Kontroversi Pernyataan Bahlil tentang Investasi Asing di IKN: Dari Rp50 Triliun Hingga Kosong

  

Foto : Tirto

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuai perhatian publik setelah memberikan pernyataan yang bertolak belakang mengenai investasi asing di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pada akhir tahun lalu, Bahlil mengklaim bahwa investasi asing yang sudah masuk untuk proyek tersebut mencapai Rp50 triliun. Namun, pada pertengahan tahun 2024, Bahlil menyatakan bahwa belum ada investasi asing yang terealisasi di IKN.

 

Pernyataan Kontradiktif

Pada 23 Desember 2023, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Antara, Bahlil menyebut bahwa investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara telah mencapai sekitar Rp50 triliun. Ia mengatakan hal ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud Md dalam debat calon wakil presiden. "Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi dan sudah masuk sekitar kurang lebih Rp50 triliun," ujarnya saat itu.

Namun, pada bulan Juni 2024, Bahlil mengeluarkan pernyataan yang sangat berbeda dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. "Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan," katanya pada 11 Juni 2024.

 

Alasan di Balik Keterlambatan Investasi

Bahlil memberikan beberapa alasan mengapa investasi asing belum masuk ke IKN. Menurutnya, investasi asing memang belum diperlukan pada tahap awal pembangunan ini. Pembangunan tahap pertama yang mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saat ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta investor lokal. Ia menjelaskan, "Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II."

Meskipun demikian, Bahlil menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di IKN hampir rampung. Ia baru saja mengunjungi lokasi dan menyaksikan kemajuan pembangunan hotel, rumah sakit, dan beberapa gedung untuk fasilitas dasar yang hampir selesai. "Seminggu lalu saya baru pulang dari sana. Hotel sudah hampir jadi, rumah sakit hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi. Itu adalah investasi semuanya, dalam negeri, di luar APBN," ujarnya.

 

Kontradiksi dengan Pernyataan Presiden Jokowi

Pernyataan terbaru Bahlil ini juga bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pada Kompas CEO Forum tahun 2022, Jokowi menyebut bahwa IKN kebanjiran investasi, bahkan hingga over-subscribed. Ia mengaku terkejut dengan jumlah investor yang meningkat hingga 25 kali lipat dari perkiraan awal. "Saya kaget jajak pasar pertama oversubscribed sampai 25 kali, otoritas IKN juga kaget, sehingga kawasan inti langsung sudah habis," kata Jokowi saat itu.

Jokowi juga sempat menyatakan bahwa ia berencana mengundang 30 investor potensial untuk menanamkan modal di IKN. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena kawasan inti sudah ludes diborong oleh investor. "Ini baru menyiapkan lagi kawasan berikutnya. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti bapak ibu saya undang lagi untuk ikut mendukung (IKN)," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN. Menurutnya, seluruh dana yang digunakan untuk pembangunan IKN berasal dari para investor. "Negara sebesar ini jangan kita pesimis dong, membangun (IKN) kurang lebih kalau sekarang US$29 miliar, mas," ujar Jokowi, menekankan pentingnya optimisme dalam pembangunan proyek besar ini.

 

Dampak dan Tanggapan Publik

Pernyataan yang saling bertentangan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan pengamat ekonomi. Beberapa pihak mempertanyakan kredibilitas informasi yang diberikan oleh pejabat tinggi negara mengenai proyek sebesar IKN. Ketidakkonsistenan dalam pernyataan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan manajemen proyek yang menelan biaya besar tersebut.

Pengamat ekonomi, Dr. Anisa Rahma, menyebut bahwa pernyataan yang kontradiktif ini dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap proyek IKN. "Ketika ada perbedaan pernyataan seperti ini, terutama dari pejabat tinggi, ini bisa membuat investor ragu-ragu. Mereka butuh kepastian dan kejelasan mengenai status proyek dan jaminan pengembalian investasi mereka," jelas Dr. Anisa.

Sementara itu, beberapa anggota DPR meminta klarifikasi lebih lanjut dari Bahlil mengenai status investasi asing di IKN. Mereka juga mendesak pemerintah untuk memberikan laporan yang transparan dan akurat mengenai perkembangan proyek ini. "Kita butuh kejelasan. Apakah investasi asing benar-benar belum masuk atau ada hal lain yang belum disampaikan. Kita butuh data yang jelas dan transparan," kata salah satu anggota Komisi VI DPR RI.

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah proyek ambisius yang memerlukan investasi besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pernyataan yang saling bertentangan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengenai status investasi asing di IKN telah menimbulkan keraguan dan pertanyaan di kalangan publik dan investor. Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa IKN telah kebanjiran investasi, menambah kebingungan terhadap status sebenarnya dari proyek ini.

Untuk menjaga kepercayaan publik dan investor, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang konsisten, transparan, dan akurat mengenai perkembangan proyek ini. Keberhasilan IKN tidak hanya bergantung pada komitmen investasi tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk mengelola dan mengomunikasikan perkembangan proyek dengan baik.