Prabowo Subianto Instruksikan Perombakan Desain Gedung DPR dan MA di IKN: Misi untuk Kemegahan Baru

Ilustrasi : AI

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan mengejutkan yang menandai babak baru dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Beliau meminta agar rancangan dasar atau basic design gedung-gedung legislatif dan yudikatif, termasuk Gedung DPR/MPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung, dirancang ulang. Langkah ini diambil setelah rancangan desain sebelumnya dinilai kurang memberikan kesan megah dan simbolik yang sesuai dengan visi besar IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang juga mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengungkapkan bahwa permintaan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 21 Januari 2025. Basuki menyebutkan bahwa tim baru akan segera dibentuk untuk merancang ulang desain tersebut dan hasilnya akan dilaporkan langsung kepada Presiden.

Revisi Desain Demi Kemegahan yang Lebih "Grande"

Menurut Basuki, Presiden Prabowo ingin gedung-gedung legislatif dan yudikatif di IKN memiliki kesan yang lebih megah atau dalam istilahnya, "grande." Desain sebelumnya, yang merupakan hasil dari sayembara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dianggap kurang mampu merepresentasikan visi besar IKN sebagai simbol kebangkitan nasional.

“Beliau menginginkan sesuatu yang lebih grande, lebih megah. Kalau orang Jawa bilang, desain sebelumnya kurang ‘rengreng’ atau kurang punya aura kemegahan yang kuat. Maka, kami akan melakukan review ulang bersama Kementerian PUPR dan Otorita IKN,” ungkap Basuki dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada Jumat, 24 Januari 2025.

Rancangan ulang ini hanya akan difokuskan pada gedung-gedung legislatif dan yudikatif, sedangkan bangunan eksekutif sudah rampung dengan desain yang sesuai visi. Proses revisi tersebut akan dimulai dari basic design yang kemudian dilelang untuk tahapan design and build, memastikan seluruh desain terpadu dan siap diwujudkan sesuai target.

Peran Strategis IKN dalam Visi Politik 2028

Langkah perombakan desain ini bukan tanpa alasan. Presiden Prabowo telah menetapkan target ambisius agar IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Artinya, seluruh fasilitas strategis, termasuk sarana dan prasarana legislatif serta yudikatif, harus selesai dibangun dan dapat digunakan sebelum tenggat waktu tersebut.

Dengan tambahan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun selama lima tahun ke depan, pemerintah optimis dapat menyelesaikan pembangunan infrastruktur IKN sesuai jadwal. Anggaran ini akan difokuskan pada pembangunan gedung-gedung pemerintahan, infrastruktur pendukung, dan fasilitas publik lainnya.

“Kami bekerja keras untuk memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga simbol kemajuan dan modernitas Indonesia. Gedung-gedung legislatif dan yudikatif harus mencerminkan hal tersebut,” tambah Basuki.

1. Kolaborasi Multidisiplin untuk Rancangan Ulang

Dalam proses merancang ulang desain, Basuki menyebutkan pentingnya keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin, termasuk arsitektur, perencanaan kota, dan seni rupa. Tim desain akan bekerja di bawah arahan langsung Presiden untuk memastikan hasil akhirnya sesuai dengan visi yang diharapkan.

“Kami tidak hanya fokus pada kemegahan visual, tetapi juga pada fungsi, keberlanjutan, dan simbolisme gedung tersebut sebagai representasi dari kekuatan demokrasi dan hukum di Indonesia,” jelas Basuki.

2. Keberlanjutan dan Efisiensi Energi

Selain aspek kemegahan, desain ulang juga akan memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi energi. IKN dirancang sebagai kota hijau dengan prinsip smart city, sehingga gedung-gedung pemerintahan harus mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

3. Menyeimbangkan Kebutuhan Politik dan Publik

Desain ulang juga harus memperhitungkan aspek aksesibilitas bagi masyarakat. Gedung-gedung tersebut tidak hanya menjadi tempat kerja pejabat negara tetapi juga ruang publik yang mencerminkan inklusivitas dan keterbukaan demokrasi Indonesia.

Sejarah dan Filosofi Desain Sebelumnya

Desain awal gedung legislatif dan yudikatif di IKN adalah hasil sayembara nasional yang melibatkan berbagai arsitek terkemuka. Rancangan tersebut didasarkan pada filosofi keberagaman Indonesia, dengan elemen arsitektur yang mencerminkan kearifan lokal dari berbagai daerah. Namun, desain ini dinilai belum mampu memberikan dampak visual yang kuat sebagai simbol negara.

Presiden Prabowo memandang bahwa gedung-gedung pemerintahan di IKN harus lebih menonjol dibandingkan ibu kota negara lain di dunia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih berani dan inovatif.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Langkah Presiden ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk para arsitek dan akademisi. Mereka melihat revisi desain sebagai peluang untuk menciptakan ikon arsitektur baru yang merepresentasikan era baru Indonesia.

“IKN adalah peluang besar untuk menciptakan sesuatu yang monumental. Desain gedung legislatif dan yudikatif harus mampu menjadi landmark yang dikenang sepanjang masa,” ujar seorang arsitek senior dari Institut Teknologi Bandung.

Di sisi lain, sejumlah pihak juga mengingatkan perlunya menjaga keseimbangan antara kemegahan desain dan efisiensi anggaran. Kritik terhadap pemborosan anggaran harus diantisipasi dengan transparansi dan perencanaan yang matang.

Langkah Strategis Pemerintah

Untuk memastikan target tercapai, pemerintah telah menetapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:

• Pembentukan Tim Desain Khusus: Tim ini akan terdiri dari para ahli di bidang arsitektur, perencanaan kota, dan seni budaya.
• Kolaborasi dengan Arsitek Internasional: Pemerintah mempertimbangkan untuk melibatkan arsitek ternama dunia agar desain IKN memiliki standar internasional.
• Penggunaan Teknologi Canggih: Dalam tahap pembangunan, teknologi konstruksi terkini akan digunakan untuk memastikan efisiensi waktu dan kualitas.
• Pengawasan Ketat: Proses pembangunan akan diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang transparan.

Visi Besar IKN: Lebih dari Sekadar Ibu Kota

IKN bukan sekadar proyek pemindahan ibu kota, tetapi juga simbol transformasi Indonesia menuju negara maju. Gedung-gedung legislatif dan yudikatif yang megah dan inovatif diharapkan dapat mencerminkan visi besar ini.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan IKN adalah warisan untuk generasi mendatang. Gedung-gedung di IKN harus mampu menginspirasi rasa bangga dan menjadi ikon kebanggaan bangsa.

Dengan target 2028 sebagai tenggat waktu, kerja keras pemerintah dan seluruh pihak terkait akan menentukan keberhasilan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Perombakan desain ini, meskipun menjadi tantangan, juga merupakan peluang untuk menciptakan sejarah baru yang akan dikenang sepanjang masa.