IKN Nusantara Tetap Jalan: Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Moratorium, Pembangunan Berlanjut Sesuai Rencana

Di tengah berbagai suara yang menyerukan evaluasi dan bahkan penghentian sementara, pemerintah justru memberikan pernyataan tegas: proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berlanjut tanpa moratorium. Tidak ada penundaan, tidak ada penghentian. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan yang digadang-gadang menjadi simbol Indonesia masa depan itu berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). Ia merespons permintaan dari Partai Nasdem yang mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menghentikan sementara pembangunan IKN guna melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek tersebut.

“Kami menghargai setiap masukan dan pendapat. Tapi perlu kami tegaskan, bahwa pembangunan IKN Nusantara tetap sesuai dengan rencana awal. Tidak ada kebijakan moratorium,” ujar Prasetyo lugas.

Pernyataan itu sontak menutup spekulasi tentang potensi penghentian sementara proyek IKN, yang sebelumnya mengemuka di sejumlah forum politik dan diskusi publik.

Usulan moratorium bukan hadir tanpa alasan. Partai Nasdem, sebagai salah satu partai oposisi, menyampaikan kekhawatirannya atas sejumlah aspek dalam pembangunan IKN, di antaranya:

• Lingkungan dan ekosistem: Kalimantan Timur dikenal sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati, termasuk hutan tropis yang menjadi benteng terakhir konservasi di Indonesia. Pembangunan IKN yang melibatkan pembukaan lahan luas dikhawatirkan dapat berdampak pada ekosistem dan masyarakat adat.
  
  
• Anggaran negara: Pasca Pemilu 2024, sejumlah pengamat ekonomi menyoroti tekanan fiskal yang dialami APBN. Dana besar yang dialokasikan ke IKN dianggap berpotensi mengganggu stabilitas keuangan negara, terutama jika realisasi investasi swasta belum optimal.
  
  
• Kesiapan infrastruktur: Laporan lapangan menunjukkan masih adanya tantangan teknis di lapangan, seperti suplai air bersih, akses energi, dan keterhubungan transportasi. Moratorium, menurut Nasdem, adalah cara untuk “mengevaluasi secara rasional” sebelum melangkah lebih jauh.

Namun, bagi pemerintah, usulan tersebut dinilai tidak mendesak dan tidak relevan dengan situasi aktual di lapangan.

“Evaluasi selalu dilakukan sebagai bagian dari proses pembangunan. Tapi tidak berarti harus berhenti,” tegas Prasetyo.

• Sejauh ini, pembangunan fisik di kawasan IKN telah menunjukkan progres nyata. Otorita IKN, lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, melaporkan berbagai pencapaian berikut:
  
  
• Kompleks pemerintahan: Istana Presiden dan Kantor Kementerian sedang dalam tahap penyelesaian akhir.
  
  
• Hunian ASN dan aparat negara: Lebih dari 9.000 unit hunian tengah dibangun dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2025.
  
  
• Transportasi hijau: Pemerintah memperkenalkan konsep mobil listrik dan autonomous vehicle sebagai moda utama transportasi di IKN.
  
  
• Sanitasi dan air bersih: Sistem terpadu sedang dipasang untuk menjamin kualitas hidup yang layak di kawasan urban baru tersebut.

Proyek-proyek tersebut dijalankan dengan skema pembiayaan campuran, melibatkan APBN dan kemitraan dengan investor asing maupun swasta lokal. Delegasi dari Jepang, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan telah meninjau langsung proyek dan menyatakan minat kerja sama.

“IKN adalah simbol peradaban baru. Ini bukan hanya kota fisik, tapi juga paradigma baru pembangunan,” ujar pejabat Otorita dalam forum internasional.

Salah satu kritik utama terhadap proyek IKN adalah potensi dampaknya terhadap lingkungan. Aktivis dan akademisi menyuarakan keprihatinan atas pembukaan hutan tropis Kalimantan Timur yang menjadi lokasi pembangunan.

Namun, pemerintah menjawab kekhawatiran ini dengan konsep “forest city” yang menjadikan 65% wilayah IKN sebagai ruang hijau yang dilindungi. Rancang bangun kota juga menggunakan prinsip tata ruang berkelanjutan, smart energy, dan manajemen limbah modern.

Pemerintah juga menjanjikan pembangunan:

• Pusat riset biodiversitas dan iklim tropis
• Pelibatan masyarakat adat dan budaya lokal
• Pengawasan ketat melalui audit lingkungan berkala

Namun, di tengah janji-janji tersebut, publik tetap menuntut transparansi dan partisipasi aktif dari elemen masyarakat sipil agar pembangunan tidak hanya ramah investasi, tetapi juga ramah kehidupan.

Gagasan memindahkan ibu kota bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno, wacana desentralisasi pemerintahan sudah dikemukakan sebagai cara untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap Jakarta.

Kini, di era Prabowo Subianto, mimpi itu diwujudkan dengan pendekatan modern dan visi jangka panjang. IKN diharapkan menjadi pusat gravitasi baru pembangunan Indonesia — sebuah representasi Indonesia Sentris, di mana pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa.

IKN juga dimaksudkan sebagai:

• Katalis digitalisasi birokrasi dan pemerintahan
• Pusat riset dan inovasi nasional
• Zona inklusif pendidikan dan kebudayaan
• 
  

Dengan dukungan infrastruktur canggih dan konektivitas global, pemerintah berharap Nusantara menjadi model kota masa depan yang tidak hanya megah, tapi juga manusiawi.

Berbagai pihak terus mengawal jalannya pembangunan IKN. Lembaga swadaya masyarakat menyoroti aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara kritis. Sementara akademisi menuntut kajian impact assessment yang kredibel dan inklusif.

Namun, di sisi lain, publik juga menunjukkan antusiasme. Survei di sejumlah kota besar menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden mendukung pembangunan IKN sebagai upaya pemerataan pembangunan.

“Yang kami harapkan bukan hanya kota baru, tapi pola pikir baru,” ujar salah satu warga yang mengikuti program relokasi ASN.

Harapan masyarakat adalah agar IKN tidak menjadi monumen politik semata, melainkan ruang hidup yang adil dan berkelanjutan.

Pernyataan tegas dari Istana Negara menjadi penanda bahwa pemerintah tidak goyah oleh tekanan politik atau spekulasi publik. Pembangunan IKN tetap menjadi prioritas strategis nasional, dengan komitmen untuk berjalan sesuai rencana dan prinsip transparansi.

Namun, tantangan masih terbentang luas: dari pembiayaan, keberlanjutan, partisipasi sosial, hingga adaptasi budaya. IKN bukan proyek singkat. Ia adalah perjalanan panjang menuju wajah baru Indonesia.

Pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa kini punya tanggung jawab bersama: mewujudkan Nusantara bukan hanya sebagai ibu kota, tapi sebagai warisan untuk generasi mendatang.