Pemerintah Brunei Bantah Terlibat dalam Proyek Kereta Api Trans-Borneo Sampai IKN

Ilustrasi kereta api cepat Trans Borneo. Gambar IKN TIME

Pemerintah Brunei Darussalam telah menepis rumor tentang keterlibatan mereka dalam proyek ambisius Kereta Api Trans-Borneo yang dikabarkan akan menghubungkan Brunei, Malaysia, dan Ibu Kota Nusantara di Indonesia. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Brunei Darussalam, dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Sabtu (6/4/2024), menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan maupun penunjukan perusahaan manapun, baik lokal maupun internasional, untuk memimpin proyek megah tersebut.

Negara kecil yang kaya raya ini mengklarifikasi bahwa belum terjadi diskusi formal antar pemerintah terkait proyek kereta api ini, menandaskan bahwa inisiatif sebesar ini membutuhkan komitmen bersama dari negara-negara terlibat sebelum dapat direalisasikan.

Oleh karena itu, Kementerian menyerukan agar publik bersikap hati-hati dan melakukan verifikasi terhadap segala informasi yang beredar, untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni sosial.

Sebelumnya, Brunergy Utama, sebuah perusahaan infrastruktur asal Brunei, sempat mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi yang akan merentang lebih dari 1.620 km, menghubungkan beberapa kota penting di Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Rencana ambisius ini termasuk penghubungan Pontianak, Kuching, Kinabalu, Sarawak, Sabah, dan distrik Tutong, dengan ekstensi hingga ke provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia, mencakup kota Samarinda dan Balikpapan, serta rencana terhubung dengan Ibu Kota Nusantara di masa yang akan datang.