

Waktu akan menjawab semuanya. Namun satu hal yang pasti: semangat kemerdekaan tetap menyala, di mana pun upacara digelar. Karena makna 17 Agustus bukan terletak pada tempat pelaksanaannya, melainkan pada nilai-nilai yang diwariskan dan diperjuangkan untuk generasi penerus bangsa.