IKN Bukan Sekadar Pusat Pemerintahan: Pemerintah Gelontorkan Rp313,2 Miliar Tata Sepaku, RTH, dan Fasilitas Olahraga

  

Transformasi Sepaku di Kalimantan Timur kini menjadi cerminan nyata bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya tentang membangun gedung pemerintahan. Lebih dari itu, pembangunan menyentuh aspek kehidupan warga secara langsung—dari pasar rakyat, ruang terbuka hijau, hingga ruang olahraga yang inklusif. Komitmen inilah yang kembali ditegaskan Otorita IKN lewat penandatanganan dua proyek baru dengan nilai total investasi mencapai Rp313,2 miliar.

Bertempat di wilayah kerja IKN Barat, penandatanganan dua proyek besar ini menjadi bukti bahwa pembangunan IKN bergerak ke arah yang menyeluruh. Tak hanya soal pusat komando negara, tapi juga menyangkut kualitas hidup warga lokal yang menjadi bagian integral dari kawasan ibu kota baru. Kedua proyek yang disepakati mencakup Penataan Kawasan Sepaku dan Penataan Kawasan Olahraga serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)—dengan pendanaan penuh dari APBN Tahun Anggaran 2025.

Proyek pertama, Penataan Kawasan Sepaku, menyasar aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Nilai kontrak sebesar Rp124,3 miliar akan dialokasikan untuk membangun dua bangunan utama, merevitalisasi Pasar Sepaku, serta menata koridor sepanjang 1,5 kilometer. Selain itu, sebanyak sepuluh pos pengamanan akan dibangun di titik-titik strategis kawasan delineasi IKN.

Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, menegaskan bahwa proyek ini tidak lahir dari meja birokrat semata. “Pasar Sepaku adalah pusat aktivitas warga, bukan kawasan kosong. Model pasar yang akan dibangun bahkan ditentukan melalui voting warga. Ini pendekatan bottom-up yang menjadi ciri khas pembangunan inklusif IKN,” tegas Danis pada Jumat (27/6/2025).

Pernyataan Danis menunjukkan arah pembangunan yang bukan hanya partisipatif, tetapi juga penuh empati terhadap dinamika masyarakat lokal. Ia menambahkan bahwa keberlangsungan aktivitas pasar selama proses konstruksi menjadi perhatian utama pemerintah.

“Pasar tetap harus berfungsi. Jangan sampai pembangunan justru mengganggu kehidupan masyarakat. Harmonisasi ini yang kami jaga,” katanya lagi.

Untuk mengakomodasi kebutuhan para pedagang selama masa pembangunan, OIKN telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi guna menyediakan lokasi relokasi sementara. Hal ini disampaikan oleh Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin.

“Kita sudah koordinasi untuk penggunaan aset provinsi sebagai lokasi relokasi sementara. Setelah selesai, pedagang akan kembali menempati pasar yang baru,” ujar Alimuddin.

Proyek ini menyasar akar kehidupan masyarakat di Sepaku, dan bisa menjadi cetak biru pembangunan kota baru berbasis kolaborasi dan keterlibatan komunitas.

Proyek kedua yang tak kalah penting adalah Penataan Kawasan Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan nilai kontrak mencapai Rp188,9 miliar. Dalam proyek ini, pemerintah membidik sejumlah pembangunan yang menyatukan fungsi rekreasi, edukasi, dan konservasi.

Fasilitas yang akan dibangun antara lain: nursery anggrek (Orchid Garden) sebagai tempat konservasi sekaligus edukasi flora endemik Kalimantan, rehabilitasi kawasan glamping untuk dijadikan ruang publik multifungsi, pembangunan infrastruktur olahraga PSSI, serta pengembangan pusat riset kehutanan Wanagama Nusantara di jantung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis menjelaskan bahwa kawasan glamping, yang sebelumnya lebih dikenal sebagai destinasi eksklusif, akan mengalami transformasi total. “Ini akan menjadi kawasan edukatif dan rekreatif. Kita punya hutan tropis yang potensial sebagai pusat pembelajaran dan penelitian. Ini bukan hanya untuk IKN, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Dengan kata lain, IKN tidak hanya akan memiliki taman-taman kota, tetapi juga forest laboratory hidup yang menjadi bagian dari sistem pendidikan lingkungan nasional.

Kedua proyek ini dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 189 hari kalender, dimulai dari 26 Juni hingga 31 Desember 2025. Pemerintah tak hanya ingin cepat, tetapi juga transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Otorita IKN memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara ketat. Dalam hal ini, mereka menggandeng Kejaksaan Republik Indonesia—khususnya melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel)—untuk terlibat aktif dalam pengawalan proyek sejak awal hingga akhir.

“Kami pastikan seluruh proses pembangunan berjalan akuntabel, transparan, dan tepat waktu,” ujar Danis.

Lebih jauh, pendekatan yang diambil OIKN dalam kedua proyek ini menunjukkan orientasi baru dalam pembangunan ibu kota: kota ini tidak dibangun untuk elite pemerintahan semata, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. IKN akan menjadi simbol tata kota masa depan—di mana pasar rakyat, taman hijau, fasilitas olahraga, dan pusat riset bisa hadir dalam satu kesatuan yang terencana.

Langkah ini juga memperkuat positioning IKN sebagai Kota Hijau dan Kota Rakyat. Pembangunan tidak hanya dilakukan di atas tanah kosong, tapi berangkat dari dialog, keterlibatan, dan kepentingan warga yang telah lebih dahulu hidup di kawasan ini.

Pembangunan Pasar Sepaku yang berbasis voting warga menjadi preseden penting bahwa suara rakyat benar-benar menjadi pertimbangan dalam desain infrastruktur. Sementara transformasi glamping menjadi RTH multifungsi menunjukkan bahwa pemerintah serius mengembalikan ruang publik sebagai tempat yang menyenangkan dan mendidik.

Dengan proyek senilai lebih dari Rp300 miliar ini, pemerintah tidak hanya menanam fondasi fisik IKN, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap konsep pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.

Ketika pasar menjadi ruang demokratis, taman menjadi ruang belajar, dan proyek menjadi ruang keterbukaan, maka inilah wajah baru pembangunan Indonesia. Dan IKN, perlahan namun pasti, sedang membuktikannya.