IKNTIME - Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Penegakan hukum secara tegas akan diterapkan bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran, baik karena unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam mengendalikan titik api. Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk melindungi kelestarian lingkungan serta menjaga kesehatan masyarakat yang kini mulai terdampak oleh kabut asap.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi dengan pelaku pembakaran hutan. Menurutnya, proses hukum yang berlaku akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan di lapangan setelah proses penyelidikan selesai dilakukan. Pemerintah pusat kini tengah bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk memetakan titik-titik rapi yang dicurigai sengaja dibakar untuk membuka lahan baru.
Dalam keterangannya pada hari Jumat, 21 Agustus 2026, Ristianto menegaskan bahwa setiap indikasi pelanggaran terhadap kewajiban pengendalian kebakaran hutan dan lahan akan ditindaklanjuti secara serius. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah dalam meminimalkan dampak bencana ekologis yang kerap berulang setiap memasuki musim kemarau. Kementerian Kehutanan juga mengimbau seluruh pelaku usaha di sektor perkebunan dan kehutanan, serta masyarakat luas, untuk sepenuhnya mematuhi aturan penyiapan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar ini menjadi fokus utama pencegahan yang disosialisasikan secara masif di berbagai daerah. Praktik pembakaran tradisional atau pembersihan lahan skala industri dengan menggunakan api dinilai sangat berisiko tinggi. Hal tersebut terutama terjadi saat kondisi cuaca kering ekstrem serta tiupan angin kencang yang dapat dengan cepat memperluas kobaran api ke kawasan hutan lindung maupun area lahan gambut yang sangat sensitif dan sulit dipadamkan.
Saat ini, situasi di lapangan menunjukkan eskalasi sebaran asap yang cukup mengkhawatirkan di beberapa wilayah perkotaan dan pemukiman di Kalimantan. Kementerian Kehutanan terus menerima dan menindaklanjuti berbagai laporan langsung dari masyarakat terkait sebaran kabut asap yang kian hari kian pekat. Beberapa daerah yang melaporkan kondisi udara memburuk akibat asap antara lain wilayah Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Palangka Raya di Kalimantan Tengah, hingga Pontianak di Kalimantan Barat.
Menyikapi kualitas udara yang kian menurun tersebut, pemerintah mengimbau warga di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan pernapasan mereka. Warga disarankan untuk selalu menggunakan masker pelindung standar saat terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, pembatasan aktivitas fisik di luar ruang sangat dianjurkan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan riwayat penyakit pernapasan kronis. Jika ada warga yang mulai merasakan gangguan kesehatan seperti sesak napas atau batuk terus-menerus, diharapkan segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
Kabut asap pekat ini juga mulai mengganggu sektor transportasi darat karena berkurangnya jarak pandang secara drastis di jalan raya. Para pengendara yang melintasi jalur-jalur rawan asap diminta untuk ekstra waspada dengan mengurangi kecepatan kendaraan secara signifikan, senantiasa menyalakan lampu utama meskipun berkendara pada siang hari, serta menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya guna meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan beruntun.
Guna memadamkan kobaran api yang tersebar di berbagai titik panas, pemerintah telah mengambil langkah taktis dengan mengerahkan sebanyak 12.880 personel gabungan ke lokasi-lokasi rawan kebakaran. Personel tangguh ini terdiri dari tim Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta dibantu oleh para relawan dari kelompok masyarakat peduli api. Selain pasukan darat, armada udara juga terus ditambahkan untuk mengoptimalkan operasi pemadaman dari udara melalui teknik pengeboman air atau water bombing di area yang sulit dijangkau transportasi darat.
Dalam konteks pencegahan dan penanganan dini di lapangan, Kementerian Kehutanan sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan laporan visual mengenai kondisi udara dan titik api di lingkungan sekitar mereka. Ristianto menyampaikan bahwa laporan-laporan real-time tersebut menjadi masukan yang sangat berharga bagi tim taktis di lapangan dalam menentukan arah patroli, pemeriksaan lokasi secara presisi, serta alokasi sumber daya pemadaman darurat agar tepat sasaran.
Langkah-langkah preventif ini tidak hanya berfokus pada pemadaman api sesaat, melainkan juga pada edukasi jangka panjang mengenai pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Sinergi yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan sebelum dampaknya meluas ke wilayah yang lebih luas. Pengawasan yang ketat disertai penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci utama dalam memutus rantai bencana tahunan ini. Pemerintah berjanji akan terus memperbarui informasi perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara transparan dan berkala demi menjaga rasa aman dan kesehatan masyarakat luas.
