Dari Meja ASN hingga Pelosok Negeri: Kaltim Bergerak Hijau dan Berkeadilan

  

Gerakan menuju perubahan besar sering kali dimulai dari langkah paling kecil. Itulah semangat yang kini digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih ramah lingkungan sekaligus lebih adil bagi masyarakat terpencil. Dua inisiatif besar pun digaungkan hampir bersamaan: pengurangan sampah plastik di lingkungan kerja, serta perjuangan terhadap nasib guru honorer di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dua kebijakan dengan satu benang merah: perubahan dimulai dari niat yang tulus, ditindaklanjuti dengan aksi nyata.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum, meluncurkan inisiatif penggunaan tumbler bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh jajaran Pemprov Kaltim. Inisiatif ini disampaikan Harum saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Senin 23 Juni 2025, yang juga dirangkaikan dengan penganugerahan PROPER, ADIWIYATA, dan KALPATARU tingkat provinsi.

“Jika memungkinkan, kantor-kantor pemerintahan termasuk DPRD Kaltim bisa mulai menghindari penggunaan plastik. Lebih baik menggunakan tumbler sebagai wadah minum,” ujarnya. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana, namun membawa makna dalam: kesadaran lingkungan harus menjadi budaya kerja.

Langkah ini tidak hanya ditujukan sebagai pengganti botol plastik sekali pakai, tapi juga sebagai simbol komitmen ASN terhadap keberlanjutan bumi. Menurut Harum, plastik yang terbuang sembarangan tidak hanya menjadi sampah visual, tapi juga membawa ancaman jangka panjang dalam bentuk mikroplastik yang bisa masuk ke tubuh manusia dan menyebabkan gangguan kesehatan.

“Jika masuk ke tubuh manusia, mikroplastik ini bisa menimbulkan dampak jangka panjang yang sangat berbahaya,” tegasnya. Harum berharap, kebiasaan baru ini tidak hanya berhenti di meja kerja ASN, tetapi menular ke seluruh sektor pemerintahan dan menjadi inspirasi publik untuk beralih ke gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

Tak jauh dari isu lingkungan, semangat perubahan juga berkobar dari sisi yang lain: pemerataan pendidikan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dalam kesempatan berbeda menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib guru honorer, terutama yang bertugas di wilayah 3T. Ia menegaskan, Pemprov Kaltim sedang berupaya keras mendorong pembukaan formasi tambahan P3K untuk para guru yang hingga kini masih berada dalam status honorer.

“Kami sudah mengirimkan surat kepada MenPAN-RB agar dibuka gelombang berikutnya untuk penerimaan P3K. Ini kesempatan yang baik bagi para guru yang masih memiliki status honorer,” kata Seno saat diwawancarai di Kantor DPRD Kaltim, Senin 23 Juni 2025.

Guru-guru ini, menurutnya, adalah garda terdepan dalam mewujudkan keadilan pendidikan. Namun kenyataan yang dihadapi sangat kompleks. Mereka digaji dari dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), bekerja dengan fasilitas terbatas, dan harus menempuh medan sulit hanya untuk mengajar satu-dua murid di pelosok desa.

“Wilayah-wilayah seperti Kutai Timur (Kutim), Mahakam Ulu (Mahulu), dan Kutai Barat (Kubar) itu sangat membutuhkan tenaga pengajar. Tapi banyak guru yang lebih memilih mengajar di kota. Ini jadi perhatian kami,” jelas Seno.

Untuk itu, Pemprov tengah menggodok bentuk insentif tambahan, baik berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan lainnya, agar guru yang mau ditugaskan di daerah terpencil merasa dihargai dan termotivasi. “Kami sedang mendiskusikan bentuknya. Tujuannya satu: memberikan insentif dan penghargaan layak kepada guru yang rela berkorban di pelosok negeri,” tegasnya.

Tak hanya dari sisi finansial, Seno juga menekankan pentingnya dukungan moral, psikologis, dan fasilitas penunjang yang layak bagi para guru tersebut. Sebab tantangan mereka bukan hanya mengajar, tapi juga menghadapi isolasi geografis, minimnya sarana transportasi, dan kurangnya akses ke informasi pendidikan yang mutakhir.

"Pemprov Kaltim akan terus berupaya memberikan dukungan dan kebutuhan para guru di wilayah 3T, agar mereka tetap termotivasi dan merasa dihargai atas pengabdian mereka,” tuturnya. Ia pun berharap agar para guru tidak hanya sekadar mengajar, tetapi menjadi agen perubahan yang menginspirasi dan membangkitkan semangat generasi muda daerah terpencil untuk bermimpi lebih besar.

Inisiatif ASN tanpa plastik dan perjuangan untuk guru honorer adalah dua cermin dari wajah baru Kaltim—sebuah provinsi yang tidak hanya berpikir soal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Gubernur Harum dan Wagub Seno Aji, dua sosok pimpinan Kaltim yang kini aktif menggalang perubahan, tampaknya memahami bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar soal tata kelola, tapi juga tentang menata ulang cara berpikir seluruh aparatur pemerintah.

Membawa tumbler mungkin tampak sepele, dan memperjuangkan formasi P3K untuk guru di pedalaman mungkin terasa administratif. Tapi keduanya adalah bagian dari transformasi yang lebih besar—yakni menciptakan birokrasi yang sadar lingkungan dan berempati sosial.

Kaltim sedang berubah. Dan perubahan itu dimulai dari meja kerja ASN hingga papan tulis di sekolah pelosok. Dari air minum yang dituang ke dalam tumbler, hingga pelajaran pertama yang diajarkan oleh guru di Mahulu. Semuanya bergerak menuju satu arah: masa depan yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.