Basuki Hadimuljono Siap Pimpin Otorita IKN Usai Masa Jabatan Menteri PUPR Berakhir: Transisi Peran dan Tantangan Pembangunan Ibu Kota Baru
Foto : Jawapos |
Basuki Hadimuljono, tokoh yang sudah lama dikenal sebagai
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan segera memasuki babak
baru dalam karirnya. Setelah puluhan tahun berkontribusi di kementerian yang
mengelola infrastruktur nasional, Basuki akan memulai peran barunya sebagai
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Kepastian ini muncul setelah
dirinya beberapa waktu lalu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Otorita IKN, menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri dari jabatan
tersebut.
Basuki, yang dikenal luas karena keahliannya dalam pembangunan infrastruktur, mengungkapkan niatnya untuk tetap berperan aktif di Otorita IKN, meskipun masa jabatannya sebagai menteri telah berakhir. Pada Senin, 21 Oktober 2024, dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Jakarta, ia mengonfirmasi bahwa dirinya tengah menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang akan menetapkannya sebagai Kepala Otorita IKN secara definitif.
"Saya masih di Otorita IKN, meski Plt-nya sudah berhenti. Sekarang kami menunggu Keppres," kata Basuki dalam acara tersebut. Pernyataan ini seolah menjadi isyarat jelas bahwa ia akan tetap memegang kendali penuh atas proyek pembangunan ibu kota baru yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, Basuki menekankan bahwa dirinya belum bisa memastikan kapan Keppres tersebut akan keluar. Ia menyatakan bahwa proses ini akan dilakukan secepat mungkin, namun, tentunya memerlukan waktu dan persetujuan dari berbagai pihak. Yang jelas, ia siap melanjutkan tugas besar ini, apalagi proyek pembangunan IKN merupakan salah satu ambisi besar pemerintahan Prabowo untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Peran Sentral Basuki dalam Pembangunan IKN
Tidak bisa dipungkiri, penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN menandai betapa pentingnya pengalaman dan keahliannya dalam memimpin berbagai proyek pembangunan besar di Indonesia. Selama masa kepemimpinannya di Kementerian PUPR, Basuki menjadi salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh negeri. Pengalaman panjang ini tentu akan sangat dibutuhkan dalam tahap selanjutnya pembangunan IKN.
Presiden Prabowo Subianto sendiri, dalam beberapa kesempatan, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek pembangunan di IKN, dengan fokus pada infrastruktur gedung-gedung parlemen dan lembaga yudikatif. Hal ini semakin memperkuat peran Basuki sebagai sosok kunci yang akan memastikan bahwa pembangunan tersebut berjalan sesuai rencana.
"Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan gedung yudikatif dan legislatif akan menjadi prioritas dalam beberapa tahun mendatang," kata Basuki. Ia menambahkan bahwa gedung-gedung penting seperti Gedung DPR dan Gedung MPR akan segera dibangun, sebagai bagian dari upaya memindahkan fungsi pemerintahan secara bertahap ke ibu kota baru.
Komitmen ini merupakan kelanjutan dari tahap awal pembangunan IKN yang sudah dimulai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden, proyek tersebut mendapat angin segar, dengan janji bahwa pembangunan akan dilanjutkan dan dipercepat demi memastikan IKN menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Proses Serah Terima Jabatan yang Bersejarah
Acara serah terima jabatan yang digelar di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Senin malam, 21 Oktober 2024, menjadi momen bersejarah. Pada kesempatan tersebut, Basuki secara resmi menyerahkan jabatannya kepada dua orang menteri yang akan menggantikan perannya di kementerian yang selama ini ia pimpin.
Dody Hanggodo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum, diangkat menjadi Menteri Pekerjaan Umum menggantikan Basuki. Di sisi lain, Maruarar Sirait, seorang politikus kawakan yang sudah lama berkiprah di kancah politik nasional, ditunjuk sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat.
Perubahan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, yang memutuskan untuk memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian yang terpisah. Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung pemerintahan, sementara Kementerian Perumahan dan Permukiman Rakyat akan mengurusi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia.
Keputusan untuk memisahkan kementerian ini dianggap strategis oleh banyak pengamat, mengingat kompleksitas dan beban kerja yang semakin meningkat dalam kedua sektor tersebut. Dengan memisahkannya, diharapkan masing-masing kementerian dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugasnya, terutama mengingat tantangan besar yang dihadapi dalam pembangunan IKN serta penyediaan perumahan untuk masyarakat yang jumlahnya terus bertambah.
Tantangan dan Harapan di Masa Depan
Meski proses transisi ini berjalan mulus, tantangan besar menanti Basuki Hadimuljono di posisinya yang baru. Sebagai Kepala Otorita IKN, ia akan menghadapi tugas berat dalam memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana dan visi yang telah ditetapkan. Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Basuki juga akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa IKN menjadi kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mampu menjadi pusat pemerintahan yang modern.
Tantangan terbesar dalam pembangunan IKN adalah mengintegrasikan berbagai elemen yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah kota yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kemajuan bangsa. Infrastruktur seperti transportasi, energi, dan teknologi harus dirancang dengan matang agar dapat mendukung kehidupan masyarakat yang akan tinggal dan bekerja di sana.
Selain itu, Basuki juga harus memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan secara inklusif, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dan berbagai pihak terkait. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan proyek, baik dari segi sosial maupun lingkungan.
Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, Basuki tampak optimis bahwa pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo dan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek ini, ia yakin bahwa visi untuk menciptakan ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan dapat terwujud.
Di sisi lain, pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian juga diharapkan dapat membawa dampak positif, baik bagi pembangunan infrastruktur maupun penyediaan perumahan. Dengan adanya dua kementerian yang terfokus, pemerintah berharap dapat mempercepat pencapaian target pembangunan, baik di sektor fisik maupun kesejahteraan rakyat.
Dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kini bersiap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di Otorita IKN. Penunjukan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN tidak hanya menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari Presiden Prabowo, tetapi juga menandakan pentingnya pengalaman dan dedikasi Basuki dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan besar di Indonesia.
Meskipun belum ada kepastian kapan Keppres penetapan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN akan keluar, publik sudah menantikan langkah-langkah yang akan diambilnya dalam memimpin proyek besar ini. Keberhasilannya memimpin Kementerian PUPR selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa Basuki adalah sosok yang tepat untuk memimpin pembangunan IKN menuju masa depan yang lebih cerah.
Dengan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN, serta restrukturisasi kementerian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, masa depan pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia tampak penuh harapan. Tantangan memang besar, tetapi dengan keahlian, pengalaman, dan dedikasi sosok seperti Basuki Hadimuljono, Indonesia dapat optimis bahwa mimpi untuk memiliki ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan akan segera terwujud.