Kukar Dapat Suntikan Dana Rp 47,49 Miliar untuk Suplai Pangan IKN, Ini Strategi Besar yang Disiapkan

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Tahun 2025 ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) menggelontorkan dana sebesar Rp 47,49 miliar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempersiapkan Kukar sebagai lumbung pangan utama bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kucuran dana ini bukan sekadar bantuan biasa. Ini adalah bagian dari strategi nasional yang menjadikan Kukar sebagai salah satu wilayah penyangga utama kebutuhan logistik dan pangan untuk mendukung keberlangsungan IKN yang kini sedang dalam proses pembangunan masif di Kalimantan Timur.

Fokus Optimalisasi Lahan di Empat Kecamatan Strategis

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (15/4/2025) di Tenggarong, Bupati Kukar Edi Damansyah menjelaskan bahwa dana ini akan difokuskan pada pengembangan dan optimalisasi lahan pertanian seluas 2.392 hektar yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Tenggarong, Marang Kayu, Samboja, dan Anggana. Kawasan ini dipilih karena memiliki potensi besar dalam hal produktivitas pertanian, aksesibilitas, dan kesiapan sumber daya manusia petani.

Edi menegaskan bahwa dana tersebut akan dikelola secara hati-hati dan sesuai arahan Kementan RI. Ia meminta para pelaksana program yang tergabung dalam Brigade Pangan untuk mematuhi setiap tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan.

“Para Brigade Pangan telah menerima bantuan ini, maka saya minta mereka mempedomani tahapan yang telah ditetapkan kementan agar target ketahanan pangan tercapai,” ujar Edi.

Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Pertanian

Dari total Rp 47,49 miliar yang dialokasikan, sebanyak Rp 11 miliar ditujukan untuk peningkatan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi dan jalan pertanian yang akan mendukung mobilitas dan efisiensi produksi. Proyek pembangunan infrastruktur ini akan dilaksanakan secara swakelola dan akan melibatkan unsur TNI, yakni Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang, sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan program.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah juga mengalokasikan dana dalam bentuk bantuan langsung ke rekening Brigade Pangan dengan skema Rp 900 juta per hektar. Dana ini akan digunakan untuk pengolahan lahan dan pengadaan peralatan serta mesin pertanian modern yang akan meningkatkan efisiensi kerja petani dan produktivitas lahan.

Adapun peralatan dan mesin yang akan diberikan meliputi 12 unit traktor roda empat, 24 unit traktor roda dua, 10 unit rotavator, serta 12 unit drone pertanian yang kini mulai dilirik sebagai solusi cerdas untuk pengawasan dan pemupukan lahan.

Untuk fase panen dan pasca panen, Kementan juga telah menyediakan 13 unit combine harvester, 24 unit power thresher, 33 unit rice transplanter (mesin tanam padi), dan 78 unit pompa irigasi yang akan mempercepat serta mengefisiensikan proses dari ladang ke pasar.

Dukungan Sarana Produksi dan Perlindungan Tanaman

Tak hanya soal alat berat, pemerintah juga menggelontorkan bantuan dalam bentuk sarana produksi pertanian (saprotan). Sebanyak 4.784.000 kilogram kapur pertanian akan disalurkan untuk memperbaiki tingkat keasaman tanah. Kemudian, disediakan pula 95.689 kilogram benih padi berkualitas unggul, 16.744 liter herbisida untuk pengendalian gulma, 7.176 liter insektisida untuk melawan hama, serta 4.784 liter fungisida sebagai perlindungan dari penyakit tanaman.

Semua ini merupakan bagian dari pendekatan komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh aspek produksi pertanian, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen, berada dalam standar mutu yang tinggi.

Sinergi dengan Lembaga Keuangan, Permodalan Tak Boleh Jadi Hambatan

Selain memfokuskan pada aspek teknis dan infrastruktur, Bupati Kukar juga menekankan pentingnya pendampingan dalam aspek finansial bagi para petani. Ia meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar untuk menjembatani komunikasi antara kelompok tani dengan lembaga keuangan daerah, salah satunya Bankaltimtara.

Langkah ini dilakukan agar para petani tidak lagi terhambat oleh keterbatasan modal. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa semua petani yang tergabung dalam Brigade Pangan memiliki akses terhadap pembiayaan tambahan untuk membeli kebutuhan produksi yang mungkin belum tercakup dalam bantuan pemerintah.

“Saya minta Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar memfasilitasi diskusi kelompok antara petani dan pihak perbankan. Akses permodalan ini penting agar tidak ada alasan lagi untuk tidak meningkatkan produktivitas,” kata Edi Damansyah.

Kukar dan Masa Depan Pangan IKN

Kukar sebagai salah satu kabupaten terdekat dari IKN memiliki peran yang sangat strategis dalam peta ketahanan pangan nasional. Tak hanya letaknya yang dekat, tetapi Kukar juga punya sumber daya lahan dan petani yang melimpah. Karena itu, pemerintah pusat tidak main-main dalam mendesain Kukar sebagai pemasok utama pangan IKN.

Dengan berbagai program yang kini mulai dijalankan, Kukar diharapkan mampu menyuplai kebutuhan dasar pangan seperti beras, sayur, dan produk pertanian lainnya secara berkelanjutan dan efisien. IKN yang digadang sebagai kota masa depan tentu memerlukan dukungan sistem logistik dan distribusi pangan yang kuat, stabil, dan terdekat.

Langkah Kementan RI dan Pemkab Kukar ini menjadi contoh nyata sinergi antara pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek ketersediaan pangan.

Dengan alokasi dana Rp 47,49 miliar yang dikelola secara strategis dan transparan, Kukar bergerak menuju peran barunya sebagai "dapur pangan" Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya pembangunan fisik yang dikejar, tetapi juga pemberdayaan petani, peningkatan teknologi, dan penguatan kelembagaan sektor pertanian. Semoga semua pihak yang terlibat mampu menjaga amanah ini dan menjadikan Kukar contoh sukses pembangunan pertanian yang berpihak pada masa depan bangsa.