Pemprov Kalbar Matangkan Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis untuk Anak dari Keluarga Miskin Siap Dimulai

PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Salah satu langkah nyata yang kini sedang dimatangkan adalah pendirian dan pengoperasian sekolah rakyat, sebuah program pendidikan alternatif yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah di wilayah Kalbar.

Langkah ini mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah daerah. Pada Rabu (16/7/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., meninjau langsung kesiapan fasilitas sementara yang akan digunakan untuk memulai kegiatan belajar mengajar bagi sekolah rakyat perdana. Lokasi yang dipilih berada di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pontianak.

Dalam keterangannya, Harisson menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan gagasan langsung dari Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut akhirnya disetujui, dan Kalbar pun kini menjadi salah satu provinsi pionir dalam pelaksanaan program ini.

“Jadi, Gubernur Kalimantan Barat, Pak Ria Norsan sudah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat dan Alhamdulillah usulan Pak Gubernur itu sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat. Jadi, sekolah rakyat ini nanti penuh dengan fasilitas yang semua ditanggung oleh Pemerintah Pusat mulai dari seragam, makan, dan lain-lain, kemudian anak-anak yang menginap di sini,” ungkap Harisson.

Karena tahun ajaran 2025/2026 sudah semakin dekat dan dijadwalkan dimulai pada Agustus mendatang, maka pemerintah pusat meminta agar Kalbar segera menyiapkan lokasi sementara yang memadai. UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Pontianak dipilih sebagai lokasi awal karena sudah dilengkapi dengan fasilitas asrama dan ruang-ruang belajar yang nantinya akan direhabilitasi oleh pemerintah pusat.

Harisson menambahkan, sekolah rakyat tidak hanya akan dilaksanakan di Pontianak, tetapi juga sudah direncanakan untuk dibangun secara permanen di Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang. Sementara fasilitas di Pontianak ini akan difungsikan sebagai tempat rintisan dan persiapan awal.

“Pemerintah Pusat akan membangun sekolah rakyat yang dikelola oleh pusat dan provinsi itu di Kota Singkawang. Persetujuan pembangunan sekolah rakyat ini sementara ada dua, yakni di Kabupaten Ketapang dan satu lagi di Provinsi yakni di Pontianak ini,” jelasnya.

Untuk tahun ajaran perdana ini, sekolah rakyat Kalbar akan membuka tiga jenjang pendidikan sekaligus. Sekolah Dasar akan membuka dua rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 50 siswa, sementara jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing membuka satu rombel dengan kuota 20 siswa.

Dalam hal rekrutmen siswa, Pemprov Kalbar mengupayakan representasi dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut. “Siswa kita minta dari Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, kecuali Ketapang karena sudah ada sendiri. Untuk SD itu kita minta di setiap kabupaten masing-masing 4 siswa. Kemudian Kapuas Hulu dan Kayong Utara itu 3 orang, kemudian yang lain-lain kita minta masing-masing 1 orang dan nanti ada cadangan 1 orang untuk mencukupi,” ujar Harisson.

Yang menjadi fokus utama dalam seleksi calon siswa sekolah rakyat adalah latar belakang ekonomi keluarga. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 atau 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terendah di Kalbar.

“Anak-anak ini berasal dari keluarga yang desil 1 dan desil 2, tapi mungkin hanya desil 1 karena kita banyak keluarga dari desil 1. Desil 1 ini 10 persen dari populasi masyarakat Kalbar yang paling rendah. Sehingga diharapkan sekolah rakyat akan berlangsung dengan baik,” katanya.

Sekolah rakyat ini nantinya akan menjadi model pendidikan berbasis asrama yang didukung penuh oleh negara. Para siswa akan mendapat pembinaan tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga penguatan karakter, keterampilan vokasi, hingga pembiasaan hidup sehat dan mandiri. Semua kebutuhan pokok seperti makan, seragam, alat tulis, dan tempat tinggal ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Untuk memperluas dampak program ini, Sekda Kalbar juga mendorong seluruh bupati dan wali kota di Kalbar untuk segera membuat usulan pembangunan sekolah rakyat di daerah masing-masing. Menurutnya, selama pemerintah daerah menyediakan lahan minimal 5 hektare, maka pemerintah pusat akan memfasilitasi pembangunan sekolah rakyat baru di kabupaten atau kota tersebut.

“Saya harapkan kepada Bupati dan Wali Kota aktif meminta usulan kepada pemerintah pusat dan akan kami kawal usulan dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan menyediakan tanah seluas 5 hektare, maka nanti di kabupaten/kota itu akan dibangun sekolah rakyat. Jadi, Bupati dan Wali Kota saya harapkan aktif untuk mengusulkan kepada Dinas Sosial dan kami Pemerintah Provinsi akan mengawal usulan-usulan kabupaten/kota,” pungkasnya.

Langkah ini dianggap sebagai bagian dari komitmen Kalbar dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang tidak hanya terfokus pada perkotaan atau kelompok mampu. Dengan adanya sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas memiliki peluang yang setara untuk mengubah masa depan mereka.

Selain itu, model ini juga diyakini akan memberikan solusi konkret terhadap masalah pendidikan di daerah terpencil yang minim sarana dan prasarana. Dengan konsep asrama, para siswa tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dari kampung halaman mereka hanya untuk bisa bersekolah.

Pemerintah Provinsi Kalbar kini terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta instansi terkait lainnya agar pelaksanaan sekolah rakyat bisa berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak maksimal dalam waktu dekat.

Harisson menyatakan, jika program ini sukses, Kalbar siap menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sekolah rakyat yang berbasis pada keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin ekstrem.

Langkah-langkah percepatan terus dilakukan, termasuk rehabilitasi fasilitas, penyusunan kurikulum khusus, pelatihan guru-guru yang akan mengajar, serta seleksi siswa yang transparan dan tepat sasaran.

Semua itu dilakukan agar pada awal Agustus 2025, kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat rintisan di Pontianak sudah bisa dimulai secara resmi. Dan di sanalah, secercah harapan baru bagi anak-anak Kalbar dari keluarga kurang mampu akan mulai menyala—menuju masa depan yang lebih cerah lewat pendidikan yang inklusif, gratis, dan bermutu.