Palangka Raya — Pemerintah tengah bersiap mengeksekusi salah
satu agenda strategis nasional di bidang pertanian: mencetak sawah dalam skala
besar untuk memperkuat ketahanan pangan. Kalimantan Tengah pun masuk dalam peta
prioritas, dengan target cetak sawah seluas 85.740 hektare pada tahun 2025.
Program ambisius ini bukan sekadar perluasan lahan, tapi juga simbol upaya
membangkitkan kejayaan pertanian Indonesia dari wilayah yang selama ini
dianggap potensial namun belum tergarap optimal.
Pernyataan ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Pimpinan yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian pada 4 Juli 2025. Dalam rapat itu, Mentan meminta percepatan program cetak sawah dan pelibatan semua elemen pengawas dan pelaksana secara sinergis. “Program ini harus menjadi solusi konkrit atas ketergantungan pangan dan stagnasi produktivitas pertanian di sejumlah daerah,” tegas Amran.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana, memimpin rapat koordinasi pelaksanaan teknis di Aula Dinas TPHP Kalteng. Acara itu dihadiri oleh 12 anggota tim pengawalan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, tim teknis cetak sawah Kalteng, serta perwakilan universitas dan politeknik nasional yang ditunjuk sebagai pengawas lapangan.
Rendy membuka arahannya dengan penegasan tajam bahwa ketegasan dalam pelaksanaan adalah kunci. Ia mengutip langsung arahan Menteri Pertanian tentang pentingnya kesiapan alat berat dalam proyek ini. “Penyedia jasa cetak sawah yang tidak memiliki excavator wajib diputus kontraknya untuk mencegah keterlambatan dan memastikan efektivitas pekerjaan,” kata Rendy tegas di hadapan seluruh peserta.
Tak hanya itu, penyedia yang mengalami kekurangan alat atau menunjukkan progres pengerjaan yang lambat, juga diminta untuk segera melakukan addendum kontrak. Langkah ini dimaksudkan agar penyesuaian waktu dan lingkup pekerjaan bisa segera dilakukan, serta mencegah efek domino pada keterlambatan keseluruhan proyek.
Rendy menekankan bahwa setiap tahap pekerjaan harus dilakukan dengan disiplin tinggi. “Jika pembersihan dan perataan lahan sudah dinyatakan clear and clean, maka proses pengolahan tanah untuk penanaman padi dapat langsung dilaksanakan,” tambahnya. Ia pun berharap semua tim konstruksi mencermati tenggat waktu secara cermat agar tidak ada keterlambatan dalam pengerjaan, terutama dalam masa krusial menuju musim tanam.
Tidak hanya pelaksana lapangan yang disorot, Rendy juga menuntut ketegasan dari tim pengawas. “Kami berharap pihak yang terkait pekerjaan konstruksi mencermati masa tenggat waktu pekerjaan. Begitu juga untuk tim pengawas melakukan pengawasan dan memastikan kegiatan konstruksi cetak sawah sesuai dengan rencana, petunjuk teknis, dan target yang telah ditetapkan. Mohon kerja sama tim pengawas mengevaluasi pekerjaan konstruksi tersebut sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian,” urai Rendy, menegaskan urgensi dari pengawasan yang menyeluruh dan tidak basa-basi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kemungkinan pemberian kontrak lanjutan kepada penyedia yang terbukti memiliki komitmen kuat dan kesiapan alat berat. “Penyedia yang menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan memiliki excavator dalam jumlah memadai dapat diprioritaskan untuk kontrak lanjutan sebagai bagian dari strategi percepatan dan efisiensi pelaksanaan,” ucap Rendy lebih lanjut.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa program cetak sawah bukan proyek coba-coba. Pemerintah provinsi menginginkan hasil nyata, dan hanya pelaksana yang disiplin, siap, dan tanggap yang akan dipercaya melanjutkan pengerjaan. Target 85.740 hektare lahan sawah bukan angka kecil, namun jika semua pihak bekerja dengan semangat kolaboratif dan teknis yang solid, angka itu bukan mustahil untuk dicapai.
“Target luas cetak sawah tahun 2025 yang ditetapkan untuk Kalteng seluas 85.740 hektare. Jika memenuhi persyaratan teknis dapat mengajukan kontrak baru,” tandas Rendy.
Kegiatan ini juga menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pusat dan daerah, serta dunia akademik. Hadir dalam rapat tersebut jajaran dari berbagai lembaga pengawas dan universitas ternama yang tergabung dalam tim teknis pengawasan cetak sawah, seperti Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, LPPM Universitas Palangka Raya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Sebelas Maret, hingga Politeknik Negeri Tanah Laut. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa pembangunan pertanian kini bukan hanya kerja pemerintah, tapi juga kolaborasi lintas sektor.
Dari pusat, hadir pula Pengendali Teknis Inspektur I Itjen Kementerian Pertanian, Sulistyorini, yang bersama rombongan mengawal langsung kesiapan pelaksanaan program di Kalimantan Tengah. Bersama mereka, hadir juga Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas TPHP Kalteng, Fahlita Robina, yang turut memaparkan kesiapan teknis serta ketersediaan lahan yang telah diidentifikasi dan siap digarap.
Program ini diharapkan tak hanya mendongkrak produksi beras nasional, tetapi juga memberi dampak langsung pada peningkatan pendapatan petani lokal. Dengan adanya cetak sawah baru, akan ada pembukaan lapangan kerja, peningkatan nilai tanah, hingga tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru berbasis pertanian.
Sebagai penutup, Rendy kembali mengingatkan bahwa yang terpenting bukan hanya mencetak sawah, tetapi menjadikan sawah itu produktif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pelaksana dan pengawas untuk bekerja jujur, disiplin, dan berdedikasi tinggi demi mencapai target dan membawa manfaat riil bagi petani dan masyarakat Kalimantan Tengah.
Cetak sawah bukan hanya soal urusan lahan, excavator, atau tenggat kontrak. Ia adalah langkah strategis untuk mengukuhkan kembali posisi Indonesia sebagai negeri agraris yang kuat dan mandiri secara pangan. Dan dari Kalimantan Tengah, semangat itu kini mulai dibangkitkan kembali—dengan ketegasan, strategi, dan gotong royong semua pihak.
