Target 2028: Membangun Ekosistem Yudikatif dan Legislatif di Ibu Kota Nusantara

  

Foto : Institut Teknologi Bandung

Setelah resmi dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono kini memimpin upaya besar untuk merampungkan fasilitas yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Langkah ini adalah fase lanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, di mana Basuki menargetkan semua infrastruktur pemerintahan, baik yudikatif, eksekutif, dan legislatif, serta hunian bagi pejabat dan pegawai, akan selesai dalam waktu empat tahun, tepatnya pada tahun 2028.

"Saat ini fokus kami ada pada pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif di KIPP agar seluruh elemen pemerintahan bisa beroperasi secara penuh dan terpadu. Ekosistem pemerintahan ini meliputi prasarana dasar yang akan menunjang kegiatan pemerintahan, hunian, serta kebutuhan dasar lainnya,” ungkap Basuki dalam wawancaranya yang dikutip dari ANTARA pada 10 November 2024.

 

Mengintegrasikan Pemerintahan di KIPP: Prioritas Tahun 2028

Pembangunan KIPP di Ibu Kota Nusantara bukan sekadar mendirikan gedung pemerintahan, namun juga menciptakan ekosistem pemerintahan terpadu yang memungkinkan kerja sama antarlembaga negara dengan lebih efektif. Gedung-gedung yudikatif dan legislatif ini, selain menjadi kantor bagi pejabat tinggi dan pegawai pemerintah, juga akan dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk hunian bagi staf pemerintah dan pejabat yang bekerja di area tersebut. Langkah ini diambil agar KIPP dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien, mengurangi waktu tempuh antarinstansi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kolaborasi.

Pembangunan tahap awal KIPP sebelumnya telah dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah berharap, dengan fasilitas yang lengkap di pusat pemerintahan ini, kinerja aparatur negara di IKN akan semakin meningkat, seiring dengan konsep IKN sebagai kota pintar dan berkelanjutan.

 

Menggalang Investasi untuk Mendukung Pembangunan IKN

Sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, IKN memerlukan dukungan finansial yang besar agar dapat dibangun sesuai rencana. Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa pemerintah juga terus mendorong masuknya investasi dari pihak swasta. Dalam tahap groundbreaking terakhir sebelum tanggal 20 November 2024, APBN telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp86 triliun, sedangkan dari pihak swasta telah terkumpul investasi sebesar Rp58 triliun. Dana besar ini bertujuan mempercepat penyelesaian berbagai proyek infrastruktur di IKN, terutama yang berada dalam KIPP.

"Dengan investasi ini, kita dapat mempercepat pembangunan IKN dan mengurangi beban APBN. Investasi pihak ketiga sangat penting untuk mendukung target waktu penyelesaian infrastruktur di IKN, terutama untuk prasarana umum dan kebutuhan dasar lainnya," ujar Basuki.

Upaya pemerintah dalam menarik minat investor ini melibatkan berbagai kebijakan dan kemudahan bagi para investor, termasuk insentif pajak dan kemudahan perizinan. Pihak pemerintah optimis, dengan beragam fasilitas dan kebijakan ini, sektor swasta akan tertarik untuk turut serta dalam pembangunan IKN dan menjadikannya kota yang tidak hanya modern dan efisien tetapi juga ramah investasi.

Progres pembangunan IKN terbagi dalam beberapa batch atau tahapan, yang dilakukan untuk memastikan setiap fase dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditentukan. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), batch pertama pembangunan IKN telah mencapai lebih dari 94 persen, sementara batch kedua mencapai lebih dari 60 persen, dan batch ketiga hampir mencapai 40 persen. Pembagian proyek dalam beberapa batch ini adalah strategi pemerintah untuk mengelola proyek besar seperti IKN secara lebih efisien, dengan target penyelesaian bertahap.

 

Dengan pengelompokan batch ini, pemerintah berharap setiap tahapan dapat dijalankan lebih fokus dan efisien, memungkinkan adanya evaluasi di setiap batch agar pembangunan berjalan lancar sesuai rencana. Strategi ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengukur hasil setiap tahap pembangunan dan menyesuaikan rencana berdasarkan hasil dan kebutuhan yang muncul selama proses pembangunan.

 

Perwujudan Ibu Kota Nusantara sebagai Pusat Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan

Target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Basuki Hadimuljono diharapkan akan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang lengkap dan terpadu. Di KIPP, pemerintah Indonesia akan memiliki fasilitas yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang berada dalam satu area strategis, memungkinkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan pemerintahan. Integrasi berbagai fungsi pemerintahan dalam satu area juga diharapkan akan meningkatkan efektivitas kerja dan memudahkan koordinasi antara lembaga-lembaga negara.

Tidak hanya dari segi fungsi, IKN dirancang sebagai kota yang berorientasi pada keberlanjutan. Gedung-gedung pemerintah di KIPP, termasuk infrastruktur yudikatif dan legislatif, diharapkan menggunakan konsep ramah lingkungan dengan penerapan teknologi hijau yang dapat mengurangi emisi karbon dan menghemat energi. Di masa depan, IKN akan menjadi contoh nyata bagaimana sebuah kota modern bisa dibangun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap alam.

Basuki mengakui bahwa pembangunan IKN, khususnya di KIPP, memiliki tantangan yang kompleks, baik dari segi anggaran, jadwal, teknologi, maupun adaptasi masyarakat. Pengelolaan sumber daya yang besar dan memadai, baik finansial maupun sumber daya manusia, menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Basuki optimis bahwa melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, IKN dapat dibangun sesuai dengan rencana dan menjadi ibu kota yang siap menyambut tantangan masa depan.

Tantangan dalam menarik minat investor untuk terus berinvestasi di IKN juga menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Selain memberikan kemudahan izin dan insentif bagi investor, pemerintah juga terus mempromosikan IKN sebagai peluang investasi yang prospektif. Pembangunan berbagai fasilitas penunjang, termasuk infrastruktur yudikatif dan legislatif, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang dapat diandalkan.

Dengan selesainya pembangunan IKN pada tahun 2028, pemerintah berharap IKN akan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara maju dengan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terstruktur. Di samping itu, IKN diharapkan dapat berfungsi sebagai katalis perubahan, memperkenalkan cara kerja pemerintahan yang modern, efisien, dan terintegrasi.

Para pejabat, pegawai, serta seluruh elemen masyarakat yang nantinya akan bermukim di IKN diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru yang berbeda dari ibu kota saat ini. Kebutuhan hunian yang telah disediakan pemerintah di KIPP merupakan salah satu bagian dari ekosistem yang disiapkan untuk memudahkan adaptasi dan meningkatkan produktivitas para pegawai. Dengan keberadaan hunian yang dekat dengan perkantoran, para pejabat dan pegawai akan memiliki akses yang lebih mudah ke tempat kerja, mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan kenyamanan kerja.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia adalah proyek yang monumental dan membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak. Dengan visi yang jelas dan strategi yang matang, Basuki Hadimuljono yakin bahwa proyek ini dapat diselesaikan sesuai target dan menjadi pusat pemerintahan terpadu yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran IKN sebagai ibu kota yang modern dan berkelanjutan akan membuka lembaran baru bagi Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi masa depan yang lebih baik.