gambar hanya ilustrasi
Kuching - Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmen strategisnya dalam mengarahkan masa depan pembangunan nasional keluar dari konsentrasi Pulau Jawa dan Sumatera. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pemaparan visi besar mengenai pengembangan wilayah Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara yang diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat regional Asia Tenggara.
Pemaparan visi penting ini disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono. Keduanya hadir sebagai pembicara kunci dalam perhelatan akbar bertajuk 2nd Borneo Economic Forum 2026 yang diselenggarakan pada tanggal tujuh hingga delapan Oktober di Kuching, Sarawak, Malaysia. Kehadiran delegasi tingkat tinggi dari Indonesia ini menarik perhatian luas dari para pejabat pemerintahan, pemimpin dunia usaha, investor global, serta akademisi dari berbagai negara tetangga di Pulau Borneo.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching menjelaskan bahwa dalam forum internasional tersebut, pemerintah Indonesia memaparkan konsep menjadikan Kalimantan sebagai Nusantara Economic Superhub. Wilayah ini dirancang sedemikian rupa untuk didukung penuh oleh keberadaan Ibu Kota Nusantara sebagai pengungkit utama dalam proses transformasi ekonomi serta pemerataan pembangunan jangka panjang. Strategi ini diyakini mampu menciptakan efek ganda perekonomian yang tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tetapi juga memberikan stimulus positif bagi kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan secara keseluruhan.
Saat ini, fokus pengembangan ekonomi di Pulau Kalimantan diarahkan pada enam klaster strategis utama yang dinilai memiliki daya saing tinggi. Klaster tersebut meliputi teknologi bersih, industri farmasi terintegrasi, sektor pertanian yang berkelanjutan, ekowisata beserta wellness tourism, industri kimia, serta pengembangan energi rendah karbon. Diversifikasi sektor ini dianggap krusial agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak lagi terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam ekstraktif konvensional yang memiliki batas ketahanan ekologis.
Menteri PPN Rachmat Pambudy dalam pemaparannya juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi di Kalimantan sangat bergantung pada investasi masif di bidang sumber daya manusia dan infrastruktur dasar. Aspek kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan keterampilan tenaga kerja lokal, hilirisasi industri yang berkelanjutan, serta pengembangan sektor pariwisata menjadi pilar-pilar penyangga yang harus dikerjakan secara paralel. Pembangunan tersebut wajib dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang baik, komitmen kuat terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat, pelestarian kawasan hutan, serta penguatan ketahanan sosial dan ekologis masyarakat setempat.
Selain itu, penguatan konektivitas wilayah menjadi prasyarat mutlak yang terus dikebut oleh pemerintah pusat. Koridor penghubung antara Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda, penyelesaian ruas Jalan Trans-Kalimantan, pengembangan jaringan transportasi kereta api, peningkatan konektivitas udara, serta kemudahan akses di kawasan perbatasan darat menjadi prioritas utama. Langkah-langkah strategis ini diyakini mampu menekan biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merata.
Aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan juga menjadi sorotan penting dalam visi pembangunan Kalimantan. Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta mitigasi banjir melalui penerapan sistem peringatan dini yang modern dan perencanaan tata ruang berbasis risiko lingkungan. Kebijakan ini memastikan bahwa masifnya pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan di Pulau Borneo.
Dalam lingkup kerja sama regional, Indonesia secara aktif mendorong optimalisasi kerangka kerja sama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam East ASEAN Growth Area atau BIMP-EAGA. Peran Borneo Economic Community juga diperkuat guna melengkapi kerangka kerja sama tersebut melalui fasilitasi dialog bisnis yang lebih intensif serta pertukaran pengalaman antar pelaku usaha di pulau yang sama. Prioritas kerja sama ini mencakup interkoneksi energi, pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk mendongkrak volume perdagangan regional.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proses pembangunan fisik ibu kota baru terus berjalan sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan. Saat ini, pembangunan IKN telah memasuki tahap kedua untuk periode tahun 2025 hingga 2029. Hal tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang secara resmi menetapkan target IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada tahun 2028 mendatang. Pembangunan kawasan ini dirancang berkelanjutan hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep triadic kota forest city, sponge city, dan smart city yang ramah lingkungan.
Forum ekonomi tingkat tinggi di Sarawak ini sendiri dihadiri oleh berbagai tokoh penting termasuk Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg selaku tuan rumah pembuka acara. Kehadiran para narasumber terkemuka seperti Co-Chair Borneo Economic Community M. Arsjad Rasjid dan CEO Indonesian Business Council Sofyan Djalil semakin memperkaya diskursus mengenai masa depan ekonomi kawasan. Melalui sinergi lintas batas ini, visi besar pengembangan Kalimantan diharapkan mampu terwujud secara nyata dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di pulau ini.
