Jalan Harapan di Ujung Utara: Ketika Pemerintah dan Swasta Bersatu Bangun Infrastruktur Kaltara

  

Di balik heningnya rimba Kalimantan Utara, ada denting semangat baru yang menggema di atas aspal retak dan jalan berlubang. Sebuah inisiatif kolaboratif tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di daerah tersebut. Tujuannya sederhana namun fundamental: memperbaiki akses jalan yang menjadi nadi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di ruas poros Tanjung Selor-Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan.

Namun, bukan sekadar proyek tambal sulam. Ini adalah cerita tentang bagaimana pemerintah daerah mengakali keterbatasan anggaran dengan menggandeng pihak swasta dalam satu skema kolaboratif. Di tengah keterbatasan fiskal akibat penyesuaian anggaran dari pusat, Pemerintah Provinsi Kaltara tidak tinggal diam. Mereka memilih jalan lain: menggugah kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk turut ambil bagian dalam perbaikan infrastruktur vital.

 

Dari Jalan Rusak Menuju Jalan Kolaborasi

Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menjadi sosok kunci dalam menggulirkan inisiatif ini. Pada Selasa, 29 April 2025, ia bersama jajaran dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, serta Dinas PUPR Bulungan, turun langsung meninjau ruas jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning.

Kunjungan itu bukan semata seremonial. Wakil Gubernur ingin menyaksikan sendiri betapa parahnya kondisi Segmen I jalan tersebut, yang membentang sejauh 15,72 kilometer dari simpang Jalan Nasional Berau-Polda Kaltara hingga Desa Tanjung Agung. Segmen ini juga menjadi titik awal penanganan dalam proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) oleh Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2023.

Kerusakan yang ditemukan cukup beragam, mulai dari jalan berlubang, permukaan tanah yang tak rata, hingga struktur pondasi bawah yang rapuh. Jalan ini bukan sekadar jalur penghubung antar desa. Ia adalah urat nadi utama menuju kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Jalan ini menghidupi mobilitas masyarakat, distribusi hasil bumi, serta akses pekerja menuju lokasi industri dan perkebunan.

 

Lima Perusahaan, Satu Komitmen

Dari hasil pertemuan sebelumnya, Pemprov Kaltara berhasil menggalang komitmen dari lima perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tanjung Palas Timur. Mereka adalah PT Benamakmur Selaras Sejahtera, PT Abdi Borneo Plantation, PT Tunas Borneo Plantation, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, dan PT Dharma Intisawit Lestari.

Kelima perusahaan ini menyatakan kesediaannya untuk turun tangan dalam memperbaiki jalan, khususnya di Segmen I. Dalam skema kolaborasi ini, pemerintah menyediakan data rinci terkait titik-titik kerusakan, yang akan menjadi dasar perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh masing-masing perusahaan.

Yang menarik, teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan. Mereka diberi keleluasaan untuk menentukan apakah ingin menunjuk kontraktor profesional atau mengerjakannya secara mandiri. Satu hal yang pasti: perusahaan wajib menyelesaikan pembangunan hingga lapisan agregat kelas B atau Lapis Pondasi Bawah (LPB).

Sementara itu, tanggung jawab untuk menyelesaikan lapisan agregat kelas A hingga tahap pengaspalan berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang telah mengalokasikan dana khusus untuk itu.

"Jika sebelumnya anggaran sebesar Rp5 miliar hanya cukup untuk membangun jalan sepanjang satu kilometer, kini dengan bantuan perusahaan untuk membangun LPB, kami bisa memperpanjang hasilnya hingga lebih dari dua kilometer," ujar Ingkong Ala.

 

Model Gotong Royong Modern

Skema yang diinisiasi oleh Pemprov Kaltara ini sejatinya adalah bentuk gotong royong dalam wajah modern. Bukan sekadar meminta bantuan, melainkan mengajak sektor swasta sebagai mitra pembangunan yang aktif dan bertanggung jawab.

Menurut Wagub, inisiatif ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan dunia usaha bukanlah mimpi. Ini adalah kolaborasi yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah desa yang wilayahnya dilalui jalan tersebut akan dilibatkan sebagai pengawas pengerjaan. Hal ini bertujuan memastikan transparansi dan kualitas pekerjaan agar tidak asal jadi.

"Prinsip kita adalah asas manfaat. Jangan hanya mengejar volume pekerjaan. Mutu dan kualitas harus dijaga betul karena ini menyangkut akses vital masyarakat," tegas Ingkong Ala.

 

Segmen II: Tantangan Lebih Berat Menanti

Perjalanan belum usai. Setelah Segmen I, perhatian kini beralih ke Segmen II—yakni jalan sepanjang 37,66 kilometer dari Desa Sajau Metun hingga Tanah Kuning. Kondisi di segmen ini bahkan dinilai lebih parah, terutama di titik-titik antara Desa Sajau Pungit, Sajau Pura, dan Binai. Jalan berlumpur, longsoran kecil, dan genangan permanen menjadi pemandangan umum di sepanjang jalur ini.

Pemprov Kaltara telah menjadwalkan kunjungan lapangan ke Segmen II pada Senin, 5 Mei 2025. Tujuannya tetap sama: membangun kesepahaman dan komitmen dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.

Enam perusahaan yang diharapkan berpartisipasi dalam perbaikan Segmen II adalah PT Manunggal Abadi Jaya, PT Prima Bahagia Permai, PT Kayan Plantation, PT MOA Maju Kurnia Utama, PT Bulungan Citra Agro Persada, dan PT Kayan Makmur Sejahtera.

Wakil Gubernur optimistis perusahaan-perusahaan ini akan mengikuti jejak lima perusahaan di Segmen I. Sebab, infrastruktur jalan ini bukan hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga untuk operasional perusahaan-perusahaan itu sendiri.

"Bayangkan truk sawit dan alat berat yang lalu-lalang setiap hari. Mereka butuh jalan yang layak. Maka kolaborasi ini adalah kepentingan bersama," ujarnya.

 

Membangun dari Pinggiran

Apa yang dilakukan Pemprov Kaltara ini adalah cermin dari semangat membangun dari pinggiran. Ketika pusat belum sepenuhnya mampu menjangkau semua sudut negeri dengan anggaran dan proyek, maka inisiatif lokal seperti inilah yang menjadi penyambung asa.

Tak dapat dimungkiri, Kalimantan Utara adalah provinsi muda yang masih menghadapi banyak tantangan infrastruktur. Dari kondisi geografis yang berat hingga keterbatasan anggaran pembangunan, semuanya menjadi rintangan yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan pikiran kreatif.

Namun, inisiatif seperti ini membuka mata bahwa membangun tidak selalu harus menunggu dana dari pusat. Dengan membangun kepercayaan dan kemitraan yang sehat dengan dunia usaha, banyak hal besar bisa diwujudkan dari sumber daya yang ada.

Model kolaborasi ini pun diyakini bisa diterapkan di wilayah lain, baik di dalam Provinsi Kaltara maupun di provinsi-provinsi lainnya. Bahkan, Ingkong Ala berharap ini menjadi contoh nasional tentang bagaimana kerja sama multipihak bisa menjadi solusi atas persoalan klasik jalan rusak yang menghantui banyak daerah di Indonesia.

 

Menuju Idul Adha dengan Harapan Baru

Target pemerintah cukup ambisius. Proyek perbaikan Segmen I ini ditargetkan rampung pada akhir semester pertama 2025. Artinya, masyarakat bisa menikmati jalan yang lebih baik saat merayakan Idul Adha mendatang.

Setidaknya, semua permukaan jalan di segmen ini akan memiliki lapisan agregat yang solid, tidak lagi becek saat hujan atau berdebu saat kering. Perubahan ini tentu akan berdampak langsung pada kelancaran aktivitas warga, distribusi logistik, serta akses kendaraan darurat dan layanan publik.

Warga yang selama ini harus berjibaku dengan kondisi jalan yang rusak kini mulai melihat cahaya harapan. Dan semua ini dimulai dari satu hal sederhana: kesediaan untuk bekerja bersama, melampaui batas sektoral dan kepentingan sesaat.

Dari Tanjung Selor hingga Tanah Kuning, jalan bukan lagi sekadar jalur penghubung fisik, tapi simbol dari sebuah peradaban yang bergerak maju melalui kolaborasi dan kepedulian bersama. Sebuah pelajaran bahwa membangun Indonesia, terutama di wilayah terluar dan terjauh, adalah tugas semua pihak—bukan hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, masyarakat, dan siapa saja yang peduli pada masa depan negeri ini.