Bank Indonesia mencatat kondisi inflasi di Provinsi
Kalimantan Utara (Kaltara) pada Juni 2025 masih berada dalam batas yang
terkendali dan menggembirakan. Berdasarkan pemantauan dari gabungan tiga
kabupaten/kota yang menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi
bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,07 persen, sementara secara tahunan
(year-on-year) hanya mencapai 1,38 persen. Angka ini terpantau lebih rendah
dibandingkan dengan inflasi nasional yang berada di level 1,87 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando G. Manik, dalam keterangannya pada Jumat (18/7/2025), menjelaskan bahwa inflasi pada periode tersebut sebagian besar disumbang oleh naiknya tarif angkutan udara yang memiliki andil sebesar 0,17 persen terhadap inflasi umum.
“Peningkatan tarif pesawat terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama momen Idul Adha dan libur sekolah. Meski begitu, kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif angkutan udara turut membantu meredam tekanan inflasi yang lebih besar,” ungkap Hasiando.
Sektor transportasi bukan satu-satunya penyumbang inflasi. Kelompok bahan makanan turut berkontribusi, terutama melalui kenaikan harga beberapa komoditas seperti tomat (0,06 persen), beras (0,04 persen), ikan layang (0,03 persen), dan ikan bandeng (0,02 persen). Kenaikan harga tomat dipicu oleh turunnya pasokan lokal setelah masa panen sebelumnya selesai. Sementara itu, lonjakan harga beras terjadi karena adanya penyesuaian harga dari daerah pemasok utama, yang berdampak pada wilayah Kalimantan Utara.
Dalam menghadapi tekanan inflasi baik dari dalam maupun luar negeri, Hasiando menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga secara konsisten. Ia menyebut, potensi tekanan dari kebijakan perdagangan global, seperti tarif impor baru dari Amerika Serikat, bisa mengganggu kelancaran rantai pasok internasional, yang pada akhirnya berpengaruh pada harga barang di dalam negeri.
Tak hanya itu, ketersediaan pasokan domestik terhadap komoditas seperti ikan dan emas perhiasan juga disebut sebagai faktor risiko yang perlu diantisipasi secara serius. Kenaikan harga bisa terjadi sewaktu-waktu jika pasokan terganggu, baik karena faktor cuaca maupun distribusi logistik.
“Normalisasi tarif angkutan udara juga perlu diantisipasi agar tidak memberikan tekanan inflasi tambahan. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara terus memperkuat sinergi guna menjaga laju inflasi tetap dalam rentang target nasional pada 2025,” tambah Hasiando.
Bank Indonesia bersama TPID se-Kaltara terus mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka kebijakan yang dikenal sebagai 4K. Strategi tersebut mencakup empat pilar utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah program telah dijalankan secara intensif sepanjang tahun berjalan. Salah satu yang paling masif adalah pelaksanaan lebih dari 220 kegiatan pasar murah yang digelar di berbagai wilayah Kalimantan Utara. Program ini terbukti membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama di tengah fluktuasi harga.
Tak hanya itu, penerapan sistem digital farming juga terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Langkah ini dinilai strategis karena dapat menjaga pasokan bahan makanan secara mandiri di dalam provinsi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap wilayah pemasok luar.
Dalam aspek komunikasi publik, Bank Indonesia dan TPID Kaltara gencar melakukan edukasi masyarakat melalui berbagai platform, mulai dari media sosial, siaran radio, sidak pasar, hingga kegiatan High Level Meeting (HLM) bersama kepala daerah. Komunikasi dua arah ini penting untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap rasional dan tidak memicu spekulasi harga.
“Langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” tutup Hasiando.
Keberhasilan Kaltara dalam menjaga inflasi tetap rendah di tengah tekanan global dan momentum musiman seperti hari raya dan libur sekolah, menjadi cerminan dari efektivitas koordinasi antar lembaga di tingkat daerah. TPID yang terdiri dari berbagai instansi strategis seperti pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan pelaku usaha, terus memperkuat kerja sama lintas sektor agar ketahanan harga pangan dan logistik tetap terjaga.
Meski demikian, tantangan ke depan masih membayangi. Perubahan iklim, tekanan geopolitik global, serta tren konsumsi masyarakat yang dinamis menuntut kesiapan antisipatif dari seluruh pihak. Bank Indonesia menekankan pentingnya penguatan sinergi daerah agar inflasi tidak hanya terkendali dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Ke depan, Bank Indonesia dan TPID Kaltara akan terus melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan harga, memperluas kerja sama antarwilayah dalam hal pasokan komoditas, dan meningkatkan kapasitas produksi pertanian lokal. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Kaltara diharapkan tetap mampu menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran inflasi nasional.
