Anggaran Kembali Mengalir, Pembangunan IKN Digenjot Menuju Target 2028

  

Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali bergeliat. Setelah sempat dilanda isu pemblokiran anggaran, pemerintah kini memastikan proyek ambisius tersebut tetap berjalan sesuai rencana. Anggaran yang sempat diblokir akhirnya dibuka kembali, menandai babak baru dalam komitmen pembangunan ibu kota baru Indonesia yang digadang-gadang menjadi pusat pemerintahan masa depan.

Pemerintah Indonesia kembali mengukuhkan komitmennya dalam mempercepat realisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Setelah muncul kekhawatiran akibat adanya pemblokiran anggaran di awal tahun, kini kabar baik datang: dana tersebut telah resmi dibuka kembali, memungkinkan roda pembangunan IKN terus berputar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah, memberikan penjelasan terkait situasi ini. Menurutnya, pemblokiran anggaran yang sempat terjadi bukanlah cerminan dari masalah kebijakan ataupun upaya penghematan belaka, melainkan bagian dari mekanisme administratif rutin dalam pengelolaan keuangan negara di awal tahun anggaran.

"Pemblokiran anggaran ini adalah hal yang biasa dalam tata kelola keuangan negara. Ini bukan karena efisiensi sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025," ujar Zainal Fatah dalam konferensi pers di Jakarta.

Dengan anggaran yang telah kembali tersedia, berbagai proyek prioritas di IKN siap dilanjutkan. Fokus utama pemerintah saat ini mencakup penyelesaian pembangunan Sumbu Kebangsaan atau dikenal dengan nama Sumbu Tripraja, kawasan legislatif dan yudikatif, serta tahapan akhir dari pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, yang menjadi ikon simbolik dari ibu kota baru tersebut.

 

Isu Pemblokiran Rp14 Triliun Selesai Lewat Koordinasi

Sebelumnya, muncul kabar bahwa pembangunan IKN sempat terkendala akibat pemblokiran anggaran sebesar Rp14 triliun. Namun, hal tersebut segera diatasi melalui komunikasi intensif antara Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri PUPR, Dody Hanggodo, memastikan bahwa masalah itu kini telah tuntas.

Dalam upaya mempercepat realisasi pembangunan, Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, dijadwalkan untuk melakukan kunjungan lapangan ke kawasan proyek IKN dalam waktu dekat. Kunjungan ini akan melibatkan sejumlah direktur jenderal dari kementerian guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan tanpa hambatan dan tepat waktu.

 

Anggaran Dipangkas Tapi Masih Siap Melaju

Meski pembangunan kembali dilanjutkan, alokasi anggaran IKN untuk tahun 2025 sempat mengalami pemangkasan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI mengungkapkan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Otorita IKN semula ditetapkan sebesar Rp6,39 triliun. Namun, mengikuti arahan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1 Tahun 2025, anggaran itu dipangkas menjadi Rp5,24 triliun.

Pemotongan anggaran senilai Rp1,15 triliun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyeimbangkan pengeluaran negara, tanpa mengorbankan proyek-proyek strategis nasional. Basuki menegaskan bahwa meskipun jumlahnya berkurang, anggaran tersebut tetap diarahkan untuk hal-hal vital, seperti pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun dari tahun 2022 hingga 2024, serta untuk melanjutkan proyek-proyek baru di bawah pengelolaan Otorita IKN.

 

Tambahan Anggaran Rp8,1 Triliun untuk Akselerasi Pembangunan

Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo pada 21 Januari 2025, Otorita IKN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun. Permohonan ini disetujui dengan pertimbangan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat pondasi IKN sebagai ibu kota politik Republik Indonesia pada tahun 2028.

Tambahan anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan kawasan pemerintahan, penyediaan fasilitas publik, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menjadi bagian dari tahapan penting menuju fase operasional penuh.

IKN tidak hanya ditargetkan sebagai pusat pemerintahan administratif, tetapi juga sebagai model kota masa depan dengan konsep hijau, pintar, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan tidak bisa ditunda, terlebih lagi banyak elemen pembangunan yang bersifat lintas kementerian dan memerlukan koordinasi erat.

 

Skema Kerja Sama: Kementerian PU Lanjutkan yang Lama, Otorita Tangani yang Baru

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan, Otorita IKN dan Kementerian PUPR telah menyusun skema kerja sama yang jelas. Berdasarkan Surat Menteri PUPR No. CK0401-Mn/1245 tertanggal 18 Desember 2024, disepakati bahwa Kementerian PUPR akan melanjutkan pengerjaan proyek infrastruktur yang telah dimulai sebelumnya. Sementara itu, Otorita IKN akan fokus pada pembangunan infrastruktur baru, termasuk penyusunan kawasan pemukiman, pusat pelayanan masyarakat, dan kawasan ekonomi penunjang.

Model pembagian kerja ini dianggap efektif untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan proyek, sekaligus mempercepat tahapan realisasi pembangunan secara keseluruhan.

 

IKN Menuju 2028: Optimisme di Tengah Tantangan

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, termasuk revisi anggaran dan tantangan efisiensi, pemerintah tetap menunjukkan optimisme tinggi bahwa IKN akan siap menjadi ibu kota pada tahun 2028. Pembangunan yang tengah berlangsung saat ini menjadi kunci bagi transisi pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Proyek IKN bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan kota percontohan yang ramah lingkungan, berbasis digital, serta berorientasi pada kualitas hidup masyarakat. Dalam visi besar tersebut, setiap anggaran yang dikeluarkan diarahkan secara strategis agar memberikan dampak maksimal bagi pembangunan jangka panjang.

Meski jalan menuju realisasi penuh IKN masih panjang, langkah-langkah terkini menunjukkan bahwa proyek ini terus bergerak maju dengan dukungan politik, teknis, dan anggaran yang semakin solid.

Dengan anggaran kembali mengalir dan semangat pembangunan yang tak surut, IKN berdiri sebagai simbol optimisme baru Indonesia. Kota ini bukan sekadar perpindahan lokasi, tapi awal dari peradaban baru yang ingin dibangun lebih hijau, modern, dan inklusif.