Dugaan Korupsi di Proyek Olahraga Kalsel: Jejak Anggaran Miliaran di Lapangan Golf dan Lapangan Tembak Swargaloka

Ilustrasi : Pixabay

Dalam hiruk-pikuk pembangunan di Kalimantan Selatan (Kalsel), dua proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat kini menjadi sorotan karena dugaan korupsi. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel mulai bergerak menyelidiki dua proyek besar yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel: renovasi Lapangan Golf Swargaloka dan pembangunan Lapangan Tembak di Banjarbaru. Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah ini menyimpan banyak tanda tanya dan berpotensi menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di daerah tersebut.

Dispora Kalsel memiliki ambisi besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga di wilayah tersebut. Dua proyek ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengembangkan potensi olahraga lokal. Lapangan Golf Swargaloka, yang terletak di Landasan Ulin, Banjarbaru, dirancang untuk menjadi fasilitas golf kelas atas dengan penambahan empat hole baru dan renovasi gedung. Sementara itu, lapangan tembak di kawasan yang sama diharapkan menjadi pusat pelatihan dan kompetisi bagi atlet menembak, dengan fasilitas indoor dan outdoor modern.

Namun, di balik ambisi tersebut, muncul berbagai indikasi penyimpangan yang mulai terkuak melalui penyelidikan Kejati. Proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru diduga menjadi ajang praktik korupsi.

Menyelidik Kejanggalan: Apa yang Ditemukan Kejati?

Proyek pembangunan lapangan tembak ini mendapatkan alokasi anggaran lebih dari Rp3,8 miliar pada tahun 2023. Fasilitas ini dirancang untuk memiliki berbagai fitur modern, termasuk area indoor dan outdoor di atas lahan seluas 166 x 31 meter. Namun, hasil di lapangan jauh dari ekspektasi. Pembangunan belum selesai meskipun tenggat waktu sudah lewat, dan Kejati menemukan sejumlah kejanggalan.

Rizal Pradata, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Kalsel, mengungkapkan bahwa terdapat indikasi ketidaksesuaian volume pekerjaan. Salah satu fokus penyelidikan adalah pada penggunaan material, khususnya besi. "Ada dugaan kekurangan volume pada pemasangan atau penggunaan besi. Ini salah satu hal yang sedang kami verifikasi," ujar Rizal.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya menyangkut kualitas pekerjaan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Jika benar terjadi pengurangan volume, maka dana miliaran rupiah yang telah dianggarkan tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya.

Renovasi Lapangan Golf Swargaloka dilaksanakan dalam dua tahap, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp6 miliar. Pada tahun pertama, 2022, proyek ini menelan biaya Rp4,1 miliar, dan pada tahun kedua, 2023, sebesar Rp2,1 miliar. Proyek ini mencakup penambahan empat hole baru, renovasi gedung, dan pengadaan mobil golf.

Namun, Kejati menemukan indikasi adanya praktik mark up dalam pengelolaan anggaran. Harga-harga yang tercantum dalam dokumen proyek diduga sengaja dinaikkan untuk kepentingan pihak tertentu. Selain itu, beberapa aspek pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Rizal menambahkan, "Kami menemukan bahwa ada item-item dalam proyek ini yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Ini menjadi bagian penting dari penyelidikan kami."

Proses penyelidikan ini melibatkan pemanggilan sejumlah pejabat Dispora Kalsel. Beberapa di antaranya telah memberikan klarifikasi, meskipun nama-nama mereka belum dipublikasikan secara resmi. Kejati Kalsel tampaknya sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini, mengingat sensitivitas dan skala anggaran yang terlibat.

Sementara itu, Plt Kepala Dispora Kalsel, Diauddin, mengaku belum mengetahui secara rinci terkait pemeriksaan ini. Diauddin, yang baru menjabat sebagai Plt Kepala Dispora, menyatakan bahwa ia belum mendapatkan informasi resmi dari Kejati. "Pemeriksaan di mana? Kedada, dapat info apa?" ujarnya saat dikonfirmasi. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana transparansi internal di Dispora Kalsel dalam mengelola proyek-proyek besar?

Kasus ini bukanlah yang pertama terjadi di sektor infrastruktur olahraga di Indonesia. Proyek-proyek besar yang melibatkan dana APBD sering kali menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Infrastruktur olahraga, yang seharusnya menjadi fondasi bagi pengembangan atlet dan peningkatan prestasi, justru kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kalsel sendiri memiliki sejarah panjang terkait kasus korupsi di sektor ini. Beberapa tahun lalu, kasus serupa juga mencuat, meskipun akhirnya tenggelam tanpa penyelesaian yang jelas. Masyarakat berharap bahwa penyelidikan kali ini dapat berjalan transparan dan menghasilkan putusan yang adil.

Dampak bagi Masyarakat dan Atlet Lokal

Jika dugaan korupsi ini terbukti benar, dampaknya sangat besar, bukan hanya secara finansial tetapi juga secara sosial. Lapangan tembak dan lapangan golf yang seharusnya menjadi sarana pengembangan bakat atlet lokal akan kehilangan fungsinya. Masyarakat Banjarbaru, yang selama ini berharap memiliki fasilitas olahraga berkualitas, akan merasa dikhianati.

Proyek-proyek ini dirancang untuk mendukung perkembangan olahraga di Kalsel, tetapi jika anggaran yang tersedia tidak digunakan dengan benar, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Atlet-atlet muda yang membutuhkan fasilitas untuk berlatih akan dirugikan, dan potensi mereka untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional bisa terhambat.

Kasus ini menjadi ujian bagi Kejati Kalsel dalam menegakkan hukum secara transparan dan adil. Publik berharap Kejati dapat mengungkap seluruh fakta tanpa pandang bulu. Jika memang ada pejabat atau ihak tertentu yang terlibat, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selain itu, kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur. Sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan harus diterapkan, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Penyelidikan terhadap proyek Lapangan Golf Swargaloka dan Lapangan Tembak di Banjarbaru masih berjalan. Kejati Kalsel berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut setelah proses pendalaman selesai. Sementara itu, masyarakat Kalsel menunggu dengan penuh harap agar kasus ini dapat diungkap dengan tuntas.

Proyek-proyek infrastruktur olahraga adalah investasi bagi masa depan. Jika korupsi dibiarkan merajalela, maka investasi tersebut akan sia-sia. Keberhasilan Kejati Kalsel dalam menangani kasus ini akan menjadi bukti bahwa penegakan hukum di daerah ini masih berjalan, dan bahwa keadilan bukan sekadar slogan.