Menuju Ibu Kota Nusantara yang Berkelanjutan: Kebijakan Pembangunan Berbasis Data dan Fakta

  

Foto : kemenparekraf

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mencuri perhatian dalam negeri dan internasional, karena bukan hanya menjadi proyek monumental tetapi juga sebagai simbol transformasi Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Seiring dengan hal tersebut, Otorita IKN memastikan bahwa semua kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan IKN selalu mengacu pada data dan fakta yang komprehensif. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, dalam pertemuannya dengan Kompas.com pada Kamis, 7 November 2024, setelah menerima 30 Policy Brief atau risalah kebijakan dari peneliti Universitas Indonesia (UI).

 

Pendekatan Berbasis Data dan Fakta untuk Keputusan yang Lebih Argumentatif

Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah berharap dapat lebih cepat dalam memajukan pembangunan IKN. "Kami ingin memastikan setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat," ujar Ali Berawi. Dalam perencanaan pembangunan sebuah ibu kota baru, pengambilan keputusan yang berlandaskan data memungkinkan Otorita IKN untuk memiliki argumen yang lebih kokoh dalam setiap tahap pembangunan. Ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap tantangan, peluang, dan kebutuhan yang dihadapi.

Ali juga menyampaikan terima kasih kepada para akademisi yang telah menyusun 30 risalah kebijakan yang meliputi berbagai aspek yang relevan dengan pembangunan IKN hingga tahun 2045. Menurut Ali, upaya membangun sebuah ibu kota baru memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memastikan keberlanjutan, kesejahteraan, dan inklusivitas.

 

Peran Universitas dalam Pembangunan IKN

UI mengambil peran aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran terkait pembangunan IKN melalui kajian ilmiah yang mendalam. Sekretaris Universitas Indonesia, Agustin Kusumayati, menyampaikan bahwa risalah kebijakan ini merupakan partisipasi UI dalam proses pembangunan IKN untuk masa depan Indonesia. Dengan risalah ini, diharapkan berbagai kemungkinan efek samping atau tantangan dari pembangunan dapat dimitigasi.

 

Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Universitas Indonesia

Tak hanya berkontribusi melalui risalah kebijakan, Universitas Indonesia juga secara langsung melakukan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang terlibat dalam pembangunan IKN. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Nurtami, menekankan bahwa kesehatan para pekerja menjadi fokus utama UI, dengan melibatkan tim gabungan dari bidang kedokteran, keperawatan, farmasi, dan kesehatan masyarakat. Program ini diharapkan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat di IKN dan memperkuat hubungan antara akademisi dan masyarakat.

 

Empat Klaster Utama Rekomendasi Kebijakan

Risalah kebijakan yang diterima Otorita IKN mencakup empat klaster utama yang dianggap krusial untuk mendukung keberlanjutan pembangunan IKN, yaitu:

• Energi, Pangan, dan Transportasi
• Sosial Humaniora
• Teknologi dan Informatika
• Well-being dan Konservasi Lingkungan

Berikut ini adalah gambaran umum dari masing-masing klaster tersebut dan rekomendasi yang disarankan untuk memastikan pembangunan IKN yang berkelanjutan, inklusif, dan maju.

 

1. Klaster Energi, Pangan, dan Transportasi

Dalam klaster ini, pembangunan IKN diarahkan untuk mencapai kemandirian energi, pangan, dan transportasi yang efisien serta ramah lingkungan. Rekomendasi di sektor energi meliputi penerapan energi terbarukan dan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan. Sumber energi bersih, seperti tenaga surya dan angin, diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi yang tinggi di ibu kota baru tanpa mengorbankan lingkungan.

Pada bidang pangan, risalah kebijakan merekomendasikan strategi yang mendorong efisiensi produksi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui praktik pertanian yang berkelanjutan dan teknologi inovatif, IKN dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Untuk sektor transportasi, pendekatan teknologi dan peningkatan aksesibilitas menjadi fokus utama. Pemerintah perlu memperkuat konektivitas dan aksesibilitas di IKN untuk memastikan kelancaran arus barang dan orang, serta mendukung pengurangan emisi karbon melalui teknologi transportasi ramah lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci sukses dalam penerapan kebijakan-kebijakan di sektor energi, pangan, dan transportasi ini. Kerja sama yang erat antar pihak diharapkan dapat mempercepat realisasi kebijakan serta memaksimalkan dampak positifnya.

 

2. Klaster Sosial Humaniora

Klaster sosial humaniora memegang peran penting dalam menciptakan IKN yang inklusif dan memperhatikan keberagaman. Rekomendasi yang diberikan oleh UI berfokus pada penguatan kohesi sosial, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pelestarian budaya. Di bidang sosial, risalah kebijakan merekomendasikan adanya pendekatan yang melibatkan masyarakat adat, keseimbangan antara komunitas lokal dan pendatang, serta akses pendidikan dan lapangan kerja yang adil.

Dalam aspek budaya, risalah kebijakan mengusulkan pembuatan ruang publik yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia, serta adanya institusi budaya yang mendorong inklusivitas. Hal ini bertujuan untuk menjaga identitas lokal dan memastikan masyarakat dapat beradaptasi dengan keberadaan pendatang.

Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Otorita IKN diharapkan merancang kebijakan yang dapat memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok ini, guna menjadikan IKN sebagai kota yang ramah dan inklusif bagi semua kalangan.

 

3. Klaster Teknologi dan Informatika

Dalam klaster teknologi dan informatika, risalah kebijakan dari UI menyoroti pentingnya penerapan teknologi cerdas dan sistem pemantauan lingkungan yang terintegrasi. Transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap pembangunan dapat ditingkatkan dengan pemantauan real-time yang memungkinkan pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat. Selain itu, aplikasi layanan publik terpadu direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan di IKN.

Strategi diplomasi publik juga dianggap penting untuk membangun citra positif IKN di kancah internasional. Dengan memanfaatkan teknologi dan informatika, IKN dapat menjadi pusat inovasi digital yang menarik minat investor dan masyarakat global.

 

4. Klaster Well-being dan Konservasi Lingkungan

Klaster terakhir ini mencakup aspek kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di IKN. Rekomendasi di bidang kesejahteraan masyarakat mencakup dukungan sosial bagi penduduk lokal dan aparatur sipil negara (ASN) yang akan bermukim di ibu kota baru. Hal ini penting untuk memastikan kehidupan yang layak bagi mereka yang tinggal dan bekerja di IKN.

Dari segi konservasi lingkungan, kebijakan yang disarankan mencakup tata kelola limbah, pengelolaan air bersih, dan udara yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan infrastruktur hijau seperti taman kota dan ruang terbuka hijau menjadi bagian integral dari upaya pelestarian lingkungan di IKN. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung keseimbangan ekosistem.

 

Kolaborasi dengan Universitas Lain untuk Mendukung Pembangunan IKN

Tidak hanya UI, Otorita IKN juga berencana menjalin kerja sama dengan berbagai universitas lain di Indonesia untuk terus memperkuat basis data dan penelitian dalam pengambilan kebijakan. Diharapkan kajian ilmiah dari berbagai disiplin ilmu akan semakin memperkaya perencanaan pembangunan IKN dan membantu Indonesia mencapai cita-cita memiliki ibu kota yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembangunan IKN, dengan segala kompleksitasnya, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan. Otorita IKN berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan data yang akurat dan hasil penelitian yang komprehensif. Dukungan dari para akademisi, kolaborasi dengan universitas, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci sukses menuju IKN yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga menjadi model pembangunan yang berkelanjutan, modern, dan inklusif.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan sebuah ibu kota baru yang mampu menjadi simbol kemajuan bangsa. Melalui kebijakan berbasis data dan fakta, pembangunan IKN diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.