Transformasi Pelayanan Publik di Rutan Pontianak: Borong Tiga Penghargaan Bergengsi Kemenkumham Kalbar

  

Foto : Rutan Pontianak

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak kembali mencatatkan prestasi gemilang di penghujung tahun 2024 dengan membawa pulang tiga penghargaan prestisius. Prestasi ini diumumkan dalam acara Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat (Kalbar). Tidak hanya sekadar penghargaan, pencapaian ini merupakan bukti nyata transformasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang terus digencarkan oleh Rutan Pontianak.

 

Tiga Penghargaan Bergengsi

Tiga penghargaan yang berhasil diraih oleh Rutan Pontianak meliputi:

1. Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM)
2. Kinerja Kehumasan Kategori Infografis
3. Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Penghargaan P2HAM menggarisbawahi dedikasi Rutan Pontianak dalam memastikan pelayanan publik yang inklusif dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, kategori Infografis menunjukkan kreativitas tim kehumasan dalam menyampaikan informasi secara visual, menarik, dan mudah dipahami masyarakat. Adapun predikat WBK menjadi penegasan atas komitmen Rutan Pontianak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

 

Komitmen Pemimpin dan Tim Solid

David Anderson Setiawan, Kepala Rutan Kelas IIA Pontianak, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. "Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Rutan Pontianak yang terus berkomitmen memberikan pelayanan publik berbasis HAM," ujarnya dalam sambutannya pada Kamis, 13 Desember 2024.

David menambahkan bahwa pencapaian ini bukan sekadar target semata, tetapi juga menjadi pemicu semangat bagi seluruh staf untuk terus meningkatkan profesionalisme. "Prestasi ini adalah hasil dari upaya kolektif, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga penerapan prinsip-prinsip good governance di lingkungan kerja," lanjutnya.

 

Reformasi Birokrasi di Kanwil Kemenkumham Kalbar

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Tito Andrianto, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah signifikan yang diambil oleh Rutan Pontianak. Tito menjelaskan bahwa penghargaan WBK yang diraih oleh Rutan Pontianak menandai pencapaian besar dalam perjalanan menuju reformasi birokrasi yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Tito, keberhasilan Rutan Pontianak juga mencerminkan kinerja gemilang dari seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar. Dengan melibatkan 1.707 sumber daya manusia yang tersebar di 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT), ia menilai Rutan Pontianak telah menjadi contoh nyata bagaimana perubahan positif dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan kerja keras.

"Kami berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Rutan Pontianak, tetapi juga menjadi inspirasi bagi UPT lain untuk terus berinovasi dan memperkuat komitmen dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujar Tito.

 

Pelayanan Publik Berbasis HAM: Pilar Utama Transformasi

Penghargaan P2HAM yang diraih Rutan Pontianak menjadi simbol penting dari fokus mereka pada pelayanan berbasis hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang berpusat pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak warga binaan, Rutan Pontianak telah mengembangkan berbagai inovasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi.

Salah satu inisiatif yang menonjol adalah penyediaan akses informasi yang mudah dan transparan bagi warga binaan serta keluarganya. Selain itu, Rutan Pontianak juga memperkuat program rehabilitasi dan pemberdayaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial warga binaan. Dengan langkah-langkah ini, Rutan Pontianak tidak hanya berfokus pada pengelolaan keamanan, tetapi juga pada pembangunan karakter dan pemberdayaan individu.

Penghargaan kategori Infografis menyoroti peran penting kehumasan dalam era digital. Di tengah derasnya arus informasi, Rutan Pontianak mampu memanfaatkan infografis sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Infografis yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga informatif dan relevan, memberikan gambaran tentang program, capaian, dan inovasi yang telah dilakukan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Rutan Pontianak tidak hanya fokus pada aspek operasional, tetapi juga pada bagaimana membangun citra positif dan meningkatkan transparansi melalui komunikasi yang efektif.

 

WBK: Tonggak Baru dalam Tata Kelola Pemerintahan

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi puncak dari seluruh upaya reformasi yang dilakukan oleh Rutan Pontianak. Untuk meraih predikat ini, sebuah unit kerja harus memenuhi berbagai indikator ketat, mulai dari integritas pegawai hingga keberhasilan dalam mencegah praktik korupsi.

Dalam proses menuju WBK, Rutan Pontianak telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk digitalisasi layanan, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan lingkungan kerja yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Dengan tiga penghargaan ini, Rutan Pontianak telah menetapkan standar tinggi bagi dirinya sendiri dan unit kerja lainnya di lingkungan Kemenkumham. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

David Anderson Setiawan menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang penuh tantangan. "Kami berkomitmen untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.

Dengan dedikasi yang kuat dari seluruh jajaran dan dukungan penuh dari Kanwil Kemenkumham Kalbar, Rutan Pontianak tampaknya siap untuk melangkah lebih jauh dalam mewujudkan visi pelayanan publik yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada kemanusiaan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol pencapaian, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadi teladan dalam reformasi birokrasi.